hoki4d slot

Pedang melawan langit

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Setan Panah

Pemkab Penajam Paser Utara Rogoh APBD Bangun Jalan Dekati IKN******

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyiapkan dana Rp35 miliar dari APBD 2023 untuk membangun jalan mendekati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara Nicko Herlambang menuturkan pembangunan jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB) sekaligus untuk menjadi pendekat menuju IKN Nusantara.

Anggaran pembangunan jalan yang disiapkan sebesar Rp35 miliar dan akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Adapun, ruas jalan yang bakal dibangun, yaitu dari arah Silkar menuju Buluminung sepanjang dua kilometer (KM).

Setelah jalan terbangun, maka akses menuju kawasan industri nantinya bisa juga digunakan sebagai jalan pendekat menuju ibu kota baru IKN Nusantara.

Lalu lintas atau pengiriman material dan logistik pembangunan IKN Nusantara bisa melewati jalan itu karena jarak tempuhnya menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 1,5 jam.

"Pembangunan dan perbaikan yang akan mulai dikerjakan pada 2023 tersebut sebagai upaya untuk mempermudah pemilik modal (investor) yang hendak menanamkan modal di KIB," imbuh Nicko.

Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare (Ha) KIB, meliputi wilayah Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Penajam.

Luasnya KIB dimaksudkan dalam rangka menyambut banyak investor yang akan berinvestasi di daerah dengan julukan Benuo Taka tersebut.

Sekda telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri kepada pemerintah pusat.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Biaya Layanan Merchant di Tokopedia Naik Nyaris Dobel Mulai 2 Januari******

Tokopedia akan menaikkan biaya untuk layanan bagi penjual (merchant) e-commerceper kategori produk mulai 2 Januari 2023 mendatang.

Mengutip lamanseller.tokopedia.com, Selasa (13/12), biaya layanan naik mulai dari menjadi 1 persen untuk regular merchant dan mulai dari menjadi 1,8 persen untuk power merchant.

Adapun untuk layanan admin bebas ongkir naik menjadi 4 persen dan berlaku pada semua kategori.

Berikut daftar kenaikan biaya layanan Tokopedia yang berlaku mulai 2 Januari 2022:

Kategori grup 1

Untuk kategori grup 1 biaya layanan per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 4,5 persen. Sedangkan, untuk Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 3,8 persen.

Kategori grup 1 ini mencakup buku, dapur, elektronik, fashion anak & bayi, fashion muslim, fashion pria, fashion wanita, handphone & tablet, ibu & bayi, kamera, kecantikan, mainan & hobi, makanan & minuman, office & stationery, olahraga, otomotif, perawatan tubuh, perlengkapan pesta & craft, pertukangan, produk lainnya, rumah tangga, tour & travel, dan wedding.

Kategori grup 2

Untuk kategori grup 2, biaya layanan per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 3,8 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 3 persen.

Kategori Grup 2 meliputi dapur, elektronik, film & musik, gaming, ibu & bayi, kamera, kesehatan, komputer & laptop, mainan & hobi, makanan & minuman, office & stationery, otomotif, perawatan hewan, perlengkapan pesta & craft, dan pertukangan.

Kategori grup 3

Biaya layanan kategori grup 3 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 3,1 persen. Sementara, Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 2,6 persen.

Kategori Grup 3 meliputi dapur, elektronik, fashion anak & bayi, fashion wanita, gaming, handphone & tablet, ibu & bayi, kamera, kecantikan, komputer & laptop, logam mulia, makanan & minuman, olahraga, otomotif, pertukangan, dan properti.

Kategori grup 4

Biaya layanan kategori grup 4 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 1,8 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 1,6 persen. Adapun kategori grup 4 meliputi handphone dan tablet.

Kategori grup 5

Biaya layanan kategori grup 5 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 2 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 1 persen. Kategori Grup 5 meliputi otomotif.

Kenaikan biaya layanan ini pun diprotes oleh sejumlah pedagang. Hal tersebut terlihat dari keriuhan di jagat Twitter.

Warganet dengan nama akun @him_brin misalnya. Ia mengaku sedih dengan kenaikan biaya layanan ini. Padahal, pembeli kebanyakan sudah tidak bisa menggunakan kupon bebas ongkir dan cashback bersamaan.

[Gambas:Twitter]

"Sedih biaya yang dibebankan ke admin, baik biaya layanan dan bebas ongkir Tokopedia naik hampir dua kali lipat lagi. Padahal, sebelumnya sudah naik dua kali lipat juga. Padahal customer juga mostly sudah gak bisa pakai kupon bebas ongkir dan cashback bersamaan," tulisnya.

Sementara itu, warganet dengan nama akun @obebyoo menyebut kenaikan biaya layanan itu merugikan penjual dan pembeli.

"Parah ya Tokopedia sekarang, sudah gak bisa doublepromo, Januari nanti juga biaya layanan gratis ongkir dinaikkan (menjadi) 4 persen. Selain merugikan pembeli, juga merugikan penjual," tulisnya.

[Gambas:Video CNN]

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Eks Bos Kripto FTX Sam******

Pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried terancam hukuman penjara 115 tahun apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan yang diungkap pada Selasa (13/12), waktu setempat.

Dilansir CNN Business, ancaman bui itu berdasarkan pedoman hukuman maksimum undang-undang Kongres AS.

Bankman-Fried menghadapi sejumlah tuduhan mulai dari penipuan secara elektronik (wire fraud) hingga bersekongkol untuk melakukan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Bankman-Fried kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman maksimal. Hukumannya untuk setiap kejahatan dapat berjalan bersamaan, bukan berurutan, seperti yang biasa terjadi dan tergantung pada kebijaksanaan hakim.

Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada awal pekan ini. Penangkapan dilakukan setelah jaksa penuntut AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried.

"Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai UU Ekstradisi negara kita," kata Jaksa Agung Kejaksaan Bahama Ryan Pinder seperti dikutip Reuters.

Pada 11 November lalu, FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit setelah penarikan dana besar-besaran sejak awal pekan. Bankman-Fried juga mengajukan mundur dari jabatannya sebagai CEO FTX.

Otoritas di Bahama langsung membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Bahlil Beberkan Alasan Softbank Mundur dari IKN: Mau Untung Sendiri******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Softbank Group mundur dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Salah satunya, karena Indonesia ingin model investasi yang adil. Menurutnya, permintaan proposal dari Softbank tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Bahlil juga menyebut Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mencontohkan tawaran dari Softbank yang dirasa tidak menguntungkan Indonesia. Misalnya, Softbank menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair (adil) dong, nggak cincai dong," kata Bahlil.

Ia menyebut Indonesia hanya mau bekerja sama jika itu sama-sama menguntungkan. Selain itu, menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win (sama-sama menguntungkan)," ungkapnya.

Bahlil menuturkan meski Softbank hengkang, proyek IKN masih menarik minat investor lain. Ia mencatat saat ini sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," terang dia.

Sebelumnya, Softbank mundur dari proyek IKN pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, perusahaan asal Jepang itu memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri