petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

daftar slot77

pinjol termurah 576Jutaan kata 527761Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar slot77》

Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar******

Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat jaminan keselamatan para personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan yang memiliki risiko tinggi ketika bertugas.

"Kita lihat berbagai kasus ada yang gugur dalam tugas, di luar negeri di New York banyak sekali yang gugur dalam tugas, atau waktu serangan teror 911. Di Indonesia juga cukup banyak yang gugur. Untuk itu, harus diberikan asuransi yaitu BPJS, termasuk BPJS jaminan kesehatan, yang dibayar premi-nya oleh pemerintah daerah, APBD," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mendagri pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, itu menyampaikan berkaitan dengan upaya memperkuat satuan Damkar dan Penyelamatan, selain petugas resmi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, ada pula relawan-relawan yang jumlahnya tak sedikit dan perlu mendapat perhatian.

Kemendagri telah memberikan panduan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

"Untuk itu, para relawan ini juga totalnya adalah 39.870 tersebar di seluruh Indonesia agar rekan-rekan kepala daerah juga memberikan atensi kepada mereka. Bahkan juga diberikan semacam tunjangan serta kemampuan sehingga kemampuannya hampir setara dengan teman-teman satuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sendiri," ujarnya.

Tak hanya jaminan keselamatan, Tito mendorong peningkatan kapasitas bagi personel Damkar agar terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat bisa menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan para petugas Damkar dan Penyelamatan, bahkan jika perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: Kemendagri komitmen tingkatkan kompetensi damkar se-Indonesia

Baca juga: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta Timur

"Kemudian di bidang kompetensi, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. Jadi tidak hanya sekadar masuk menjadi PNS dan PPPK tapi tidak memiliki keahlian, maka ada standarisasi-nya," ucap Tito.

Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 5.319 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Kemudian, sebanyak 11.296 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Kemendagri. Total keseluruhan hampir 17 ribu yang telah menyelesaikan pendidikan.

"Dan untuk itu diberikan pendidikan untuk memperkuat standardisasi kompetensi tersebut. Di antaranya telah dibuat pendidikan dasar melalui Jenjang Kualifikasi Pemadam I, dan dapat dikembangkan terus kariernya," tuturnya.

Di sisi lain, dia menegaskan satuan Damkar dan Penyelamatan adalah profesi mulia. Bahkan, usia profesi ini sangat tua dan sangat dihormati di negara-negara maju.

Oleh karena itu, personel-nya harus dibuat profesional, bukan sekadar sebagai satuan tambahan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menangani dan mencegah kebakaran yang menjadi bagian dari kebutuhan penyelamatan masyarakat.

"Dari masalah kecil seperti menolong hewan atau tadi cincin di jari yang tidak bisa dilepas, dan lain-lain, dianggap kebutuhan-nya tinggi maka mandiri-kan lembaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan adanya pembentukan dinas tersendiri yang mandiri di provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Tito.

Dia berharap di usia Damkar dan Penyelamatan yang ke-105 tahun dapat terus meningkatkan pengabdian-nya dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara.

"Bekerja sama dengan semua stakeholder(pemangku kepentingan, red) lainnya, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, bahkan relawan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: UPTD Damkar Tanjung Uban Bintan tangani karhutla 15 hektare

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian PUPR Buka Suara soal Basuki Dibujuk Mundur Faisal Basri******

Kementerian PUPR belum mendapatkan respons langsung dari Basuki Hadimuljono atas desakan mundur dari kabinet yang disampaikan ekonom Faisal Basri.
Kementerian PUPR belum mendapatkan respons langsung dari Basuki Hadimuljono atas desakan mundur dari kabinet yang disampaikan ekonom Faisal Basri. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal sang menteri, Basuki Hadimuljonodibujuk untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ekonom senior Faisal Basri.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum mendengar respons bujukan itu dari Basuki langsung.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Karenanya, segala sesuatu oleh sebagian pihak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," ujarnya.

Saat ditanya apakah Basuki berkomitmen tetap berada di kabinet sampai masa jabatannya selesai, Zainal lagi-lagi menjawab tidak tahu.

"Tidak tahu. Pokoknya kami komitmen menjalankan (tugas) yang di APBN," kata Zainal.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Jokowi mundur.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengontak Basuki, Pramono Anung dan Sri Mulyani terkait ajakan Faisal Basri ini, pada Senin (15/1). Namun, mereka belum memberikan tanggapan.

