63 di erek erek

Hubungi Rasul Terakhir

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Legenda Master Yuemang

Kenapa Beras Premium Langka di Ritel hingga Pasar Tradisional?******

Beras premium langka di toko ritel modern, bahkan pedagang pasar tradisional ikut menjerit imbas harganya yang meroket.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama,beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga,beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Kemarin kita memang sudah dapat SPHP, tetapi ada proses di mana beras impor belum datang, sehingga diutamakan juga dong yang lain. Jadi, kita ini harus agak kurang-kurang sedikit lah, toh masih ada premiumnya. Tapi begitu premium swasta naik (harga), kebingungan juga kan, mau gak mau SPHP mesti dinaikkan (pasokan) lagi ke ritel," imbuh Roy.

Kini, Aprindo meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras premium di toko ritel dan menghindari panic buying.

Pedagang Pasar Ikut Menjerit

Tak cuma ritel, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ikut menjerit. Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan merinci dua kondisi miris yang terjadi di pasar tradisional saat ini.

Pertama,para pedagang mengeluh sulit mendapatkan beras medium dengan harga Rp10.900 per kg.

"Kedua,barangnya juga amat jarang. Pun ada tentu harganya sudah tinggi di kisaran Rp18 ribu sampai Rp18.500 untuk yang (beras) premium," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Reynaldi menyebut harga yang melonjak tinggi itu memecahkan rekor di rezim Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data IKAPPI, itu adalah harga beras premium tertinggi di era Jokowi.

IKAPPI mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi beras di pasar tradisional. Jika stok beras tak melimpah, distribusi pangan rakyat akan terganggu.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi soal tarik-menarik bansos dengan stok beras di pasar.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," sambungnya.

Pemerintah sekarang memerintahkan Perum Bulog untuk mempercepat impor dan penyaluran beras SPHP demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritel modern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholders terkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras untuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras medium ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP yang kualitasnya disebut setara premium.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Menperin Sebut Belanja Produk Lokal Hampir Rp1.000 T Sepanjang 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan belanja produk lokal sepanjang 2023 hampir tembus Rp1.000 triliun di seluruh Kementerian/Lembaga (KL) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski cukup tinggi, realisasi tersebut masih akan ditingkatkan pada tahun ini. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), 95 persen belanja APBN 2024 harus digunakan untuk membeli produk lokal.

"Kalo tahun lalu sudah hampir Rp 1.000 triliun (realisasinya). Namun karena presiden minta 95 persen, maka harapannya ditingkatkan. Di 2024 seluruh anggaran APBN dan APBD, proyek BUMN 95 persen harus berasal dari produk dalam negeri. Itu target dari presiden," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (12/2).

"Ini sebuah target yang saya kira sangat baik, karena beliau pasti punya niat untuk menghidupkan industri dalam negeri dan kita percaya industri dalam negeri merupakan tulang punggung perekonomian," jelasnya.

Agus menilai semakin meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN, terbukti memberi angin segar pada keberlanjutan proses produksi dari berbagai sektor industri di Indonesia. Apalagi, industri pengolahan adalah kontributor terbesar perekonomian.

"Maka nggak salah kalau pemerintah tetapkan target sangat tinggi," imbuhnya.

Selain itu, Agus mengungkapkan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, tenaga kerja akan terserap semakin banyak. Penerimaan pajak juga akan terus naik, sehingga akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin bertumbuh dan menguat.

"Dengan membeli produk dalam negeri, artinya kita mendorong penguatan PDB itu sendiri. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri. P3DN merupakan instrumen penting dari pertumbuhan ekonomi," tegas Agus.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

Penyihir tahun 1000 M

Taksi Terbang IKN Akan Diuji Coba di Samarinda Mei atau Juni 2024******

Taksi terbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diuji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.

"Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda," kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto, dikutip dari Antara, Selasa (6/2).

"Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN," tegasnya.

Ia menegaskan Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir kegiatan tersebut. Meski, kepastian dan kesiapan uji coba taksi terbang tetap bergantung keputusan Hyundai Motors.

"Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat, seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah," jelasnya.

"Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda," imbuh Maeka.

Taksi terbang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System (ITS). Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan konsepnya mirip seperti drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Taksi Terbang IKN Akan Diuji Coba di Samarinda Mei atau Juni 2024******

Taksi terbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diuji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.

"Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda," kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto, dikutip dari Antara, Selasa (6/2).

"Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN," tegasnya.

Ia menegaskan Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir kegiatan tersebut. Meski, kepastian dan kesiapan uji coba taksi terbang tetap bergantung keputusan Hyundai Motors.

"Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat, seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah," jelasnya.

"Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda," imbuh Maeka.

Taksi terbang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System (ITS). Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan konsepnya mirip seperti drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang.

[Gambas:Video CNN]