pkr338

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Ekonom: Libur Nataru Bakal Bikin Inflasi RI 2022 Bengkak******

Ekonom sekaligus Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital (ISED) Ryan Kiryanto memprediksi inflasi Indonesia pada akhir 2022 akan membengkak imbas libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Inflasi 2022 berkisar 5,9-6,3 persen year on year (yoy) karena secara seasonal inflasi di Desember selalu tinggi, berkisar 0,5-0,7 persen mtm, karena dorongan konsumsi masyarakat jelang perayaan Nataru dan liburan anak sekolah serta banyak pekerja mengambil cuti tahunan untuk berwisata," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Selain itu, Ryan mengatakan kenaikan harga bahan berbagai jenis bakar minyak (BBM) pada tiga bulan lalu masih menyumbang inflasi, khususnya untuk November ini.

"Kenaikan mobilitas orang dan barang melalui berbagai moda transportasi mendorong kenaikan konsumsi BBM dan/atau energi sehingga mendorong laju inflasi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memproyeksi inflasi RI sampai akhir tahun menyentuh 5,5 persen yoy. Kenaikan harga makanan dan minuman, transportasi karena libur Nataru, dan rekreasi pada libur akhir tahun menjadi faktor pendorong.

Di lain sisi, Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan inflasi tahunan Indonesia akan terus mereda. Bahkan, inflasi RI pada akhir 2022 diramal bakal lebih rendah dari perkiraan awal.

"Mengingat keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan dan mengendalikan harga pangan, inflasi pada akhir 2022 bisa berada di sekitar 5,6 persen yoy atau lebih rendah dari perkiraan kami sebesar 6,27 persen yoy," jelas Faisal.

Namun, ia melihat inflasi tahunan Indonesia akan tetap tinggi setidaknya hingga semester pertama 2023, berada di kisaran 5 sampai 6 persen yoy. Sedangkan inflasi pada akhir 2023 diperkirakan berkisar antara 3,6 persen hingga 4,02 persen.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi RI sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 5,71 persen. Sedangkan, inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Tahun 2021, BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,57 persen secara bulanan pada Desember 2021. Sementara, secara tahun berjalan dan tahunan keduanya seragam yakni inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Raja Sembilan Matahari

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Bandara Bone Kembali Beroperasi Setelah Mati Suri Sejak 2017******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanmengoperasikan kembali Bandar Udara (Bandara) Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulsel.

Rencananya maskapai Susi Air membuka tiga rute penerbangan dan penerbangan perdana mulai 1 Desember 2022 mendatang untuk mendukung operasi bandara tersebut.

Ada tiga rute yang akan dilayani Susi Air. Pertama, Makassar-Bone (PP) 5 kali seminggu dengan harga tiket Rp300 ribu.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengoperasian kembali bandara itu dilakukan setelah Pemprov Sulsel memberikan subsidi tiket sebesar Rp2,5 Miliar.

"Jadi arahan presiden dan menteri untuk diaktifkan bandaranya, karena sudah dianggarkan. Sehingga kita tindak lanjuti dengan pemberian subsidi," kata Andi Sudirman Sulaiman, Senin (28/11).

Sebelumnya kata Andi Sudirman bahwa pihaknya telah memberikan subsidi penerbangan untuk rute Toraja-Balikpapan. Ia berharap beroperasinya bandara ini bisa menghidupkan kembali perekenomian masyarakat di wilayahnya.

"Karena dengan adanya bandara, mobilitas barang dan jasa lebih cepat dan murah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wakil Bupati Bone Ambo Dalle memberikan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, karena bandara yang pernah tidak bisa melakukan penerbangan sejak 2017 lalu itu akhirnya bisa beroperasi lagi. 

"Bandara Arung Palaka Kabupaten Bone sudah cukup lama tidak beroperasi sejak 2017 karena adanya beberapa masalah. Alhamdulillah dengan dukungan Pemprov Sulsel, kita mendapatkan subsidi dalam rangka mengaktifkannya kembali," kata Ambo Dalle. 

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshoujue

Menteri PUPR Buka Pintu Lebar******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam pembangunan ibu kota baruatau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut dia, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam membangun IKN Nusantara.

"Sekali lagi, IKN untuk generasi muda PUPR adalah kesempatan, baik teknis maupun non teknis. Teknis karena kita membangun infrastruktur dengan teknologi baru. Anak-anak muda manfaatkan IKN ini menjadi training ground, Anda harus mulai tertarik sejak dari perencanaan," ujarnya dilansir Antara, Rabu (30/11).

"IKN Nusantara didesain menjadi kota masa depan. Apapun istilahnya, forest city atau smart city, berarti kota untuk generasi muda, manfaatkan kesempatan tersebut," ajak Basuki.

Menurut Basuki, generasi muda PUPR bisa mengambil intisari dan keilmuan tentang penerapan smart city untuk selanjutnya diimplementasikan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Kami sudah siapkan 25 orang yang kemarin training di Korea Selatan. Di sana (Korsel) sedang membangun eco delta smart city Busan. Untuk yang ikut training, tolong sebarkan ilmunya dari Korea. Jadi, IKN adalah kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, engineer maupun non-engineer," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah mulai membangun infrastruktur di kawasan inti IKN Nusantara yang mencakup gedung pemerintahan.

Antara lain, kementerian, termasuk juga istana kepresidenan dan wakil presiden.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Bea Cukai Sumbagbar Buka Suara Soal Peredaran Rokok Ilegal di Lampung******

Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau(CHT) atau rokokmembuat peredaran rokok ilegaldi beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung makin merajalela.

Humas Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) Ichlas Nasution membenarkan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, peredaran rokok ilegal meningkat.

"Kegiatan barang-barang ilegal seperti rokok ini masih cukup tinggi dalam dua tahun belakangan ini, malah tendensinya ada peningkatan saat kondisi pandemi Covid-19 bahkan hingga saat ini," kata Ichlas kepada CNNIndonesia.comsaat ditemui di kantor Bea Cukai Sumbagbar di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.

"Mungkin kenaikan tarif cukai (CHT) dengan kondisi ekonomi masyarakat di bawah, yang penting bisa ngebul (merokok). Kalau soal rasa nomor dua, menciptakan ceruk pasar rokok ilegal," ungkapnya.

Modus peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung dengan menjual rokok polosan atau tidak dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai bekas.

Berdasarkan data dan rekam jejak sejumlah kasus yang telah diungkap, asal-usul rokok ilegal mayoritas berasal dari Jawa. Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera, ditengarai sebagai pintu masuk penyelundupan gelap rokok ilegal.

Setelah lolos melalui jalur penyeberangan Bakauheni, rokok ilegal itu dibawa melalui jalur darat yakni dengan melintasi jalur tol JTTS. Rokok-rokok ilegal yang diselundupkan, diangkut dengan kendaraan truk. Caranya, disembunyikan dalam tumpukan barang bawaan lainnya.

Kemudian oleh penyelundupnya, rokok-rokok ilegal tersebut disebar atau dipasarkan ke sejumlah kios atau toko di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sejumlah rokok ilegal berbagai merk yang dipasok dari Jawa tersebut. Pada umumnya, jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) berisi 20 batang per bungkus.

Selain tanpa pita cukai atau polos, rokok ilegal yang paling mudah dan banyak ditemukan di kios/ritel bahkan di toko grosir adalah rokok yang menggunakan cukai tidak sesuai peruntukannya seperti pita cukai 12 batang digunakan untuk isi 20 batang dan pita cukai jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) digunakan untuk rokok jenis SKM.

Ichlas menambahkan peredaran barang ilegal ini berdampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian secara umum. Kerugian itu muncul dari tidak adanya penerimaan cukai dan konsumsi masyarakat yang beralih dari produk legal (resmi) ke produk ilegal yang notabene harganya lebih murah.

Ia pun menilai, peredaran barang ilegal juga dapat mengganggu daya saing ekonomi. Oleh karena itu, penindakan barang ilegal menjadi vital dan target utama.

"Secara nasional, kerugiannya dari barang-barang ilegal ini mencapai puluhan miliar," ujarnya.

Ia menambahkan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar sebagai Community Protector mengkhawatirkan mengenai kesehatan masyarakat yang mengonsumsi rokok ilegal.

"Rokok resmi memiliki persentase kandungan tar dalam rokok terukur dan diawasi. Kalau rokok ilegal, kan kita tidak tahu berapa persen komposisinya," terangnya.

Sementara itu, pihak Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) belum dapat menyimpulkan mengenai keaslian pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai peruntukannya tersebut.

"Untuk mengetahui keaslian atau tidaknya pita cukai dari beberapa jenis rokok yang beredar di lapangan itu, harus melalui penelitian di laboratorium Perum Peruri. Tapi kalau peruntukannya, sudah jelas salah atau tidak tepat," kata Ichlas.

Rugikan Negara Puluhan Miliar Setiap Tahunnya