Lihat Juga :
Melihat Perkembangan Hotel Nusantara IKN yang Terkait Maruarar Sirait
(mrh/agt)




bab terbaru:rtp retro777

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
situs judi slot online terbaru
slot gacor olympus
super88bet
slot teratas
hk paito warna
angka jitu toto wap login
slot om
slot online terpercaya
cara pinjam uang online langsung cair
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot ug
Bab 2 slot7000
Bab 3 total slot
Bab 4 doremi 188 slot
Bab 5 akun judi gacor
Bab 6 viralslot77
Bab 7 vip4dp
Bab 8 purislot
Bab 9 main slot gacor jam berapa
Bab 10 uang4d
Bab 11 kiss8toto
Bab 12 sedayu138
Bab 13 ahha4d
Bab 14 aladdin 138 slot
Bab 15 5758slot
Bab 16 138 sport slot
Bab 17 aladdin 138 slot
Bab 18 cara pakai aplikasi akulaku
Bab 19 link slot gacor terbaru
Bab 20 togel cc
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5551bab
takutBacaan TerkaitMore+

Penguasa paling kuat di kota

hobi69
Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi buka-bukaan soal penyebab tabrakan KA Turangga di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/1) lalu.
Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi buka-bukaan soal penyebab tabrakan KA Turangga di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/1) lalu. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadibuka-bukaan soal penyebab tabrakan KA Turangga di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/1) lalu.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (18/1). Budi menuturkan ada beberapa kemungkinan yang menjadi biang kerok adu banteng kereta itu, salah satunya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).

"Bahwa ada satu kemungkinan, bahwa ada kesalahan teknis, pelanggaran SOP dari faktor manusia, dan hal-hal lainnya yang sedang kami proses di luar konteks itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan telah memberikan sejumlah usulan pada Jokowi. Untuk jangka pendek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mereformasi sumber daya manusia.

Selain itu, perombakan organisasi di internal Kemenhub pun akan dilakukan. Budi juga mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat SOP baru berkaitan dengan KA.

Tak hanya itu, Budi juga akan mengevaluasi sistem single trackyang selama ini masih banyak di beberapa daerah. Ia pun membuka kemungkinan untuk membuka double trackdi wilayah-wilayah tersebut.

Budi juga menyebut pihaknya akan mengevaluasi sistem persinyalan dalam operasional KA.

"Dan juga berkaitan dengan sinyal itu masih manual, bagaimana caranya di tahun anggaran ini kita akan selesaikan semua berkaitan dengan sinyal, khususnya di Jawa," katanya.

Insiden kecelakaan KA Turangga terjadi pada Jumat (5/1) sekitar pukul 06.03 WIB. KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung mengalami tabrakan dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

Dalam kecelakaan itu 4 orang meninggal yang seluruhnya adalah petugas PT KAI (Persero). Sedangkan, seluruh penumpang baik dari KA Turangga yang mengangkut 287 orang dan KA Baraya dengan 191 penumpang selamat.

Kecelakaan KA pun marak terjadi dalam empat bulan belakangan. Kecelakaan pertama terjadi pada Kereta Api Argo Semeru pada Selasa 17 Oktober lalu.

Kecelakaan kedua terjadi pada Kereta Api Turangga dan KA Lokal Bandung Raya yang menewaskan 4 orang pada awal Januari lalu.

Kecelakaan ketiga terjadi pada Minggu (14/01) saat kereta anjlok di Stasiun Tanggulangin.

Terkait insiden-insiden tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi.

[Gambas:Video CNN]

Evaluasi dilakukan selain untuk mengungkap penyebab juga untuk mencari solusi terbaik agar ke depan kejadian tersebut tak terulang lagi.

"Kami bersama para pihak terkait tengah berupaya mendalami insiden-insiden yang terjadi ini sehingga harapannya dapat dirumuskan solusi yang dapat dilakukan agar insiden serupa tidak terulang," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (15/1).

Ia juga mengatakan DJKA terus melakukan peningkatan pada jalur-jalur kereta api dan membangun jalur ganda untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api.

Pembangunan jalur ganda yang dilakukan oleh DJKA mencakup Segmen Cirebon - Purwokerto - Yogya - Solo - Madiun - Wonokromo (rampung pada 2020), Segmen Bogor - Sukabumi (progres mencapai 97,14 persen), dan Segmen Kiaracondong - Cicalengka (Tahap I rampung 2022, Tahap II progres mencapai 76,08 persen).

Sementara untuk memitigasi terjadinya anjlok, DJKA akan melakukan 18 kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian.

Lihat Juga :
Melihat Perkembangan Hotel Nusantara yang Dibangun Aguan cs di IKN

Peningkatan mencakup kapasitas jalur, serta fasilitas operasi pendukungnya, pada 2024. Dalam hal ini, DJKA menargetkan agar pada 2024 ini, 94 persen dari keseluruhan jalur kereta api di Indonesia sudah sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2.

