hotel slot88

Kembali ke dunia roh

Luhut soal Tudingan Indonesia Pro China: Dari Hong Kong?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak peduli dirinya terus menerus dituding pro-China.

"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" bantah Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut lantas memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.

"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.

Menurut Luhut, sudah tidak penting membeda-bedakan kelompok tertentu. Luhut menegaskan perbedaan adalah hal alami yang diciptakan Tuhan.

Luhut juga menyinggung politik yang membicarakan perbedaan adalah buang-buang energi. Padahal, yang perlu diperjuangkan adalah hidup damai di dunia.

"Jangan buang energi kita bicara politik, bicara perbedaan. Tuhan tuh sudah menciptakan kita beda-beda kok. Kalau Tuhan tuh mau sudah dibikin uniform,bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi kita hidup dengan perbedaan, bagaimana sekarang kita hidup damai," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Alibaba Group Bakal PHK 7 Persen Karyawan******

Alibaba Group Holding akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7 persen pegawainya. 

Mengutip Reuters, Rabu (24/5), Alibaba bakal memberhentikan pegawai yang ada pada unit Cloud. Di mana, bagian ini menang telah mengumumkan akan melakukan IPO.

Unit Cloud Alibaba bahkan dikabarkan sudah mulai menawarkan pesangon kepada karyawan yang akan di PHK. Kendati, besarannya belum diketahui.

Sebelumnya, Alibaba mengumumkan pendapatannya memang melambat secara signifikan selama beberapa kuartal terakhir. Pendapatannya turun 2 persen year-on-year di kuartal pertama 2023.

Sementara, untuk bagian Cloud Alibaba melaporkan pendapatan US,69 miliar atau Rp40,35 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) pada kuartal terakhir. Realisasi ini turun 2 persen secara tahunan.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Jalur Kereta Cepat Mulai Dialiri Listrik Tegangan Tinggi******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) menyebut empat substation traksi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah dialiri listrikdengan tegangan 27,5 kV. Dengan itu, mereka mengatakan penyaluran daya listrik melalui Overhead Catenary System (OCS) atau Listrik Aliran Atas Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai.

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry merinci total panjang kabel kontak yang teraliri listrik tersebut mencapai 384,6 kilometer. Kabel itu terpasang pada jalur KCJB sepanjang 142,3 km.

"Hari ini seluruh jaringan OCS KCJB telah dialiri listrik dengan tegangan 27,5 KV. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat harus berhati-hati jika beraktivitas di sekitar Jalur KCJB karena dapat tersengat listrik tegangan tinggi," ujar Rahadian dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com pada Kamis (18/5) malam.

"Dengan dialirkannya listrik kepada OCS, hal ini juga menandakan bahwa tahapan-tahapan awal Tes Commissioning berjalan lancar. Melalui OCS yang sudah dialiri listrik, maka rangkaian Comprehensive Inspection Train (CIT) juga sudah mulai dipersiapkan karena dalam waktu dekat akan melintas di jalur KCJB untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh," katanya.

Ia meminta masyarakat tidak mendekati jalur KCJB karena sangat berbahaya bagi dirinya maupun kelangsungan tes commissioning KCJB. 

"Masyarakat dilarang untuk beraktivitas di jalur KCJB, melempar benda asing, bermain layangan atau balon di sekitar jalur KCJB, masuk ke dalam jalur rel, terowongan, dan jembatan KCJB, serta masuk ke area-area terlarang lainnya," katanya.

Rahadian menambahkan KCIC telah bekerja sama dengan TNI-Polri dalam rangka mencegah gangguan yang berpotensi membahayakan tes commissioning hingga operasional KCJB.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Istri Peri Tertinggi

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap