cara melakukan pembayaran kredivo

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Menhub Digugat Rp92,6 M dan Diminta Ganti Rugi Rp942 Juta per Hari******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadidigugat Rp92,6 miliar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh dua orang yang bernama Khoiri Soetomo dan Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait  penerbitan Keputusan Menhub Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp92.629.249.084 (sembilan puluh dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu delapan puluh empat rupiah)," kata gugatan tersebut seperti dikutip Kamis (15/12).

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan Budi untuk  membayar ganti kerugian selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

KM 184/2022 sendiri mematok tarif penyeberangan yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya diatur dalam KM 172/2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam KM 184/2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam KM 172/2022, tarifnya adalah Rp20 ribu.

Kemenhub sendiri masih menunggu isi gugatan lengkap dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut dari PTUN kemarin, 15 Desember, yang belum memuat isi gugatan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com.

Setelah menerima surat berisi isi gugatan lengkap, Kemenhub baru akan menentukan tindak lanjutnya.

"Saat ini kami masih menunggu surat berikutnya dari PTUN yang akan memuat isi gugatan. Segera setelah itu kami akan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Respons Sri Mulyani soal Neraca Dagang Surplus 30 Bulan Berturut******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan surplus neraca perdaganganIndonesia selama 30 bulan berturut-turut bukan hanya dipicu kenaikan harga komoditas atau commodity boom.

Ia mengklaim surplus juga didorong oleh kemampuan Indonesia yang mulai mengolah bahan mentah untuk diekspor.

"Surplus perdagangan selama 30 bulan ini tidak dapat disangkal bukan hanya karena ledakan komoditas. Indonesia berkali-kali menikmati ledakan komoditas dalam sejarah kita.Tetapi surplus perdagangan ini didukung karena sebagian bahan mentah sekarang telah diproses dan memberikan nilai tambah bagi perdagangan kita," ujarnya dalam acara World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Kamis (15/12).

Ani menjelaskan perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor informal khususnya sektor perdagangan di mana sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hanya dengan mengandalkan upah sektor perdagangan yang cenderung informal.

"Jadi manufaktur sebenarnya adalah transformasi perekonomian Indonesia. Tidak hanya nilai tambah, lebih sehat dan lebih baik, dalam hal ini untuk tenaga kerja tetapi juga untuk modal," katanya.

Ani menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mengembangkan industri manufaktur. Pertama, adalah infrastruktur karena manufaktur tidak mungkin akan sampai ke tempat yang kekurangan air, kekurangan listrik, kekurangan jalan, kekurangan pelabuhan, dan kekurangan konektivitas. Maka dari itu, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur.

Kedua, reformasi kebijakan dan reformasi birokrasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif.

"Itu sebabnya kami mengesahkan omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja. Itu sebabnya kami mereformasi perpajakan kami. Itu sebabnya kami mereformasi sektor keuangan kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Tarif Penyeberangan Merak******

Calon penumpang perlu tahu tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru sebelum menggunakan layanan ini untuk liburan akhir tahun.

Sebab, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator layanan penyeberangan di kedua pelabuhan telah menaikkan tarif sejak 1 Oktober 2022.

Manajemen ASDP Indonesia Ferry mengungkapkan alasan kenaikan tarif yaitu mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seperti diketahui, pemerintah telah menyesuaikan harga BBM sejak September 2022.

Maka dari itu, ASDP Indonesia Ferry mulai berhitung kembali dan menetapkan tarif penyeberangan baru. Sebab, BBM merupakan komponen yang memiliki kontribusi besar ke biaya operasional dan tarif penyeberangan yang dikenakan ke penumpang.

Nah, bagi Anda yang berencana menggunakan moda transportasi ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, simak daftar tarif penyeberangan Merak-Bakauheni 2022.

Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Terbaru

Berdasarkan situs ferizy.com,berikut tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru untuk fasilitas reguler dan ekspres.