"Jika jalur kereta kita sudah mencapai standar kualitas TQI Kategori 2, maka kereta dapat melaju pada kecepatan 80 sampai 100 km/jam, sementara dengan standar kualitas TQI Kategori 2, kereta dapat melaju pada kecepatan 100 sampai 120 km/jam dengan aman dan selamat," urai Risal.

Di sisi lain, Risal mengatakan bahwa DJKA juga terus mendorong penanganan perlintasan sebidang dengan melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait.

(mrh/agt)

Lin Han Lin Yao

indobet77
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut hingga kini pihaknya belum mendapat informasi lengkap soal dugaan suap SAP ke sejumlah BUMN.
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut hingga kini pihaknya belum mendapat informasi lengkap soal dugaan suap SAP ke sejumlah BUMN. (Dok. PSSI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.

Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.

"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.

Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.

Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut. 

Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.

Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

teramat

slot88 4d
Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Orde Langit

akuqq
KPU: PSS di Paniai aman, lancar dan kondusif
Arsip foto - Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) di 92 TPS Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2), berlangsung dengan aman dan lancar serta kondusif.

"Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan PSS Kabupaten Paniai sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara manual berjenjang di tingkat kecamatan.

Idham pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 92 TPS PSS Kabupaten Paniai.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPPS di 92 TPS PSS di Kabupateb Paniai," ucapnya.

Adapun 92 TPS di Kabupaten Paniai itu meliputi, Distrik Kebo 33 TPS, Distrik Aweida 12 TPS, Distrik Muye 22 TPS dan Yagai 25 TPS.

Baca juga: Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan

Baca juga: Kapolda Papua: 92 TPS di Paniai gelar pemungutan suara susulan

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) dilaksanakan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2).

"Pelaksanaan PSS di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah di 92 TPS dilaksanakan pada 26 Februari 2024," ujar Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan PSS dilakukan di 92 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu, salah satunya karena faktor alam yang memengaruhi distribusi logistik.

"Faktor alam dalam distribusi logistik menjadi faktor utama pertimbangan," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Q menghancurkan langit

bonus new member 200 di depan
Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi
Terdakwa kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Andhi Pramono menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku memakai rekening petugas kebersihan hingga petugas keamanan untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga penerimaan gratifikasi.

Pengakuan tersebut bermula dari pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp160 juta.

"Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," ucap Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat.

Andhi menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun  2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp814,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

"Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar," tuturnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023.

Baca juga: JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

togel gigi copot
Puluhan nama halte Transjakarta diubah untuk intergrasi moda, netralitas hingga akurasi nama lokasi.
Puluhan nama halte Transjakarta diubah untuk intergrasi moda, netralitas hingga akurasi nama lokasi. (Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Pelayanan dan BisnisTransjakarta Fadly Hasan mengungkapkan alasan perubahan nama puluhanhalte yang ada di 13 koridor bus.

Ia mengatakan perubahan nama halte itu dilakukan salah satunya karena mempertimbangkan integrasi layanan.

"Pertimbangan pertama adalah tentunya dari segi layanan, supaya pelanggan kita mendapatkan informasi dan akurasi informasi. Dalam perjalanan kita ini, banyak aspek yang terjadi, perubahan nama halte terkait dengan integrasi," kata Fadly di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1).

"Kedua, sebagai kota global tentunya akurasi jadi sangat penting. Jadi kita ubah nama itu mengikuti, sesuai dengan daerahnya," ujarnya.

"Ketiga, itu terkait netralisasi, misalnya ada nama-nama tokoh, kemudian area komersial dan lain-lain. Sehingga ketika ke depan kita ingin melakukan pemanfaatan halte, maka tidak ada potensi terjadi tuntutan dari pihak ketiga," sambungnya.

Fadly mengatakan Transjakarta terus melakukan sosialisasi kepada para pelanggan terkait dengan perubahan nama tersebut. Sosialisasi itu dilakukan melalui media dan roadshowterhadap komunitas dan lembaga.

[Gambas:Instagram]

Bahkan, Transjakarta juga melibatkan banyak komunitas sebelum memutuskan mengubah nama sejumlah halte.

Transjakarta sebelumnya mengumumkan daftar perubahan nama halte yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setidaknya ada 13 koridor yang terdiri dari puluhan halte Transjakarta kini berubah nama.

Perubahan nama halte Transjakarta itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @pt_transjakarta pada Jumat, (12/1).

[Gambas:Video CNN]

(lna/pta)