liga188

Pedang dan Lan

Daftar Diskon Aneka Elektronik di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Transmart kembali menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale hari ini, Minggu (3/12) di seluruh gerai se-Indonesia.

Ada diskon hingga 50% dan tambahan diskon ekstra 20% menanti para pelanggan setia Transmart. Diskon ini berlaku untuk berbagai macam produk, mulai dari daging, buah, keperluan rumah tangga, furnitur, elektronik, hingga sepeda listrik.

Lihat Juga : Diskon Fantastis Kulkas di Transmart, Hematnya sampai Rp3 Jutaan

• LED TV 50" UHD Smart diskon jadi Rp4.799.200, dari harga normal mulai Rp6.969.000 (berlaku nasional).
• LED TV 65" UHD Smart diskon jadi Rp7.679.200, dari harga normal mulai Rp11.209.000 (berlaku nasional).
• AC Split 1/2 PK diskon jadi Rp2.699.200, dari harga normal mulai Rp4.199.000, termasuk bonus pipa dan instalasi standar (berlaku wilayah Jawa, Bali, dan Lampung).
• AC Split 1/2 PK diskon jadi Rp2.799.200, dari harga normal mulai Rp3.899.000, termasuk bonus pipa dan instalasi standar (berlaku wilayah luar Jawa, Bali, dan Lampung).
• Kulkas Side by Side 472L Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 (berlaku wilayah Jawa, Bali, dan Lampung).
• Kulkas Side by Side 472L diskon jadi Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 (berlaku wilayah luar Jawa, Bali, dan Lampung).

Potongan harga tersebut bisa diperoleh dengan transaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Khusus produk elektronik seperti TV, AC, dan kulkas, ada maksimal pembelian 2 pcs per kategori, sementara untuk small appliance seperti setrika, rice cooker, dan lain-lain dapat dibeli tanpa pembatasan.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale hari ini aja! Selamat belanja!

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Belanja Hemat Buah******

Mau belanja buah-buahan segar berkualitas? Enggak perlu nunggu gajian kalau belanjanya di Transmart. Soalnya, belanja di Transmart ada diskon setiap hari sebesar 20 persen untuk produk kebutuhan harian.

Ada semangka merah dengan harga promo Rp990 per 100 gram jadi Rp792 aja per 100 gram. Murah banget, kan?

Lihat Juga : Nikmati Belanja Murah dengan Diskon Setiap Hari di Transmart

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir ya. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain buah-buahan segar, ada juga aneka produk segar berkualitas lainnya mulai dari daging hingga sayuran, lho! Lengkap banget, kan?

Diskon setiap hari ini berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dijamin belanja produk segar di Transmart makin memuaskan.

Yuk, langsung saja ke Transmart terdekat dan saatnya penuhi stok kebutuhan buah-buahan dan produk segar lainnya.

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar lebih hemat dan bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Jiuyao Ajaib

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat******

Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan kasus ketiga Indonesia di WTO ini berkaitan produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).

"Kita mengajukan caseketiga. Jadi, mereka meng-imposed UE (Uni Eropa)additional import duty," ujar Bara saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

BMP yang dikenakan ke Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen, sedangkan BMAD yang dikenakan Uni Eropa sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Bara mengatakan Indonesia dituding mendapat subsidi dari pemerintah China lantaran negara tersebut mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China. Mungkin tahun depan dibahas, kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat. Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Lihat Juga : Pemerintah Incar Pungutan Baru Ekspor Batu Bara Mulai 1 Januari

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog******

Budi Waseso (Buwas) buka suara usai tidak lagi menjabat sebagai direktur utama Perum Bulogsejak 1 Desember 2023. Posisinya kini digantikan oleh Bayu Krisnamurthi yang diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Ia mengaku dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Ia beralasan pencopotan dirinya karena masa bakti di Bulog sudah habis dan hal itu juga jadi kewenangan Erick. Setelah itu, ia mendapat amanah untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Menurut Buwas masa jabatannya selama 5 tahun di Bulog harusnya sudah berakhir pada April 2023 lalu. Namun, ada kebijakan lain yang akhirnya jabatannya diperpanjang.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," katanya.

Buwas juga tidak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama PT Semen Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak mengetahui soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

"Saya malah tidak tahu (RUPS), itu kewenangan Menteri BUMN, dari hasil itulah saya ditugaskan di Semen Indonesia, maka dengan demikian tugas saya sebagai dirut Bulog itu selesai," katanya.

[Gambas:Video CNN]