cara melihat limit kredivo

Peramal Tai Chi

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kelahiran Kembali Era Puncak

Survei Terbaru ISC: Elektabilitas Prabowo******

JAKARTA — Survei Indonesia Survey Center (ISC) menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52 persen pada kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan elektabilitas 21,7 persen, disusul duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md di urutan ketiga dengan elektabilitas 18,1 persen. Adapun sisanya terdiri atas undecided voterssebanyak 8,2 persen.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Pasangan Prabowo-Gibran memenangi pertarungan dengan memperoleh 52,0 persen,” kata Peneliti Senior ISC Chairul Pane. Berdasarkan data tersebut, Chairul memperkirakan Prabowo-Gibran berpeluang besar untuk memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran saja.

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemilu berpotensi besar akan berlangsung satu putaran. Prabowo-Gibran akan menjadi pemenangnya,” ujarnya, dilansir Antara.

Apalagi, lanjut  dia, data yang disampaikan pada hari ini jika dibandingkan dengan data sebelumnya menunjukkan tren peningkatan yang positif dari Prabowo-Gibran.

“Dinamika elektabilitas pasangan calon pascadebat, Prabowo-Gibran justru trennya meningkat, dan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud cenderung menurun dari periode survei November 2023,” kata Chairul.

Pada periode 25 November—4 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran 44,4 persen, Ganjar-Mahfud 25,9 persen, dan Anies-Imin 25,4 persen.

Survei ISC juga menemukan data bahwa 80 persen responden sudah mantap akan memilih pasangan yang mereka sebutkan.

Sementara itu, ada 15,7 persen yang masih ragu-ragu atas pilihannya, dan 4,3 persen yang memilih tidak menjawab.

Simulasi Head to Head

Selain itu, Chairul juga mengatakan bahwa pihaknya turut melakukan simulasi untuk head to head, artinya hanya ada dua paslon yang diadu. Hasilnya, Prabowo-Gibran tetap unggul.

Ketika diadu antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, hasilnya 63,3 persen banding 24,5 persen dengan undecided voters12,2 persen .

Dihadap-hadapkan antara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin, hasilnya 69,9 persen banding 20,7 persen dengan tingkat undecided voters 9,4 persen.

“Strong voters cenderung terus meningkat, sementara swing voter sebaliknya. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh porsi strong voters terbesar jika dibandingkan paslon lainnya,” kata Chairul.

Survei ISC tersebut diselenggarakan dalam rentang waktu 11—19 Januari 2024 dengan melibatkan 1.670 responden di 34 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah random digit dialing dengan margin of error (MoE) 2,4 persen dengan tingkat konfidensial 95 persen.

Biografi Wan Zhen'er

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.

Peri dokter ajaib

Diserang Gibran soal Singkatan, Cak Imin: Tebakan Definisi, Bukan di Sini******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Debat Cawapres yang digelar pada Minggu (21/1/2024) ini seharusnya untuk mendiskusikan soal kebijakan. Bukan sebaliknya, justru tebak-tebakan definisi dan singkatan.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka soal Lithium ferrophosphate (LFP). “Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, saya tidak tahu pasangan nomor 1 ini antinikel atau bagaimana,” kata Gibran dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini, bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya kebijakan policy,” jawab Cak Imin.

Dia juga menyebut untuk tebak-tebakkan, levelnya bukan di Debat Cawapres 2024. “Ini forum policy yang berharga, tebakan-tebakan difenisi ini levelnya SD, apa ijazah kita ini palsu semua di sini? Kalau tebak-tebakan bukan di sini levelnya,” tambah Cak Imin.

Meski begitu, dalam Debat Cawapres 2024 ini, Cak Imin menjawab pertanyaan Gibran soal LFF dan nikel tersebut. Bagi Cak Imin, yang terpenting dalam membuat kebijakan tentang lingkungan adalah etika.

“Prinispnya sederhana, semua kembali kepada etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apa pun yang menjadi kebijakan kita, menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, apa pun yang kita gunakan rujukan adalah etika lingkungan,” tegas Cak Imin.

Sebagai informasi, debat kali ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Dua moderator memandu debat ini, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar serta ada 11 panelis yang terlibat dalam menyusun pertanyaan.

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Profil Tom Lembong, Sering Disebut Gibran buat Serang Cak Imin******

JAKARTA— Ada beberapa hal unik yang terjadi pada debat keempat calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 224 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Pada debat itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka kerap kali menyebut nama Tom Lembong untuk menyerang atau mengejek cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

Gibran kerap berkelakar Cak Imin membawa contekan yang diberi Tom Lembong. “Itu mungkin Cak Imin dapat contekan dari Tom Lembong,” itulah kalimat yang beberapa kali dilontarkan Gibran.

Dikutip dari Bisnis.com, Tom Lembong memiliki nama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

Tom Lembong pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Juli 2016 hingga Oktober 2019. Sebelumnya, Tom juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, yakni tepatnya dari Agustus 2015 hingga Juli 2016.

Tom memulai karir di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapore) Pte. Ltd pada tahun 1995. Ia kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 hingga 2000. Tom menjabat sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari tahun 2000-2002 dan bekerja di Farindo Investments dari tahun 2002 hingga 2005.

Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Tom Lembong adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan managing partner di Quvat Management Pte. Ltd, sebuah perusahaan dana ekuitas swasta yang didirikan pada 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris PT Graha Layar Prima Tbk. (BlitzMegaplex) dari tahun 2012 hingga 2014.

Pada Pilpres 2024, Tom Lembong dipercaya sebagai pentolan Tim Pemenangan Anies-Cak Imin (Timnas Amin).