duniabet88

Agen Ratu: Selir Backgammon

Awal Mula Penyebab Konflik Rohingya hingga Diusir dari Myanmar******

SOLO —Awal mula penyebab konflik etnis Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar membuat penasaran masyarakat mengingat mereka mengungsi ke berbagai daerah, termasuk Aceh.

Pada Sabtu (2/12/2023), sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki, perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang Aceh. Para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pada Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Kedatangan para pengungsi tersebut mendapat penolakan dari warga setempat, dan meminta pihak terkait untuk segera menangani atau memindahkan mereka dari sana. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian Rohingya di Indonesia.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers tentang pengungsi Rohingya di Indonesia yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (8/12/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Hal ini membuat publik semakin penasaran dengan awal mula penyebab konflik Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar.

Mengutip penelitian yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rohingya merupakan etnis penganut Islam dan mereka menetap di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi secara terstruktur, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak-hak, penghancuran kampung-kampung mereka, juga dimusuhi oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha.

Oleh karena itu, etnis Rohingya yang awalnya menetap di Myanmar, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka itu dan mengungsi ke berbagai wilayah negara-negara di sekitarnya. Mereka mengungsi dengan mengarungi lautan dan terpencar ke beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan mayoritas berada di Bangladesh.

Untuk mengetahui awal mula konflik dan penyebab etnis Rohingya hingga diusir dari Myanmar, masyarakat harus memahami akar permasalahan dari masa lalunya. Asal-usul mereka berawal jauh sebelum berdirinya Myanmar. Rohingya adalah keturunan penduduk muslim yang tinggal di Arakan jauh sebelum Inggris menguasai Myanmar dan Arakan.

Setelah kemerdekaan Myanmar, pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan penting di pemerintahan Myanmar. Bahkan, ada warga Rohingnya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950.

Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Hal ini pula yang mempengaruhi keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.

superstar terbatas

Kemendikbud******

SOLO–Kelompok Alumni Peduli UNS Solo angkat bicara dengan munculnya Permendikbud No. 24/2023 tentang Penataan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo yang menyebabkan dibekukannya Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo dan dibatalkannya pelantikan rektor terpilih.

Kelompok Alumni Peduli UNS yang diwakili Wiweka Thevar dan Deny Fajar ini menyatakan mendukung terbitnya Permendikbudristek No 24/2023 dengan harapan agar UNS sebagai kampus berstatus PTNBH dapat dikelola dengan lebih baik dan profesional sesuai prinsip good university governance.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Selain itu, UNS Solo mendapat predikat sebagai kampus benteng Pancasila harus tetap dipertahankan,” ujar Wiweka yang juga menjabat Kepala RSAL Mintoharjo Jakarta ini.

Kelompok Alumni Peduli UNS juga meminta pihak rektorat menjaga kegiatan belajar mengajar di kampus tetap dapat berjalan lancar dan tertib. Di samping itu, semua pihak untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi terbitnya Permendikbudristek No. 24/2023 demi kebaikan dan kemajuan UNS Solo.

Sebelumnya, melalui Permendikbudristek No. 24/2023 Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo dibekukan dan pelantikan Rektor UNS Solo dibatalkan karena dinilai pemilihan rektor cacat hukum.

Legenda manusia pertama

Ribuan Ton Ikan Sarden Mati hingga Tutupi Garis Pantai di Jepang******

HOKAIDO —Ribuan ton ikan sarden dan makerel mati terdampar di pantai Jepang utara. Saking banyaknya, bangkai ribuan ton ikan itu pun sampai menutupi garis pantai sepanjang 1,5 kilometer di sekitar pelabuhan perikanan Toi di Hakodate selatan, Pulau Hokkaido.

Pemerintah setempat pada Jumat (8/12/2023) mengatakan sedang menyelidiki penyebab kematian massal ikan tersebut dan mencari solusi untuk memindahkan ikan tersebut, demikian menurut laporan surat kabar The Japan News.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Menurut pejabat setempat, pihaknya telah menemukan ribuan ton ikan mati di sebagian besar pantai dan mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi bangkai ikan tersebut.

