buku mimpi 1 100

Bumi ini agak jahat

Indonesia Ingin Setop Ekspor Pasir Kuarsa******

Pemerintah berencana menyetopekspor pasir kuarsa. Kebijakan ini nanti akan serupa dengan pelarangan ekspor mineral lainnya yang sudah dijalankan.

Wacana ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2023 di kantornya, Jumat (21/7) lalu.

"Kita ingin Indonesia tidak hanya di sektor nikel, kita ingin pasir kuarsa ini juga dikelola dan mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga mempertimbangkan untuk ya kita larang ekspor juga," ujarnya.

"Masa negara kita nggak boleh maju-maju. Negara lain boleh buat kebijakan di negaranya, kenapa kita enggak boleh," jelasnya.

Pasir kuarsa merupakan salah satu bahan baku utama untuk membuat kaca dan panel surya. Sehingga, Bahlil menilai ini akan menjadi komoditas yang sangat penting ke depannya sejalan dengan kebijakan energi hijau dunia.

Karenanya, jika pemerintah bisa melarang ekspor pasir kuarsa dalam bentuk mentah dan menjual setelah jadi barang setengah jadi maupun jadi, maka akan memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian.

"Ke depan kan dunia itu bakal menuju green energy. Jadi pasti banyak negara membutuhkan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Indonesia Dilirik Jadi Tujuan Investasi Microchip Perusahaan AS******

Wakil Menteri II BUMN Rosan Roeslani mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu dari enam negara tujuan investasi microchip perusahaan Amerika Serikat (AS).

Pria yang juga menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS itu mengatakan baik perusahaan asal Negeri Paman Sam maupun negara lain yang berpartner dengan AS akan diberi insentif jika berinvestasi di tujuh negara tersebut.

"Alhamdulillah Indonesia sudah diberi kepercayaan oleh AS bersama enam negara lainnya sebagai tujuan investasi microchip," ucap Rosan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Pasalnya, saat ini proses kebijakannya masih dalam kajian Departemen Energi AS. Adapun final dari kajian itu baru bisa rampung pada Desember 2023 mendatang.

Yang pasti, kata Rosan, rencana tersebut bakal menguntungkan bagi Indonesia. Sebab, Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok microchip.

"Hanya tujuh negara ini yang akan dapat insentif. Ini kan luar biasa terhadap rencana investasi ke depan microchip di Indonesia," kata dia.

Lihat Juga : Aturan Baru Kenaikan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

AS sendiri belakangan tengah getol menggenjot industri manufaktur semikonduktor atau microchip. Kongres AS menyetujui dana US miliar atau sekitar Rp775 miliar sebagai pendanaan pembangunan industri di dalam negerinya.

"Orang-orang Amerika mungkin tidak mengetahuinya, tetapi semikonduktor merupakan bagian integral dari pengalaman sehari-hari mereka," kata anggota parlemen Rep. Frank Pallone Jr beberapa waktu lalu.

"Semikonduktor adalah microchip yang digunakan di mobil, elektronik konsumen, dan mesin cuci," imbuhnya.

Pandemi virus corona menjungkirbalikkan berbagai industri, terutama bisnis elektronik yang membutuhkan chip semikonduktor. Permintaan akan produk teknologi, seperti laptop, konsol, dan tablet, melonjak karena konsumen menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolah atau kantor.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

Pelaku Usaha Minta Pemerintah Pusat Segera Bangun Tol Cianjur******

Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Cianjur, Jawa Barat meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Cianjur yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di jalur puncak.

Kemacetan di jalur puncak, yang bisa menghabiskan waktu sampai belasan jam, dikatakan berkaitan dengan menurunnya angka kunjungan ke kawasan Cipanas, ikon wisata Cianjur, selama belasan tahun terakhir.

Tol Cianjur diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian karena diperkirakan kunjungan wisatawan berpotensi meningkat.

Menurut dia rencana pembangunan tol Cianjur dari wilayah Bogor menjadi angin segar bagi pelaku usaha di Cianjur yang berharap kunjungan wisatawan meningkat dan perekonomian bisa pulih seperti belasan tahun lalu.

Pelaku usaha di wilayah utara Cianjur yang dikenal sebagai penyuplai hasil pertanian ke Jakarta dan sekitarnya juga berharap pembangunan tol Cianjur buat memangkas waktu distribusi yang sensitif pada kesegaran produk sayur mayur.

"Kami berharap pemerintah pusat mewujudkan mimpi kami untuk pergi dan pulang dengan cepat tanpa harus terjebak antrean panjang di jalur Puncak. Kami yakin keberadaan jalan tol dapat meningkatkan kembali perekonomian di Cianjur," kata penyuplai bunga potong di Kecamatan Pacet, Nandang.

Bupati Cianjur Herman Suherman juga mendorong pemerintah pusat segera membangun tol Cianjur. Macet di jalur Puncak dia sebut sebagai salah satu alasan wisatawan mengurungkan niat berlibur ke Cianjur.

"Kami akan terus mendorong melalui kementerian terkait dan melalui anggota DPR RI dapil Cianjur, agar tol Cianjur dapat segera terwujud, sehingga perekonomian Cianjur khususnya wilayah utara dapat kembali pulih seperti dulu," ujar Herman.

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

Ironi BUMN Karya: Tulang Punggung Pembangunan dan Utang Rp46,21 T******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Lihat saja, belakangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

"Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Mahendra enggan merinci berapa BUMN Karya yang mendapat pinjaman sebesar itu dan porsinya. Ia berdalih data tersebut terlalu teknis.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," ucapnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/8).

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini, ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Lantas, apa yang memicu BUMN Karya memiliki utang menggunung kepada perbankan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment(ROI) yang baik. Bahkan, kata Ronny, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah, dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

BUMN Perlu Privatisasi

Yiwu Chunqiu

Wakil Menteri BUMN soal Kondisi Keuangan Waskita Karya: Berat******

Wakil MenteriBUMNKartika Wirjoatmodjomengatakan kondisi keuangan PT Waskita Karya(Persero) Tbk saat ini berat.

Maka dari itu, pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan pihak bank dan pemegang obligasi.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan Waksita juga akan dijadikan sebagai anak usaha PT Hutama Karya (Persero).

"Kita ingin para pemegang obligasi dan vendor mencari solusi terbaik sehingga Waskita bisa joint venture. Kemudian akan dijadikan anak usaha HK, saham milik pemerintah akan diinbrengkan ke sana," lanjutnya.

Tiko menargetkan restrukturisasi Waskita selesai awal tahun depan. Setelah itu, inbreng saham Waskita milik pemerintah ke Hutama Karya akan dilakukan.

"Ya kita tadi tergantung proses restrukturisasi kalau sudah selesai baru inbreng ke sana. Awal tahun depan lah (selesai prosesnya)," kata Tiko.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]