aladdin666 login

Kaisar Aogu

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Kebangkitan industri militer

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

Jokowi Beber Alasan Mau Pindahkan Pabrik Pindad dari Bandung ke Subang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan ingin memindahkan pabrik PT Pindad dari Bandung ke Subang, Jawa Barat lantaran di sana ada lahan milik Kementerian BUMN.

Menurutnya, bisnis alat utama sistem senjata (alutsista) Pindad punya prospek yang cerah sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih luas untuk pengembangan usaha.

"Akan kita geser (pabrik) Pindad yang ada di Bandung. Secara bertahap akan dipindahkan ke industri Subang, yang dimiliki Kementerian BUMN, sehingga betul-betul memiliki lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang saat baik," ujarnya saat meninjau pabrik peluru Pindad di Turen, Malang, diberitakanDetik, Senin (24/7).

Pabrik Pindad yang berlokasi di Bandung memproduksi senjata dan kendaraan. Sementara, pabrik lainnya yang berada di Turen, Malang, memproduksi peluru dan amunisi lainnya untuk kebutuhan TNI dan Polri.

Jokowi menyatakan pabrik Pindad di Turen akan tetap dibiarkan berdiri alias tidak dipindahkan. Pasalnya, bisa saja ada pengembangan yang dilakukan BUMN bidang pertahanan itu di Malang.

Apalagi, imbuh Jokowi, bila Pindad berhasil menemukan mitra untuk mengembangkan produksi persenjataan, khususnya, produksi peluru yang saat ini banyak dibutuhkan banyak negara.

"Ya mungkin untuk pengembangan, di sini tetap. Untuk pengembangan, mungkin bisa saja kalau memang partner-nya minta jumlah produksi yang gede. Kalau di sini masih ada lahan, bisa. Kalaundak, bisa juga di bangun di Subang," ujarnya.

Wacana pemindahan Pindad yang digagas Jokowi sempat diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Ide itu muncul saat rapat antara Erick, Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo di Istana Bogor pada 16 Juli silam.

Erick mengatakan rapat itu membahas pengembangan industri pertahanan hingga wacana pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke kawasan industri Subang, Jawa Barat, agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang, supaya terpadu karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," katanya.

Menurutnya, pertemuan itu juga membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Malang, Jawa Timur.

"Nah, di situlah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat pabrik peluru yang ada di Turen, Malang, sebagai fasilitas yang terbaru karena kita memang perlu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Strarup Taiwan Sambangi Smesco, Bahas Ekosistem UMKM Teknologi******

Sebanyak lima kelompok startup asal Taiwan di bidang teknologi smart city, digital games, pangan dan agritech, Environmental, Social, and Governance (ESG) serta e-commerce, menyambangi Smesco.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, kehadiran mereka dalam rangka membangun ekosistem bersama bagi pelaku UMKM Indonesia bidang teknologi. Startup dari Taiwan dimotori oleh anak-anak muda telah membuka level bisnis baru bagi UMKM kedua negara.

"Kehadiran teknologi yang diciptakan startup Taiwan tersebut, nantinya harus dikembangkan bersama UMKM Indonesia jika startup asal Taiwan memperluas jaringan rantai pasok di Indonesia," kata Wientor dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (22/7).

Sementara CEO Indonesia Prima, Diah Yusuf mengatakan, penandatangan nota kesepahaman antara Indonesia Prima, Raintree Innovation, dan Startup Terrace Kaohsiung telah dilakukan pada 10 Mei 2023.

Hal ini menjadi langkah awal untuk kerja sama penyelenggaraan TW-ID Start-up Exchange Program 2023 dan menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia Prima sebagai mitra strategis dan entitas pembangun kemitraan yang berjejaring bisnis global.

"Dalam waktu dekat akan dilaksanakan seleksi bagi startup Indonesia, di mana bagi startup Indonesia yang berhasil lolos seleksi akan dikirim ke Taiwan sebagai delegasi pada Agustus-September," ujar Diah.

Lebih lanjut, Diah Yusuf menekankan, kerja sama Indonesia dan Taiwan ini tujuan besarnya adalah untuk merambah pasar Asean, dengan teknologi yang dibawa startup Taiwan dan meningkatkan kapasitas startup Indonesia agar bisa menghasilkan sesuatu yang besar, sekaligus bersatu menguatkan dan menyatukan potensi kekuatan melalui kerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Software Engineer Startup ChoozMo Jason King mengungkapkan, kedatangannya ke Indonesia untuk memperkenalkan layanan yang dibuat untuk membantu UMKM membuat konten promosi berbasis Statistical Analysis System (SAS).

Melalui produk yang diberi nama AI Spokes Person itu dimungkinkan untuk dihasilkan video, teks, suara, dan grafis dengan menggunakan program excel, kemudian konten tersebut di ekstrak menggunakan program ZIP. Kemudian konten yang dihasilkan dapat dengan mudah ditayangkan di media sosial.

Qiangu Juechen

Bos Freeport Indonesia Bantah Isu Bakal IPO******

Presiden Direktur PT FreeportIndonesia Tony Wenas membantah kabar perusahaan tersebut akan mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Enggak ada (pembahasan soal IPO Freeport)," kata Tony di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Kamis (20/7).

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya tengah diskusi dengan Mandiri Sekuritas terkait perusahaan yang layak melantai di bursa. Salah satu perusahaan yang berpotensi IPO adalah Freeport.

Namun, wacana IPO Freeport sempat dikritik oleh peneliti. Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai penjualan saham Freeport melalui IPO hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menurutnya, jika saham itu dilepas melalui pasar modal, maka hanya orang-orang kaya yang dapat membelinya. Ferdy sendiri merupakan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara.

"Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 persen penduduk Indonesia," kata Ferdy dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

PUPR Targetkan Jalur Pantai Selatan Yogyakarta Rampung 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pansela di Provinsi DIY rampung pada 2024.

Pemanfaatan jalur Pansela ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

Asisten Pelaksana Pelaksanaan Jalan Nasional DIY BBPJN Jawa Tengah-DIY Wahyu Widiantoro mengatakan penyelesaian pembangunan Jalur Pansela di Provinsi DIY diharapkan rampung seluruhnya pada 2024.

Adapun progress fisik pembangunan Jalan Tepus-Jerukwudel II tersebut saat ini telah mencapai 70,75 persen. Wahyu menambahkan, jalur tersebut memiliki total nilai kontrak sebesar Rp269,45 miliar.

Sementara untuk TA 2023-2024, terdapat dua paket pekerjaan yang saat ini masih dalam proses persiapan. Antara lain, paket pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5,64 km, dan paket pembangunan Jembatan Pandansimo.

Lihat Juga : Pelita Air Buka Rute Jakarta-Pontianak

"Paket Pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sedang dalam persiapan kontrak dengan nilai sebesar Rp261,61 miliar. Sementara, untuk Jembatan Pandansimo statusnya masih proses persiapan lelang," ujarnya.

Sebagai informasi, JJLS alias Jalur Pansela ini merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, dan membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Adapun ruas Pansela di Provinsi Banten membentang dari ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,5 km. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dengan ruas dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 417,1 km.

Selanjutnya, di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 212,5 km. Lalu, Provinsi DIY dengan ruas Karang Nongko-Legundi-Duwet sepanjang 117,13 km. Terakhir, Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 627,6 km.

[Gambas:Video CNN]