Para pejabat memperkirakan bahwa sedikitnya 1.000 ton ikan, kebanyakan ikan sarden dan beberapa ikan makerel terdampar di pantai pada Kamis (7/12/2023). Akan tetapi, katanya, jumlah tersebut kemungkinan bertambah.

Mulai Sabtu (9/12/2023), pejabat pemkot akan berkoordinasi dengan nelayan setempat dan Biro Promosi Regional Oshima di Prefektur Hokkaido untuk membersihkan daerah tersebut dan membuang bangkai ikan tersebut.

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Gempa M 7,5 Guncang Filipina Selatan, Picu Ancaman Tsunami sampai ke Jepang******

JAKARTA — Gempa dengan magnitudo sekitar 7,5 mengguncang Mindanao di Filipina selatan pada Sabtu (2/12/2023) malam, yang memicu peringatan tsunami setinggi 1 meter atau lebih di beberapa wilayah dan pantai barat daya Jepang.

Badan Seismologi Filipina, Phivolcs, mengatakan gelombang tsunami bisa mencapai daratan Filipina pada tengah malam waktu setempat (23.00 WIB) dan berlanjut selama beberapa jam. 

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Sistem Peringatan Tsunami AS mengatakan bahwa gelombang laut bisa mencapai 3 meter di beberapa pantai Filipina. 

“Kapal-kapal yang berada di laut selama periode ini harus tetap berada di lepas pantai perairan dalam hingga pemberitahuan lebih lanjut,” jelas Phivolcs, dilansir Antara.

Penduduk yang tinggal di dekat pantai Provinsi Surigao Del Sur dan Davao Oriental diminta untuk “segera mengungsi” atau “pindah lebih jauh ke pedalaman”. 

Stasiun TV Jepang NHK melaporkan gelombang tsunami setinggi 1 meter diperkirakan mencapai pantai barat daya Jepang sekitar 30 menit kemudian atau pada Minggu pagi pukul 1.30 (Sabtu, 23.30 WIB). 

Phivolcs mengatakan pihaknya tidak memprediksi kerusakan yang signifikan akibat gempa tersebut, tetapi memperingatkan adanya sejumlah gempa susulan. 

Kepala Polisi di kota pesisir Hinatuan, Raymark Gentallan, mengatakan bahwa listrik padam sejak gempa terjadi. 

Tim tanggap bencana, jelas dia, belum memantau adanya korban atau kerusakan yang berada dekat pusat gempa. 

Gempa kerap terjadi di Filipina yang berada di “Cincin Api”, deretan gunung berapi yang melingkari Samudra Pasifik yang rentan terhadap aktivitas seismik. 

Pusat Seismologi Eropa-Mediterania (EMSC) mengatakan gempa dengan magnitudo 7,5 telah terjadi di kedalaman 63 km. 

Sementara Survei Geografis AS (USGS) mencatat kekuatan gempa pada magnitudo 7,6 dengan kedalaman 32 km. Badan itu mengatakan gempa tersebut terjadi pada pukul 22.37 malam waktu Filipina (21.37 WIB).

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Senjata ilahi

Palestina Kecam Veto Amerika Serikat atas Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK — Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour mengecam kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Jumat (8/12/2023).

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota DK PBB.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto sama seperti AS, memilih untuk abstain.

Mansour menyebut kegagalan tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan suatu “bencana.”

“Alih-alih membiarkan dewan ini menegakkan mandatnya dengan akhirnya membuat seruan yang jelas, setelah dua bulan, bahwa kekejaman harus diakhiri, para penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melanggengkan kejahatan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa mereka membenarkan pembantaian seluruh bangsa?” katanya, dilansir Antara.

Mansour mengulangi seruannya untuk gencatan senjata, dengan mengatakan “setiap hari berarti hilangnya nyawa, orang terbunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentunya bukan perdamaian. Dan gencatan senjata apa pun yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghilangkan kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.

“Oleh karena itu, meski Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya.”

Lebih dari 17.000 orang tewas di Gaza dalam penembakan dan serangan udara Israel yang tanpa henti, menurut data resmi dari otoritas Gaza.

Sekitar 70 persen korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka. Sekitar 1,8 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.

Israel memulai perang tersebut sebagai pembalasan terhadap kelompok Palestina, Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Sekitar 240 orang lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.