idcash88 rtp

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Memikirkan Tibet

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

UMP Jawa Barat Hanya Naik 3,57 Persen Jadi Rp2,05 Juta di 2024******

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menaikkan upahminimum provinsi (UMP) Jabar 2024 sebesar 3,57 persen ke Rp2.057.495.

Per tahun ini, UMP Jawa Barat ada di posisi Rp1.986.670. Dengan kata lain, kenaikan 3,57 persen di 2024 setara Rp70.825.

"Pemprov sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom, Selasa (21/11).

Bey mengatakan dasar perhitungan UMP tahun ini adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan.

Meski begitu, ia membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut. Namun, Bey menegaskan aksi unjuk rasa harus tertib.

"Untuk kabupaten/kota akan ditetapkan (upah minimum kabupaten/UMK) 30 November (2023) dan tentunya akan ada kenaikan di bandingkan tahun lalu," jelas Bey.

"Unjuk rasa ya silahkan, tapi yang penting tertib, tidak anarkis dan peraturan kan seperti kita lihat juga peraturannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

IHSG Tergelincir ke 7.059 Jelang Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.059 pada Jumat (1/12) sore. Indeks saham melemah 20,83 poin atau 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 31,09 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 217 saham menguat, 338 saham terkoreksi, dan 204 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia terpantau bervariasi. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,25 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,17 persen, dan indeks Straits Times di Singapura menguat 0,45 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,57 persen dan indeks DAX di Jerman plus 0,49 persen.

Sementara bursa Amerika bervariasi. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,38 persen, indeks Dow Jones menguat 0,50 persen, sedangkan indeks NASDAQ Composite minus 0,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

UMP Jawa Barat Hanya Naik 3,57 Persen Jadi Rp2,05 Juta di 2024******

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menaikkan upahminimum provinsi (UMP) Jabar 2024 sebesar 3,57 persen ke Rp2.057.495.

Per tahun ini, UMP Jawa Barat ada di posisi Rp1.986.670. Dengan kata lain, kenaikan 3,57 persen di 2024 setara Rp70.825.

"Pemprov sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom, Selasa (21/11).

Bey mengatakan dasar perhitungan UMP tahun ini adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan.

Meski begitu, ia membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut. Namun, Bey menegaskan aksi unjuk rasa harus tertib.

"Untuk kabupaten/kota akan ditetapkan (upah minimum kabupaten/UMK) 30 November (2023) dan tentunya akan ada kenaikan di bandingkan tahun lalu," jelas Bey.

"Unjuk rasa ya silahkan, tapi yang penting tertib, tidak anarkis dan peraturan kan seperti kita lihat juga peraturannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Zulhas Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Johar Baru, Relatif Stabil******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali melakukan pemantauan harga bahan pokok, kali ini di Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin (4/12). Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam kunjungannya, ia menemukan bahwa harga telur, ayam, dan beras tetap stabil, sementara harga cabai mengalami kenaikan.

Usai berkeliling dan berbicara dengan pedagang, Ketua Umum PAN ini mengungkapkan rincian harga beberapa komoditas. Harga cabai kini mencapai Rp120 ribu, sementara telur berada di kisaran Rp29 ribu dan ayam seharga Rp35 ribu.

Sementara itu, meskipun harga beras mengalami sedikit peningkatan, menurutnya keseluruhan pasar bahan pokok masih bisa dikatakan dalam kondisi stabil.

Untuk mengatasi harga cabai yang tinggi, dia pun meminta pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan logistik, sehingga harga bisa ditekan.

"Kita terus cari jalan agar cabai ini diatasi, karena akan berpengaruh terhadap inflasi, walau sebetulnya setiap Desember memang begitu. Jadi saya minta pemda ongkos angkutnya disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga bisa turun," papar Zulhas.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta.