shop gacor

situs slot global 702Jutaan kata 604046Orang-orang telah membaca serialisasi

《shop gacor》

Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak******

Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalan

Kota Bogor (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Jawa Barat, membentuk Tim Orange yang bertugas untuk mendata dan memperbaiki jalan rusak yang ada di wilayahnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina di Bogor, Minggu, mengatakan tim ini dibentuk karena pihaknya menerima banyak laporan jalan rusak. Saat ini, Dinas PUPR telah menyiapkan 12 Tim Orange yang akan turun ke jalan-jalan di Kota Bogor.

“Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalan,” katanya.

Ia menjelaskan meskipun Dinas PUPR sudah menyusun jadwal perbaikan jalan, pihaknya juga tetap mengantisipasi pada kerusakan di jalan Kota Bogor, seperti penutupan lubang atau penambalan jalan secara rutin.

Tim Orange yang akan diterjunkan pada bulan ini dapat beroperasi secara optimal dalam menangani perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bogor.

Baca juga: Jalan TB Falak Kota Bogor dibuka setelah perbaikan jembatan amblas

“Mereka setiap hari keliling, tetapi kalau misalnya lokasi yang padat ya berarti mereka kerja lembur sampai malam. Insya Allah di Maret timnya sudah bisa maksimal,” ujar dia.

Pada bulan ini, Rena mengatakan Dinas PUPR juga akan menambah alat untuk memperlancar pekerjaan penambalan jalan. Alat itu ditambah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja.

“Insya Allah nanti di Maret kita ada penambahan alat untukpatchingsehingga akan lebih maksimal 12 tim itu untuk bergerak lebih cepat,” ucapnya.

Ia menyebutkan alat kerja yang ditambah ialah jack hammer  diyakini dapat mendukung kinerja tim dalam perbaikan jalan.

“Selama ini alat kita cuma dua, jadi cuma dua tim yang maksimal untuk patching, kita ada penambahan jack hammer,” ujarnya.

Baca juga: Jabar diminta prioritaskan perbaikan jalan Bekasi-Bogor

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Luksemburg: Pengiriman pasukan Barat ke Ukraina potensi picu PD III******

Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel memperingatkan bahwa pengiriman pasukan negara Barat ke Ukraina akan menyeret mereka ke ambang Perang Dunia III.

Pada Sabtu (2/3) Bettel berbicara kepada Anadolu di Forum Diplomasi Antalya tentang sikap Eropa dalam perang Ukraina, krisis kemanusiaan di Gaza, dan pemilihan parlemen Uni Eropa mendatang.

“Jadi, kita harus menghindari pengiriman pasukan dan kita harus selalu mendukung Ukraina dan Presiden [Rusia] [Vladimir] Putin harus menyadari bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan,” katanya.

Menurut Bettel, pengiriman pasukan untuk membantu Kiev "benar-benar menjadi" hal terakhir yang dilakukan.

Awal pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak mengesampingkan pengiriman pasukan negara Barat ke Ukraina, di mana Rusia meluncurkan “operasi militer khusus” dua tahun lalu.

Bettel menegaskan Luksemburg mendukung Ukraina. Lebih lanjut ia mengatakan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga menekankan bahwa perempuan dan anak-anak Palestina adalah korban dan tanpa uang, orang-orang juga dapat mati kelaparan.

Luksemburg masih mendanai UNRWA saat sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaan mereka setelah muncul tuduhan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel.

Terkait pemilihan Parlemen Eropa pada Juni, Bettel mengaku dirinya berharap partai Demokrat akan mendominasi.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Menlu Retno apresiasi dukungan Luksemburg terhadap sentralitas ASEAN
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：agen slot gacor malam ini、mahjong ways 2 jp、kerja dapat dollar

Terkait：slot terpercaya hari ini、tips judi bola parlay、cara meminjam uang di bank bri、aplikasi dengan paylater、qqpulsa、sloto89、slot gacor 368、hoki 633 slot、situs66、syarat paylater tokopedia

---

---

bab terbaru：bir365（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12