pinjaman uang home credit 322Jutaan kata 882589Orang-orang telah membaca serialisasi
《senopati4d》
Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.
"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).
Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.
"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.
Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.
Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.
Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.
Lihat Juga :Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang |
"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.
"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
[Gambas:Video CNN]
Karyawan Twitter Curhat Detik******
Dua karyawan TwitterSingapura menceritakan momen di-PHKpada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.
Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.
"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).
"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.
Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.
Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.
Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.
Jelang makan siang, Carmen kehilangan akses ke sistem perusahaan itu. Ia pun menerima surel bahwa dirinya diberhentikan. Pada akhirnya, sebagian besar karyawan di tim global mengalami pemutusan hubungan kerja.
"Saya merasa sangat sedih. Saat mengetahui bahwa banyak rekan satu tim saya juga di-PHK, pikiran pertama saya adalah: 'Wow, semua yang kami kerjakan sia-sia'," kata Carmen.
PHK massal ini pun berdampak pada karyawan yang tak diberhentikan. Pasalnya mereka tak langsung tahu apa yang terjadi pada perusahaan itu.
"Di beberapa tim, ada manajer yang diberhentikan sehingga mereka (anggota tim) yang pergi ke kantor pada hari Senin berikutnya tidak mengetahui apa yang terjadi," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Abigail mengaku ada tim yang "seluruh upline"-nya di-PHK. Artinya, seluruh jajaran manajer ke atas tidak ada.
"Twitter yang saya ikuti dan Twitter yang saya kenal adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk melayani perbincangan publik. Mereka sangat bangga dengan komunikasi yang empati namun jelas, dan saya merasa itu kurang dari semua komunikasi yang saya lihat sejauh ini dari kepemimpinan baru," kata Abigail.
Ketika dilihat kembali, Carmen mengaku tak melihat perubahan negatif dengan berubahnya kepemilikan Twitter. Terlebih, Elon Musk sebagai pemilik baru memiliki rekam jejak sebagai pengusaha yang berhasil.
Menurutnya, titik balik kekhawatiran para karyawan Twitter adalah ketik Musk memecat CEO Twitter Parag Agrawal, CFO Ned Segal, dan penasihat hukum utama Vijaya Gadde usai menyelesaikan kesepakatan pada 27 Oktober.
Dia mengaku saat itu seluruh karyawan merasa frustasi menunggu kejelasan atas pemecatan CEO dan CFO Twitter yang lama. Tapi tidak ada kabar dari manajemen.
"Selama masa transisi, menurut saya tidak normal untuk segera memecat CEO. Tapi itulah yang terjadi. Sejak itu, banyak top (eksekutif) lainnya, mereka dilepaskan atau mengundurkan diri, dan memang ada kekosongan di puncak. Maksud saya, sejujurnya, meskipun saya tidak di-PHK, saya rasa saya tidak ingin bekerja di Twitter baru ini," tegasnya.
(cfd/agt)Airlangga Temui Chairman WEF: Perlindungan Ekosistem Tak Bisa Ditawar******
Pemerintah Indonesia mengampanyekan sejumlah upaya dan solusi yang terbaik bagi dunia, khususnya di sektor kehidupan ramah lingkungan.
Komitmen tersebut salah satunya digagas melalui langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bersama Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab di sela-sela penyelenggaraan B20.
"Komitmen Indonesia untuk membangun perekonomian masa depan yang rendah karbon seraya melindungi ekosistem darat dan laut merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi," ujar Airlangga, Selasa (15/11).
"Tentunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Klaus Schwab.
WEF turut menekankan pentingnya menjaga lautan karena selain perannya sebagai stabilitator suhu permukaan bumi, kekayaan laut yang terkandung di dalamnya juga merupakan salah satu sumber pangan umat manusia.
Pertemua keduanya bukan barang baru. Keduanya pernah bertemu saat Airlangga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada12 November 2022.
Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini yaitu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI Singapura Suryopratomo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Indonesia Shinta Kamdani, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo.
(osc/osc)Label:nagaboa、gokilplay、mpo369
Terkait:satu38 slot、tafsir mimpi 3d sang pemimpi、bo slot terbaik dan terpercaya、cara menaikkan shopee pinjam、halokakslot、dragon99 slot、paito warna sydney、mpo188、situs slot tergacor di dunia、4d singapore paito
bab terbaru:caturqq(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.
"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).
Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.
"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.
Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK
Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.
Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,
Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.
Lihat Juga :Stok Beras Menipis, Bulog Sarankan Pemerintah Segera Impor |
"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.
Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.
(skt/agt)Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) digelar di sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia pada Selasa (15/11), dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai moderator.
PGII menjadi upaya kolaboratif anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris. PGII memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.
Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Presiden AS Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20 yakni Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris dan India.
"Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi US miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan US8 juta,"
"Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India," lanjut Biden.
Sementara, Jokowi selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan bahwa Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia disebut membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.
Untuk itu, dukungan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. Selain itu, kata Jokowi, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.
"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, upaya PGII mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.
