slot gampang petir merah

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Menaker Sebut PHK di Indonesia Tembus 10.765 Kasus Sepanjang 2022******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHKper September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

Ida juga menjelaskan penurunan jumlah penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19. Pada Agustus 2020 tercatat ada 29,12 juta pekerja terdampak Covid-19, lalu turun ke angka 21,32 juta pekerja pada Agustus 2021.

"Alhamdulillah di Agustus 2022 ini kita lihat bahwa penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sangat signifikan menjadi 4,15 juta," paparnya.

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Ida, terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun lalu.

"Jadi total penduduk yang bekerja ada 130,35 juta (per Agustus 2022). Selisihnya ada 4,25 juta. Jadi secara umum penciptaan lapangan kerja pasca covid meningkat 4,25 juta orang," ujarnya.

Lapangan pekerjaan terbanyak disumbang oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, penggalian). Disusul sekunder (industri, konstruksi, listrik, gas, air, sampah, limbah) dan terakhir sektor tersier (perdagangan dan jasa).

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Zhong Kui

Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******

CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya. 

"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.

Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.

"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.

"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.

Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.

"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.

Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.

"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.

Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.

"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.

"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

Industri Manufaktur Jepang Diprediksi Loyo, Tapi Sektor Jasa Menguat******

Industri manufaktur Jepangdiperkirakan turun di level terendah dalam 22 bulan terakhir pada November ini. Kendati, jajak pendapat Reuters Tankan menyatakan sektor jasa diproyeksi naik ke level tertinggi dalam tiga tahun.

Mengutip CNA, Rabu (9/11), kontradiksi perkiraan sektor manufaktur dengan sektor jasa menjadi pertanda ada ketidakmerataan pemulihan pasca covid di Jepang.

Hasil jajak pendapat tersebut menemukan produsen mengharapkan kondisi bisnis mereka membaik selama tiga bulan mendatang sementara responden sektor jasa mengharapkan sedikit perubahan.

Para ekonom memperkirakan ekonomi nomor tiga dunia itu melambat tajam pada kuartal ketiga karena yen yang jatuh mendorong biaya hidup lebih tinggi dan karena risiko perlambatan global meningkat.

Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida telah menyusun anggaran tambahan kedua, dengan pengeluaran stimulus senilai 29,1 triliun yen atau setara dengan US8 miliar untuk membantu rumah tangga dan bisnis mengatasi lonjakan biaya.

Tetapi para kritikus mengatakan pengeluaran ekstra mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan, mengingat ketergantungannya pada pinjaman yang diperluas oleh negara yang sudah memiliki beban utang terberat di dunia industri.

Dalam jajak pendapat Reuters dari 495 perusahaan besar, di mana 247 perusahaan menanggapi dengan syarat anonim, banyak yang menyuarakan kekhawatiran tentang pelemahan yen yang menaikkan biaya impor dan tentang kekurangan chip yang berkepanjangan membebani produksi mobil dan risiko dari luar negeri, seperti perlambatan China dan perang di Ukraina.

"Meningkatnya biaya minyak mentah dan bahan baja di atas krisis Ukraina dan meningkatnya gesekan perdagangan AS-China telah membuat klien kami berhati-hati tentang pengeluaran modal," tulis seorang manajer di pembuat mesin dengan syarat anonim.

"Perlambatan China dan kemerosotan berkepanjangan dalam produksi mobil karena kekurangan chip dan peningkatan biaya bahan baja dan energi telah mencegah peningkatan penjualan untuk meningkatkan keuntungan," tulis seorang manajer di pembuat mesin lain dalam survei tersebut.

Indeks sentimen untuk produsen berada di plus 2, turun dari bulan sebelumnya plus 5, pembacaan terendah sejak minus 1 yang terlihat pada Januari 2021, menurut survei yang dilakukan dari 25 Oktober hingga 4 November. Indeks tersebut diperkirakan kembali bangkit di plus 7 pada Februari mendatang.

Indeks sektor jasa naik lima poin menjadi plus 20, pembacaan terbaik sejak plus 25 terdaftar pada Oktober 2019 tak lama sebelum pecahnya pandemi, katanya. Indeks diperkirakan akan tergelincir hanya satu poin menjadi plus 19 selama tiga bulan mendatang.

Indeks Reuters Tankan dihitung dengan mengurangkan persentase responden yang pesimis dari yang optimis. Angka positif berarti optimis melebihi jumlah pesimis.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Menaker Sebut PHK di Indonesia Tembus 10.765 Kasus Sepanjang 2022******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHKper September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

Ida juga menjelaskan penurunan jumlah penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19. Pada Agustus 2020 tercatat ada 29,12 juta pekerja terdampak Covid-19, lalu turun ke angka 21,32 juta pekerja pada Agustus 2021.

"Alhamdulillah di Agustus 2022 ini kita lihat bahwa penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sangat signifikan menjadi 4,15 juta," paparnya.

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Ida, terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun lalu.

"Jadi total penduduk yang bekerja ada 130,35 juta (per Agustus 2022). Selisihnya ada 4,25 juta. Jadi secara umum penciptaan lapangan kerja pasca covid meningkat 4,25 juta orang," ujarnya.

Lapangan pekerjaan terbanyak disumbang oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, penggalian). Disusul sekunder (industri, konstruksi, listrik, gas, air, sampah, limbah) dan terakhir sektor tersier (perdagangan dan jasa).

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

Meta, Induk Facebook PHK Massal Ribuan Karyawan Pekan Ini******

Perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai pekan ini. Rencana PHK berdampak pada ribuan karyawan.

Kabar PHK dilaporkan bakal diumumkan mulai Rabu (9/11). Mengutip Reuters, Senin (7/11), prospek mengecewakan Meta datang ketika perusahaan harus berpacu dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta bersaing melawan TikTok.

Chief Executive Officer (CEO) Meta Mark Zuckerberg mengharapkan investasi metaverse yang memakan waktu sekitar satu dekade bisa membuahkan hasil.

"Pada 2023, kami akan memfokuskan investasi pada sejumlah kecil area pertumbuhan prioritas tinggi. Jadi itu berarti beberapa tim akan tumbuh secara signifikan, tetapi sebagian besar tim lain akan tetap datar atau menyusut selama tahun depan," ungkap Zuckerberg pada akhir Oktober.

"Secara agregat, kami berharap untuk mengakhiri 2023 sebagai ukuran yang kira-kira sama, atau bahkan sedikit lebih kecil dari sekarang," lanjut dia.

Juni lalu, Meta telah memotong rencana untuk mempekerjakan insinyur setidaknya 30 persen. Mark Zuckerberg juga telah memperingatkan karyawan untuk bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Pemegang saham Meta Altimeter Capital Management juga telah bersurat kepada Zuckerberg dan mengatakan perusahaan perlu perampingan dengan memotong pekerjaan dan belanja modal.

Meta diklaim telah kehilangan kepercayaan investor karena menggenjot pengeluaran dan berputar ke metaverse.

Mengutip CNBC International, rencana PHK massal itu akan menandai pengurangan jumlah karyawan besar pertama dalam sejarah Meta. Per akhir September, perusahaan melaporkan bahwa mereka memiliki lebih dari 87 ribu karyawan.

Di lain sisi, saham Meta sudah anjlok 73 persen tahun ini alias jatuh ke level terendah sejak awal 2016. Raksasa media sosial itu sekarang menjadi pemain terburuk di S&P 500 pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******

CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya. 

"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.

Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.

"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.

"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.

Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.

"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.

Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.

"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.

Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.

"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.

"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.

[Gambas:Video CNN]