luxury7777 621Jutaan kata 172339Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot99》
Semen Padang FC mulai incar sejumlah pemain untuk hadapi Liga 1******
"Kita sudah mulai bergerak. Saya juga sudah berkomunikasi dengan agen, beberapa pelatih di Liga 1 dan lainnya," kata Pelatih Semen Padang FC Hendri Susilo di Padang, Kamis.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai target incaran pemain asing klub berjuluk Kabau Sirah tersebut, eks pelatih Sriwijaya itu tidak memberikan rincian detail.
Hanya saja, sambung Hendri, saat ini sudah ada puluhan nominasi nama-nama pemain asing yang masuk ke dalam daftar perburuan Semen Padang FC. Pelatih lokal yang telah mengantongi lisensi A Pro AFC tersebut menjelaskan perekrutan pemain asing tidak selalu sesuai dengan ekspektasi manajemen atau klub.
"Jadi, beli pemain asing ini ibarat beli kucing dalam karung," kata dia.
Alasannya, kebanyakan dari pemain asing yang sudah berkarir di luar Indonesia menolak untuk melakukan sesi training. Mereka meminta agar bisa langsung bermain saat kompetesi resmi berlangsung.
Baca juga: Semen Padang siap perkuat skuad untuk mengarungi Liga 1
Sementara itu, CEO Semen Padang FC Win Bernadino mengatakan setelah memastikan diri lolos ke Liga 1 musim 2024-2025, manajemen klub bergerak cepat salah satunya mendatangkan pelatih anyar yakni Hendri Susilo sebagai juru taktik klub kebanggaan Ranah Minang.
"Mungkin kita tim pertama yang promosi ke Liga 1 untuk menetapkan pelatih kepala. Tujuannya kita berupaya mempersiapkan tim lebih baik," ujar Win Bernadino.
Win tidak menampik gerak cepat Semen Padang FC mengingat kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air itu akan berjalan ketat, berat ditambah perubahan sejumlah regulasi. Perubahan regulasi itu misalnya dari dua pemain asing menjadi enam. Menyikapi itu Semen Padang FC terus memburu pemain bertalenta yang dinilai layak mengisi skuad Kabau Sirah.
Baca juga: Erick Thohir: Tim promosi dari luar Pulau Jawa menambah semarak Liga 1
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Mengapa Indonesia Susah Sekali Lepas dari Jerat Impor Bawang Putih?******
Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim kenaikan harga bawang putihrawan memicu inflasi. Tak menutup kemungkinan, alarm inflasi pun dapat berbunyi nyaring.
Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menilai harga salah satu bahan bumbu dapur ini sedang tidak baik-baik saja. Ia mengatakan harga bawang putih tembus Rp43.700 per kilogram (kg) pada 22 Maret 2024.
Menurutnya, angka itu jauh di atas rata-rata harga pada tahun lalu yang sebesar Rp38.200 per kg.
Lihat Juga :Mengintip Klaim Kekayaan Helena Lim yang Terjerat Kasus Korupsi Timah |
Sementara lima provinsi dengan harga bawang putih terendah yakni Aceh Rp39.400 per kg, Sumatera Utara Rp39.550 per kg, Sumatera Barat Rp40.650 per kg, Riau Rp39.150 per kg, dan Kepulauan Riau Rp35.850 per kg.
Edy mengatakan tingginya harga bawang putih disebabkan kenaikan harga di China sebagai eksportir bawang putih. Rata-rata harga bawang putih China tembus US,5 per kg atau Rp23 ribu per kg pada Maret tahun ini, naik dari US per kg pada Maret 2023.
"Mau tidak mau akan berpengaruh ke harga bawang putih kita karena sebagian besar bawang putih kita merupakan impor khususnya dari China," katanya.
Maklum, bawang putih di Indonesia, disebut 90 persen berasal dari impor. Alih-alih produksi sendiri.
Mahalnya harga bawang putih pun mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sampai menyoroti tingginya harga bawang putih yang tembus Rp60 ribu per kg di Sulawesi Tengah.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
"Bawang merah Rp35 ribu, bawang putih memang yang agak mahal, bawang putih sampai Rp60 ribu (per kg)," kata Jokowi saat meninjau harga pangan di Pasar Salakan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/3).
Sementara itu, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga bawang putih berada di level Rp43.700 per kg pada Rabu (27/3). Angka ini turun tipis 0,11 persen atau Rp50 dibanding hari sebelumnya.
Lantas, mengapa harga bawang putih mahal dan Indonesia ketergantungan pada impor?
Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai ketergantungan RI terhadap impor bawang putih bukan 90 persen, melainkan 100 persen.
Menurutnya, ketergantungan itu terjadi karena disparitas harga impor dengan produksi petani di Indonesia terlampau jauh. Ia mencontohkan harga bawang putih impor di pelabuhan mencapai Rp18.400 per kg.
Lihat Juga :Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara |
Sementara, biaya produksi bawang putih oleh petani berada di level Rp30 ribu per kg.
"Perbedaan harga yang relatif tinggi antara produksi dalam negeri dengan yang kita impor," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Oleh karena itu, kata Andreas, jika pemerintah serius ingin swasembada bawang putih, maka harus bisa menyeimbangkan disparitas harga tersebut.
Selain itu, Andreas juga mengatakan Indonesia masih bergantung kepada impor karena konsep kebijakan yang diterapkan pemerintah tak tepat. Ia mengatakan syarat importir menanam sebanyak 5 persen dari total impor itu sudah pasti gagal.
Andreas menilai para importir ini tak punya pengalaman dalam budidaya bawang putih.
"Konsep awalnya importir disuruh wajib tanam. Kok importir disuruh tanam, itu bagaimana logikanya? Dari sisi situ saja sudah tidak benar," kata dia.
Karena hal tersebut, para importir ini bekerja sama dengan petani. Di sisi lain, bawang putih tidak bisa ditanam sembarang.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Komoditas itu hanya bisa tumbuh di lahan yang berada di ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, para petani juga peminatnya minim karena lebih memilih menanam produk hortikultura lain. Apalagi, biaya produksi bawang putih mahal.
"Bisa bayangkan tanaman di atas ketinggian itu (800 meter di atas permukaan laut), itu persaingannya luar biasa dengan hortikultura yang nilainya sangat tinggi," tutur Andreas.
Di satu sisi, Andreas mengatakan untuk mengendalikan harga bawang putih sebenarnya cukup mudah. Apalagi, bawang putih RI impor.
Ia berpendapat, pemerintah tinggal menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan izin impor kepada importir secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau kita penuhi dari luar kan gampang. Kebutuhan harian, kebutuhan bulanan kan ada, tinggal penuhi saja dari impor," kata Andreas.
Memang, risiko dari impor ini adalah harga yang menyesuaikan kondisi internasional. Artinya, jika harga di negara asal eksportir sedang tinggi, maka harga di Tanah Air pun akan ikut melambung.
Kendati demikian, menurut Andreas lonjakan harga di level internasional tidak pernah berlangsung lama.
Lihat Juga :Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket |
Label:mega388、bisnis online yang cepat menghasilkan uang、slot rame138
Terkait:akun vip gila maxwin、erek erek menyusui、dgslot77、rtp jarwo live、sempurnatoto、newslot88、pinjaman di adakami、buku mimpi 2d 06、akun demo slot anti rungkad、slot gacor jp terus
bab terbaru:trik pola gacor olympus(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir,"Bangkalan (ANTARA) - Sebanyak empat partai politik peserta 2024 di Kabupateb Bangkalan, Jawa Timur mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Mahkamah Konstitusi (MK).
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024.
"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).
Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.
"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.
"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.
Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.
Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.
Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.
"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Kenaikan harga panganmenjadi perhatian pemerintah di tengah ancaman El Nino tahun ini. Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah beras.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), pada Januari 2023, beras kualitas bawah I dibanderol Rp11.500 per kg, beras kualitas bawah II Rp11.200 per kg, dan beras kualitas super I Rp14 ribu per kg.
Harga beras perlahan naik hingga menyentuh Rp12.000 per kg untuk beras kualitas bawah I pada April 2023. Sementara beras kualitas medium I naik ke Rp13.450 per kg, dan beras kualitas super I naik ke Rp14.800 per kg.
Harga beras kembali naik pada Juni. Beras kualitas medium I naik ke Rp12.100 per kg, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, dan beras kualitas super I Rp14.900 per kg.
Harga beras terus naik hingga menyentuh Rp13.300 per kg untuk kualitas bawah I pada Oktober 2023. Sedangkan beras kualitas medium I Rp14.450 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.800 per kg.
Per 27 Desember, harga beras naik ke Rp14.650 per kg untuk kualitas bawah I. Sementara beras kualitas medium I naik ke Rp14.700 per kg, dan beras kualitas super I naik Rp16 ribu per kg.
Harga beras disebut-sebut naik karena fenomena El Nino. Pasalnya beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan.
Lihat Juga :Salip UEA, Kini Indonesia Ranking 3 Dunia SGIE yang Disinggung Gibran |
Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.
Kenaikan harga beras akibat El Nino pun menjadi perhatian oleh Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, ia berulang kali mengungkapkan kekhawatiran akan kenaikan harga beras.
"Kita di 7 provinsi kena Super El Nino, produksi (beras) turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati," tutur Jokowi kepada ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Produksi dalam negeri yang tak memadai membuat Indonesia harus mengimpor beras. Namun impor tak semudah itu dilakukan karena sejumlah negara produsen beras mengamankan cadangannya untuk rakyatnya masing-masing.
Lihat Juga :Bea Cukai Telusuri Asal iPad Murah Jualan Baim Wong |
Apalagi penyetopan ekspor beras juga dilakukan oleh India yang menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia.
Alhasil pemerintah harus melobi berbagai negara untuk mendapatkan beras.
"Saya sudah bicara (dengan PM India Narendra Modi), tidak berani melepas. Lalu, Vietnam, Kamboja, dan Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa (impor), tetapi sangat terbatas," curhat Jokowi.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) awalnya menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Jumlah itu disepakati dalam rapat internal dengan Jokowi pada Maret lalu.
Pada September lalu, mantan Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut 2 juta ton beras impor tersebut telah rampung masuk ke Indonesia. Beras tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.
Namun, pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton bagi Bulog.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan 1,5 juta ton beras impor tambahan akan masuk pada pertengahan Januari 2024 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
《slot99》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredivo cicilan 12 bulanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot99》bab terbaru。