Lebih lanjut, PGII juga ditegaskan harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Senada, Presiden Von der Leyen turut meyakini bahwa pertemuan PGII di sela KTT G20 ini dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia.
"Kami yakin kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan. Pertama, PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami," ujar Von der Leyen.
(rea/rea)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi kerugian atas kejahatan siberterhadap ekonomi dunia bisa mencapai US triliun atau Rp78.096 triliun (asumsi kurs Rp15.615 per dolar AS) pada 2024 mendatang.
"Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US triliun pada 2024," ujar Jokowi saat membuka sesi tiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11).
Sebab itu, keamanan dunia digital harus diperkuat agar tidak bisa diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini tentunya tak bisa dilakukan hanya oleh satu negara tapi bersama-sama semua anggota G20.
"Untuk itu keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin, G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga berharap dunia digital bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Sebab, saat ini masih ada sebanyak 2,9 miliar penduduk di dunia yang belum merasakan digitalisasi.
"Yang Mulia, kita harus kerja sama memastikan manfaat digital dirasakan merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi-kontribusi mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, inklusif dan bermanfaat bagi semua," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.035 pada Selasa (15/11). Indeks saham menguat 16.108 poin atau plus 0,23 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,629 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,394 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 255 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 176 lainnya stagnan.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,10 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 3,66 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 2,59 persen.
Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,92 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,22 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,62 persen.
Sebaliknya, bursa Amerika tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,89 persen, indeks NYSE melemah 0,81 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,12 persen.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama PT JakLingko Indonesia M Kamaluddin mengatakan pihaknya sudah melakukan refundsebesar Rp11,64 juta kepada pengguna yang saldonya terpotong dobel (double deduct) dari total 1338 keluhan pengguna.
Kamaluddin menyebut, data per 4 Oktober atau awal implementasi sampai dengan Selasa (15/11), sudah ada total keluhan dari 1338 pengguna layanan Transjakarta yang diterima JakLingko Customer Care dan teridentifikasi pada database transaksi di JakLingko Indonesia.
"Total refund yang berhasil dikembalikan sejumlah 3464 transaksi senilai total Rp 11.640.000 untuk para pengguna tersebut. Jumlah refund lebih besar dari keluhan dikarenakan ada beberapa pengguna yang mengalami lebih dari satu kali kejadian double deduct di Transjakarta," jelasnya dalam rilis resmi, Selasa (15/11).
"Setiap harinya laporan terkait hal tersebut (double deduct di Transjakarta) yang tercatat di JakLingko Customer Care semakin sedikit (kurang dari 20 laporan per hari), dan laporan yang masuk mayoritas pelanggan memfollow-up proses refund atas laporan mereka sebelumnya," ujar Kamaluddin.
Ia lantas memohon agar pelanggan Transjakarta bersabar karena seluruh permohonan refund yang berhasil terverifikasi akan diproses pengembaliannya sesuai antrean.
Jika masih ada pelanggan yang mengalami kejadian double deduct, Kamaluddin meminta untuk dapat segera melaporkannya ke JakLingko Customer Care pada nomor 0812-6000-1440.
Lihat Juga :Ratusan Mahasiswa IPB Jadi Korban Pinjol Gegara Ikut Bisnis Online |
Apabila kejadian tersebut diverifikasi terjadi, maka pelanggan berhak mendapatkan refund atas transaksi tersebut melalui tiga pilihan cara pengembalian, yaitu melalui aplikasi JakLingko, transfer bank, atau transfer dompet elektronik.
Berikut langkah-langkah pengembalian saldo kartu uang elektronik saat terpotong dobel di Transjakarta:
1. Siapkan kartu dan infokan nomor Kartu/PAN yang mengalami kendala terpotong dua kali saat tap in dan tap out (foto belakang kartu).
2. Unduh Aplikasi JakLingko melalui (bit.ly/JLIApps)
3. Saldo akan dikembalikan pada dompet digital di Aplikasi JakLingko
4. Dana refund akan dikirimkan maksimal H+7 hari kerja (terhitung dari tanggal pelaporan) setelah semua data dan langkah-langkah tersebut lengkap.
[Gambas:Video CNN]
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Korea Selatanakan berpartisipasi membangun sistem air bersihdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Rencananya, konstruksi akan dibangun pada 2024, namun Kementerian PUPR meminta percepatan proses penyusunan rencana teknis, sehingga instalasinya dapat dibangun pada 2023.
"Kami mengapresiasi rencana Korsel untuk berpartisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara," ujarnya, dilansir Antara, Selasa (15/11).
Sebelumnya, pada 10 November 2022 lalu, Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC) telah menandatangani Framework Agreement 10th WWF.
"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari dua tahun. Kami berharap Republik Korea ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th WWF," ungkap Basuki.
Lihat Juga :Jokowi di KTT G20: Masalah Pupuk Jangan Disepelekan |
Basuki bersama Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin meneken Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, pada Senin (14/11) sebagai bagian dari perhelatan KTT G20.
Joint Statement tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo.
Kerja sama bidang infrastruktur hijau mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
[Gambas:Video CNN]
《senopati4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gacor 138 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《senopati4d》bab terbaru。