slot jp hari ini

Pemecahan

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

Tarif Tol JORR, Akses Priok dan Pondok Aren******

Tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok(ATP) dan Pondok Aren-Ulujami naik mulai Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Mengutip detik.com, berikut ini daftar tarif baru ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP), dan Pondok Aren-Ulujami:

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

[Gambas:Video CNN]

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1604/KPTS/M/2023.

Aturan ini berisi tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-3, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Motor Dilarang Masuk Kawasan Inti Pemerintahan di IKN Nusantara******

Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan sepeda motor dengan bahan bakar minyak (BBM) akan dilarang masuk ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di ibu kota baru itu.

Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan mandat agar transportasi di KIPP IKN 80 persen adalah transportasi publik, sementara 20 persen sisanya kendaraan pribadi.

Ia juga mengungkap bahwa Jokowi ingin agar IKN nantinya jadi 10 minutes city,di mana hanya butuh 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. IKN juga dibangun dengan memprioritaskan jalur pejalan kaki dan transportasi publik, tanpa adanya kendaraan bakar roda dua alias motor.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," sambung dia.

Sesuai cita-cita pemerintah, seluruh kendaraan di IKN Nusantara pada 2045 adalah kendaraan listrik, sementara KIPP IKN akan menjadi wilayah transisi menuju ke sana.

Dalam perjalanan itu, pemerintah juga tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micromobility. Dengan begitu, sepeda motor berbahan bakar BBM tidak boleh masuk KIPP IKN.

Micromobilitysendiri adalah alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor yang berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. Nantinya, pemerintah akan dibuat jalur khusus untuk micromobility ini yang tidak boleh di jalan raya.

"Jadi kalau mau Go Food apa itu, silakan antarnya pakaimicromobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya. Itu yang kita rencanakan. Tapi itu semua tergantung politik kita di tahun depan bagaimana," jelas Resdiansyah lebih lanjut.

Dia menambahkan pejabat publik di IKN nantikan akan didorong untuk menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, terdapat aturan khusus untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi itu, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Tarif Tol Semarang******

Tarif Tol Semarang-Solo naik mulai pukul 00.00 WIB, Senin (27/11) hari ini.

PT Trans Marga Jateng, selaku pengelola, mengungkapkan penyesuaian tarif tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan setiap dua tahun.

Direktur Utama PT Trans Marga Jateng Prajudi menjelaskan besaran kenaikan tarif untuk jarak terjauh dari Semarang hingga Solo dengan sistem transaksi tertutup bervariasi antara Rp17 ribu untuk kendaraan golongan I hingga Rp34.500 untuk kendaraan golongan IV dan V.

Apabila dihitung secara keseluruhan, untuk perjalanan menerus dari Semarang hingga Surabaya untuk kendaraan golongan I kenaikannya sekitar 23 persen.

Prajudi menyebut penyesuaian tarif tersebut bertujuan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Pada saat yang sama, perseroan akan terus berupaya meningkatkan kualitas jalan tol melalui pemeliharaan sarana jalan tol hingga pembersihan ruang milik jalan.

Lebih lanjut, pemasangan sarana pengaman hingga penertiban kendaraan yang melebihi muatan dan dimensi, lanjut dia, terbukti mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas hingga 23 persen dibanding tahun lalu.

Berikut daftar Tarif Tol Semarang-Solo setelah usai penyesuaian:

- Golongan I: dari Rp75 ribu menjadi Rp92 ribu
- Golongan II-III: dari Rp112.500 menjadi Rp138.500
- Golongan IV-V: dari Rp150 ribu menjadi Rp184.500

[Gambas:Video CNN]

Pedang itu menembus sembilan langit

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

Saran Korea Selatan Agar Nanti IKN Nusantara Tak Sepi dan Bikin Betah******

Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA) dari Korea Selatanmemberikan saran agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak sepi sesudah jadi nanti.

Masukan itu disampaikan oleh delegasi KOICA melalui Head of team of Urban Policy Jeogho Moon saat bertemu dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwidjaya, Jumat (24/11).

Secara spesifik Moon memberikan saran agar IKN Nusantara ramai dihuni dan betah ditinggali oleh masyarakat.

Ia menjelaskan ketika Kota Sejong baru dibangun, baik community centermaupun ruang-ruang publik sangatlah terbatas. Ini menyebabkan tidak banyak masyarakat yang tinggal di Sejong merasa betah.

"Beberapa survei yang kami lakukan juga menunjukkan tidak banyak masyarakat yang ingin tinggal lama di Sejong. Wawasan ini yang ingin kami bawa ke Nusantara," ucap Moon melalui keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan Otorita IKN akan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat. Sebab, kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik.

Moon berpendapat ruang publik yang yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ, kata dia, juga akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut.

Pertemuan Moon dengan Otorita IKN sendiri dalam rangka rapat diskusi dan jajak kerja sama pembangunan Nusantara.

Pertemuan ini merupakan diskusi pertama antara kedua pihak. Keduanya menyampaikan gagasan-gagasan akan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota kedepannya

Achmad mengatakan rancangan pembangunan Nusantara memiliki masterplan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota.

"Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan, dan kreatif," ujarnya.

Achmad mengatakan jajak kerja sama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh Otorita IKN. Hal ini dikarenakan KOICA juga merupakan Badan Pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan Ibu Kota 'kedua' di Korea Selatan yaitu Kota Sejong.

"Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama kedepannya," tutur Achmad.

Ia menuturkan KOICA juga berencana mengunjungi Nusantara untuk mematangkan strategi kerja sama yang nantinya akan dibawakan oleh lembaga tersebut.

KOICA memiliki peran dalam ODA (Official Development Assistance/Bantuan Pembangunan Resmi) Korea Selatan untuk negara-negara berkembang. Bantuan itu diwujudkan dengan melaksanakan program hibah dan kerja sama teknis pemerintah.

KOICA juga bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Lembaga tersebut juga memberikan kontribusi pada isu-isu global melalui kerjasama pembangunan internasional untuk bersinergi dengan komunitas internasional.

[Gambas:Video CNN]