mainan gacor slot

Tuan Perang Xuanwu

pola maxwin semua situs

11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir******

Laporan sementara sesuai DBD elektronik dari 1 Januari hingga 29 Februari 2024 korban meninggal ada 15 orang. Sedangkan kategori anak ada 11 kasus, selebihnya ada yang berusia remaja dan lanjut usia

Jepara (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, melaporkan kasus kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi sejak awal Januari hingga 29 Februari 2024 didominasi anak-anak.

"Laporan sementara sesuai DBD elektronik dari 1 Januari hingga 29 Februari 2024 korban meninggal ada 15 orang. Sedangkan kategori anak ada 11 kasus, selebihnya ada yang berusia remaja dan lanjut usia," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkes Kabupaten Jepara Eko Cahyo Puspeno di Jepara, Jumat.

Untuk 11 kasus usia anak yang meninggal yakni dari usia 2-11 tahun. Kemudian dua kasus berusia 16 dan 19 tahun, sedangkan dua kasus lainnya berusia 50 dan 67 tahun.

Sementara untuk total kasus DBD di Kabupaten Jepara, kata dia, tercatat ada 824 kasus dengan rincian berstatus tersangka sebanyak 689 kasus, positif 120 kasus, dan meninggal 15 kasus.

Baca juga: Dokter sebut serangan DBD untuk kedua kali berisiko lebih berat

Untuk menangani merebaknya kasus DBD, kata dia, maka Pemkab Jepara menetapkan status tanggap darurat kasus DBD.

Dengan status tanggap darurat yang ditetapkan sejak 23 Februari 2024, kata dia, diharapkan semakin meningkatkan kewaspadaan dan peran semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan DBD, termasuk dukungan anggaran dari Pemda Jepara.

Masyarakat juga diminta ikut serta memerangi DBD lewat pencegahan dengan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara bersama-sama.

Pemkab Jepara juga menggelorakan Gerakan Jumat Bersih dan PSN di semua institusi, fasilitas umum, termasuk sekolah-sekolah, serta lingkungan masyarakat.

Baca juga: Waspadai fase kritis pada pasien demam berdarah dengue
Baca juga: Mahasiswa UGM gagas pemanfaatan kulit mangga untuk tekan kasus DBD

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bintang besar yang paling mempesona

lux138

Menteri ESDM resmikan tajak sumur infill dan clastic Banyu Urip******

Kami mengapresiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mampu menjaga produksi di blok ini dengan optimal.....

Bojonegoro (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan tajak atau pengeboran sumur infill carbonate dan clastic yang dilakukan ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat. "Kami mengapresiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mampu menjaga produksi di blok ini dengan optimal, yang awalnya potensinya adalah 400 juta barel, sampai hari ini sudah menghasilkan 630 juta barel dan berpotensi hingga 1 miliar barel," kata Menteri ESDM. Saat ini, produksi di blok ini mulai menurun, sehingga bersama pemangku kepentingan  mendorong untuk menjaga produksi Banyu Urip. "Saat ini direncanakan ada tujuh pengeboran, jika dibandingkan delapan tahun lalu tidak ada sama sekali pengeboran. Harapannya, lapangan clastic memiliki potensi yang sama dengan lapangan carbonate yang memiliki potensi hingga 1 miliar barel," kata Arifin.

Baca juga: Menteri ESDM: Smelter Freeport siap beroperasi Juni 2024 Arifin mengharapkan dari kegiatan pengeboran sumur infill dan clastic akan ada tambahan 20.000 hingga 30.000 barel per hari sehingga bisa menahan laju penurunan produksi, serta diharapkan lapangan clastic menghasilkan yang sama dengan lapangan Carbonat "Kami bangga dapat terus melanjutkan kerja sama dengan Exxon, sebagai perusahaan terbesar di dunia dengan pengalaman dan teknologi yang Mumpuni. Kita terus melakukan kerja sama dengan Exxon, termasuk kerja sama carbon capture dan rencana investasi Exxon lainnya di Indonesia. Kita berharap banyak dengan output yang semaksimal mungkin dari lapangan Cepu," ujar Arifin. Sementara itu Kepala SKK Migas Rudi Satwiko mengatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian yang besar terhadap upaya menjaga produksi lapangan minyak di Banyu Urip agar tetap optimal. Produksi lapangan Banyu Urip, lanjut dia, telah melampaui yang ditargetkan dalam plan of development (POD), hal ini berkat berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan oleh SKK Migas dan Exxon Mobil dalam menjaga kinerja blok Banyu Urip. "Tajak sumur infill carbonate lapangan Banyu Urip adalah upaya lanjutan yang dilakukan oleh SKK Migas dan Exxon Mobil selaku operator untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 42 juta barel dengan tetap memperhatikan kemampuan dan daya dukung reservoir yang ada. Saya menyampaikan apresiasi kepada EMCL dan Pertamina Drilling Service Indonesia yang mampu memenuhi komitmennya untuk menjalankan kegiatan drilling campaign dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan pengeboran yang awalnya akan dimulai di September 2024. Kami mendorong agar bisa dipercepat di bulan Februari 2024, Alhamdulillah 1 Maret 2024 bisa dilaksanakan," katanya.

