situs online gacor

Elang Arad

Transmart Full Day Sale Ada Lagi Hari Ini, Yuk Siap******

Transmart kembali dengan pesta diskon sehariannya bertajuk Full Day Sale hari ini, Minggu (29/10). Kali ini, Transmart kasih diskon belanja hingga 50% + 20% buat pelanggan.

Transmart Full Day Sale berlangsung mulai jam buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 berlaku di seluruh gerai se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Dimulai Lho, Cus ke Gerai Terdekat Sekarang!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega gak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Tunggu apalagi? Yuk, siap-siap belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale! Dijamin diskonnya banyak dan gak bikin kantong jebol!

Gelaran Transmart Full Day Sale ini cuma berlangsung selama satu hari, ya. Selamat belanja dan nikmati diskon sepuasnya!

Warisan serba profesional dari dunia lain

Jokowi Pamer Lampung******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat memangkas waktu tempuh Palembang-Lampung menjadi sekitar 3,5 jam.

Mengutip cerita warga Sumatera Selatan, Jokowi mengungkapkan masyarakat di wilayah itu harus menghabiskan waktu tempuh hingga 10-12 jam perjalanan dari Palembang-Lampung sebelum ada Tol Trans Sumatera ini.

Namun, dengan pembangunan tol waktu perjalanan itu bisa banyak dipangkas.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jaringan jalan tol yang terbangun di Indonesia baru mencapai 2.800 kilometer (km).

Ia merinci dari jumlah tersebut, sepanjang 2.040 km dibangun di era pemerintahannya. Sementara 780 km sudah terbangun sebelum Jokowi jadi presiden.

Lihat Juga : Kemenkeu soal KIS Lansia Ala Gibran: Harusnya Program Saat Ini Cukup

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, panjang jalan tol di Indonesia menunjukkan daya saing yang masih jauh tertinggal dari China. Ia menyebut di China jalan tol sudah terbangun sepanjang 280 ribu km.

"Betapa masih sangat jauhnya daya saing kita, 'competitiveness' kita. Itu yang ingin kita kejar agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Di Pulau Sumatera sendiri, pemerintah berencana membangun JTTS sepanjang 2.800 km, termasuk untuk tulang punggung atau backbone sepanjang 1.800 km.

Hari ini, Jokowi juga baru meresmikan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 km. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sudah beroperasi tanpa tarif sejak 30 Agustus 2023.

Jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) itu dapat memangkas waktu tempuh kurang lebih 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang memiliki total panjang sekitar 119 km.

Dewa Perang bertanda Naga

Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih bagi-bagi diskon buat pelanggan setianya hari ini, Minggu (29/10).

Buat kamu yang baru tahu promo ini, jangan khawatir ya. Soalnya belum terlambat kok buat berburu diskon di Transmart sekarang juga!

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Diskon untuk sejumlah produk terpilih tersebut juga enggak tanggung-tanggung yakni sampai 50 persen!

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat! Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart.

Mumpung masih ada waktu, langsung aja serbu diskonnya ke gerai Transmart terdekat sebelum promo Full Day Sale ini berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

LRT Batasi Kecepatan Agar Roda Tak Cepat Aus, Waktu Tunggu Lebih Lama******

Manajemen LRT Jabodebekmembatasi kecepatan kereta hingga 50 persen demi mengurangi gaya gesek antara rodadan rel. Hal ini dilakukan supaya kepingan roda LRT tak cepat aus.

"Pembatasan kecepatan adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi keausan roda kereta," ucap Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardojo kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/10).

Kuswardojo menuturkan saat ini pihaknya pun telah melakukan perawatan pada sejumlah trainset LRT. Ia mengatakan saat ini LRT hanya mengoperasikan 9 dari 16 trainset yang ada.

"Operasional LRT saat ini memang mengurangi jumlah perjalanan dikarenakan sebagian trainset (rangkaian kereta) yang ada harus melakukan perawatan pembubutan roda sehingga tidak dapat kami operasikan untuk memastikan keamanan dalam operasionalnya," ucap Kuswardojo seperti dikutip dari detik.com.

Ia mengatakan 7 rangkaian kereta LRT masuk bengkel untuk perawatan roda sejak kemarin. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut hingga kapan 7 rangkaian kereta LRT itu selesai perbaikan.

Menurutnya, roda kereta yang aus tersebut perlu dilakukan perawatan dengan pembubutan.

"Roda sebagian kereta sudah mengalami keausan yang harus dilakukan pembubutan untuk menjadikan kondisi roda menjadi sesuai dengan aturan keselamatan operasional KA," ucapnya.

Kuswardojo menyebut dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta mengakibatkan waktu kedatangan dan keberangkatan dari stasiun menjadi semakin lama. Alhasil, waktu operasional kereta pun diatur menyesuaikan jam sibuk dan jam non-sibuk.

"Untuk headway di jam sibuk 30 menit dan di jam non sibuk, jam 10.00-15.00 keberangkatan kami kurangi dan diatur waktu keberangkatan menjadi 60 menit," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Cerita Amran soal Kronologi Jadi Mentan Lagi: Takdir Tak Tertukar******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanbercerita soal kronologi dirinya ditunjuk kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menuturkan baru diberitahu akan menjadi menteri pertanian pada Selasa (24/10) pukul 17.00 WIB oleh Jokowi.

"Baru kemarin sore jam 17.00. Baru aku tahu dan itu lah presiden kita," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10).

Amran menuturkan semua proses penunjukan dirinya itu serba cepat. Namun, ia yakin semua itu sudah menjadi takdir dirinya.

"Takdir tidak mungkin tertukar. Biarlah takdir berputar pada orbit sehingga kita menerima dengan baik apapun yang terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pernah dipanggil oleh Jokowi pada September lalu. Namun, Amran mengatakan pertemuan itu tidak membahas soal pencalonan dirinya jadi menteri.

Menurutnya, pertemuan itu hanya diskusi terkait kondisi ekonomi.

"Waktu itu kami membahas potensi sumber daya alam kita khususnya Indonesia timur," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.