Reguler

1. Pejalan kaki

• Dewasa (6 tahun ke atas) Rp21.600
• Anak (2-5 tahun) Rp21.600
• Bayi (di bawah 2 tahun) Rp1.750

2. Kendaraan

• Golongan I (sepeda kayuh) : Rp25.100
• Golongan II (sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong) : Rp58.550
• Golongan III (sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda tiga) : Rp126.350
• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter) : Rp457.700
• Golongan IVB (kendaraan barang atau pick up kurang dari 5 meter) : Rp425.250
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter) : Rp916.250
• Golongan VB (kendaraan barang kurang dari 7 meter) : Rp792.750
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter) : Rp1,51 juta
• Golongan VIB (kendaraan barang kurang dari 10 meter) : Rp1,22 juta
• Golongan VII (kendaraan kurang dari 12 meter) : Rp1,76 juta
• Golongan VIII (kendaraan kurang dari 16 meter) : Rp2,32 juta
• Golongan IX (kendaraan lebih dari 16 meter) : Rp3,54 juta

Lihat Juga : Cegah Macet Libur Panjang, Parkiran Pelabuhan Merak Akan Diperluas

Ekspres

1. Pejalan kaki

• Dewasa (6 tahun ke atas) : Rp77 ribu
• Anak (2-5 tahun) : Rp77 ribu
• Bayi (di bawah 2 tahun) : Rp4 ribu

2. Kendaraan

• Golongan I (sepeda kayuh) : Rp78 ribu
• Golongan II (sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong) : Rp108 ribu
• Golongan III (sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda tiga) : Rp168 ribu
• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter) : Rp644 ribu
• Golongan IVB (kendaraan barang atau pick up kurang dari 5 meter) : Rp457 ribu
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter) : Rp1,13 juta
• Golongan VB (kendaraan barang kurang dari 7 meter) : Rp828 ribu
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter) : Rp1,89 juta
• Golongan VIB (kendaraan barang kurang dari 10 meter) : Rp1,26 juta
• Golongan VII (kendaraan kurang dari 12 meter) : Rp1,79 juta
• Golongan VIII (kendaraan kurang dari 16 meter) : Rp2,36 juta
• Golongan IX (kendaraan lebih dari 16 meter) : Rp3,6 juta

Demikian informasi seputar tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru. Semoga membantu.

Invasi Tao

Pembeli Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengobral subsidibesar-besaran kepada pembelikendaraan listrikdi Indonesia.

Untuk pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta. 

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Setpres, Kamis (15/12).

Pemerintah katanya berharap pemberian subsidi tersebut nantinya bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Agus mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. 

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaat keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon. 

[Gambas:Video CNN]

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,  salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

jalan menuju keabadian

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Bajak Laut Dewa Super Druid

Bea Cukai Gagalkan Pisau Cukur Impor Ilegal dari China******

Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, menggagalkan impor pisau cukurpalsu dari China.

Barang impor itu didatangkan oleh perusahaan MKA dengan merek Getiletey yang menyerupai pisau cukur merek Gillete II Plus.

Petugas yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 350 karton berisi pisau cukur palsu itu.

"Jadi, kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan, ternyata hasil pemeriksaan awal di kami ini diduga melanggar HKI," ungkap Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Semarang Anton Marton di Gudang Penimbunan Pabean, Kamis (15/12).

"Proses berikutnya tentu kami harus melapor dan konfirmasi ke pemiliknya, karena ini baru dugaan. Kemudian, dari pemilik merek ingin menindaklanjuti, sehingga mereka akan menaruh jaminan, kami perlukan kalau nanti semisal pihak importirnya keberatan," lanjut dia.

Bea Cukai terkait juga segera mengkoordinasikan temuan tersebut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Jika terbukti melanggar, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Dwi Subagio menuturkan bahwa importir akan dikenai pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun, ancaman hukumannya, kata Dwi, maksimal satu tahun penjara beserta denda maksimal Rp5 miliar.

"Untuk ancaman hukumannya juga cukup berat sebenarnya, dalam UU 28/2014 pasal 72 itu ancamannya penjara satu tahun dan dendanya minimal Rp100 juta," jelasnya.

Ia berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk berhati-hati dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar.

Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 403.200 tangkai pisau cukur impor merek Gentiletey.

[Gambas:Video CNN]