Baca juga: PEP Zona 7 membidik produksi minyak capai 12.603 BOPD pada 2024 Dwi menyampaikan bahwa kunjungan hari ini tentu tidak hanya semata-mata meninjau tajak sumur infill carbonate, tetapi lebih dari itu, ini menunjukkan kepedulian dan harapan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk mendorong kinerja operasi yang semakin di optimal di Blok Banyu Urip. "Sebagai lapangan dengan produksi minyak sekitar 25 persen dari produksi minyak secara nasional,  Banyu Urip sangat diharapkan kontribusinya untuk mencapai target peningkatan produksi di masa depan, yaitu produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) di tahun 2030 untuk mendukung ketahanan energi nasional," katanya. Pada kesempatan yang sama Presiden ExxonMobil Indonesia Carole J. Gall menjelaskan proyek Banyu Urip infill and clastic, atau yang biasa disebut Proyek BUIC, memiliki arti yang sangat penting. "Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap aspirasi yang kami dukung penuh, yaitu tercapainya target nasional produksi 1 juta barel minyak per hari pada awal tahun 2030, yang sekaligus memperkuat keamanan energi nasional," ujarnya. Sesuai rencana drilling campaign, pengeboran dua sumur infill carbonate yang akan dilaksanakan  2024 diproyeksikan akan mulai onstream di  2024 ini dengan dilakukan tie in ke fasilitas eksisting. Selanjutnya diikuti dengan pengeboran tiga sumur infill carbonate dan dua sumur clastics dalam rentang waktu hingga 2025 dan diharapkan onstream  2026. Kegiatan drilling campaign Banyu Urip menggunakan anjungan dan peralatan yang keseluruhannya dibuat di Indonesia dan dioperasikan oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). "Pengeboran ini menunjukkan tingkat kompetensi PDSI di bidang pengeboran minyak dan gas bumi, serta dukungan industri hulu migas untuk tumbuh berkembangnya perusahaan nasional serta komitmen SKK Migas dan KKKS dalam mengimplementasikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di industri hulu migas," ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

paito xiamen lottery harian

Kalapas Salemba apresiasi lima napiter yang bacakan ikrar setia NKRI******

Dari pembacaan ikrar ini, bisa dilihat bagaimana mereka kembali ke pangkuan NKRI ini tanpa paksaan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat Beni Hidayat mengapresiasi kelima narapidana kasus terorisme (napiter) yang membacakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Beni mengatakan pembacaan ikrar tersebut merupakan kesadaran dan kemauan para napiter sendiri sementara pihak lapas hanya memberikan fasilitas kepada mereka.

“Dari pembacaan ikrar ini, bisa dilihat bagaimana mereka kembali ke pangkuan NKRI ini tanpa paksaan. Jadi dengan kesadaran pribadi masing-masing mereka menyatakan bahwa mereka kembali ke negara ini,” kata Beni saat dijumpai di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Jumat.

Beni menjelaskan para napiter tersebut didampingi oleh para pamong yang telah mendapat pembekalan dan pelatihan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT).

Mereka pun diajarkan tentang wawasan kebangsaan dan kenegaraan.

Beni menjelaskan kelima napiter yang hari ini melakukan ikrar setia kepada NKRI juga akan mendapat hak-haknya. Salah satunya adalah hak remisi.

"Hak-haknya tentu tetap dapat. Bisa dipertimbangkan untuk remisi,” jelas Beni.

Hari ini pada Jumat, sebanyak lima orang narapidana kasus terorisme (napiter) yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Salemba menyatakan ikrar setia kepada NKRI.

Selain membaca ikrar setia kepada NKRI di bawah Al Quran, para napiter juga mencium dan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, serta menandatangani berita acara.

Hal tersebut disaksikan tak hanya oleh pihak Lapas Kelas IIA Salemba saja. Turut hadir pula Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan yang memberikan kata sambutan pada acara tersebut.

​​​​​​​Selain itu, pembacaan ikrar juga disaksikan oleh pihak Kementerian Agama, Densus 88 dan pihak BNPT.
Baca juga: Sebanyak lima napiter di Lapas Salemba berikrar setia kepada NKRI
Baca juga: Warga binaan Lapas Salemba dibekali pelatihan kerja
Baca juga: Sekitar 1.500 narapidana gunakan hak suara di Lapas Salemba

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Legenda tangan dan mata

rollingan slot terbesar

Wakil Erick Thohir Sebut 2 Dana Pensiun BUMN Lagi Terindikasi Fraud******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada duadana pensiun(dapen) BUMN yang terindikasifraud. Namun, dia enggan menyebut apa kedua BUMN tersebut.

"Nanti kita akan lihat lagi dua (dapen) ini insyaAllah Januari kita umumkan," katanya di Menara Danareksa, Jumat (29/12).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan ada tiga fokus yang dilakukan terhadap dapen BUMN. Pertama, meneliti kecukupan rasio kecukupan dana (RKD).Kedua,meneliti mengenai investasi. Ketiga, terkait fraud.

Pada Oktober lalu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyerahkan empat laporan dugaan korupsi dapen BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Keempat dapen tersebut yakni milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food.

Erick mengatakan kerugian negara akibat dapen bermasalah tersebut mencapai Rp300 miliar.

Ia akan terus menindak dapen BUMN yang melakukan pelanggaran. Ia mengaku tidak memiliki target khusus. Namun ia akan segera melaporkan ke Kejagung bila hasil audit menunjukkan adanya penyelewengan.

Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick menyampaikan dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp12 triliun. Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani dapen bermasalah.

Menurutnya, penambahan modal ini bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun. Pasalnya, hal ini dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.

"Tergantung dari BUMN. Kalau BUMN-nya, misalnya, ada problem cash flow total, itu masalah lain yang harus diselesaikan. Jadi enggak semudah itu. Makanya, ini kembali, kalau masih mau punya pensiunan-pensiunan ini problem, mestinya ada
konsolidasi," jelas Erick.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Buatlah revolusi sebagai penyihir

slot deposit qris dana

Facebook akan hapus tab khusus berita di Amerika Serikat dan Australia******

Jakarta (ANTARA) - Meta dikabarkan berencana untuk menghapus tab khusus berita di media sosial Facebook untuk wilayah Amerika Serikat sebagai langkah untuk menjauhkan diri dari regulasi publikasi berita dan kompleksitas pembayaran konten berita.

Menurut laporan Tech Crunch, Jumat, penghapusan fitur tersebut akan dilakukan pada bulan April 2024.

Sebelumnya, Facebook telah menutup tab khusus berita di Inggris, Jerman, dan Prancis pada tahun lalu. Meta mengatakan bahwa pihaknya ingin mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada produk dan layanan yang lebih digandrungi oleh penggunanya.

Baca juga: Meta mulai blokir akses konten berita untuk penggunanya di Kanada

Perusahaan media sosial milik Mark Zuckerberg itu mengungkapkan bahwa jumlah pengguna fitur tab berita Facebook di Australia dan Amerika Serikat merosot hingga 80 persen pada tahun lalu.

"Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk lebih menyelaraskan investasi kami dengan produk dan layanan kami yang paling dihargai orang," kata keterangan dari Meta.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami harus memfokuskan waktu dan sumber daya kami pada hal-hal, yang orang katakan kepada kami, bahwa mereka ingin melihat lebih banyak di platform ini, termasuk video berdurasi pendek," sambungnya.

Pada tahun lalu, Meta mengatakan bahwa berita hanya mencakup kurang dari 3 persen dari konten yang dilihat penggunanya di Feed. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak penerbit juga merasakan terjadinya penurunan jumlah pengunjung di Facebook.

Baca juga: Vietnam akan atur konten berita di medsos

Keputusan Meta untuk menutup tab berita Facebook akibat regulasi tentang konten berita yang disahkan di negara-negara Australia dan Kanada. Peraturan tersebut memaksa platform media sosial membayar penerbit berita untuk konten yang ditampilkan di platform-nya.

Meta menyatakan bahwa pengumuman ini tidak memengaruhi kesepakatan yang saat ini dilakukan perusahaan itu dengan penerbit berita hingga masa berlakunya selesai.

Perusahaan itu menekankan bahwa mereka tidak berencana untuk berinvestasi dalam produk baru terkait berita.

"Selain itu, untuk memastikan bahwa kami terus berinvestasi dalam produk dan layanan yang mendorong keterlibatan pengguna, kami tidak akan masuk ke dalam kesepakatan komersial baru untuk konten berita tradisional di negara-negara ini dan tidak akan menawarkan produk Facebook baru khusus untuk penerbit berita di masa depan," kata Meta.

Baca juga: Facebook blokir konten berita di Australia

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

bapak baptis perang bisnis

slot4d asli

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

(Reuters/agt)