elanggame

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Cerita Ganjar Diejek karena Upah Buruh di Jawa Tengah Terendah******

Bakal calon presiden yang merupakan mantan gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo menyebut dirinya kerap diejek karena upah buruhdi Jateng terendah.

"Soal upah buruh saya tanya sama buruh. Saya diejek sudah sering, 'Ah Jateng upah buruhnya paling rendah'. Iya, tapi pabrik-pabrik relokasi ke Jawa Tengah," aku Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ia mengatakan meskipun memiliki daerah dengan upah buruh rendah, dirinya sudah memberikan solusi supaya biaya hidup buruh di daerah yang dipimpinnya lebih murah. 

Masalah pertama, buruh takut anaknya tak bisa sekolah. Ia mengatakan sudah mengintervensi masalah buruh itu dengan memberikan akses bagi anak buruh untuk bisa bersekolah gratis.

Kedua, buruh takut keluarganya tak mendapatkan jaminan kesehatan. Ia mengatakan masalah ini sudah diatasi dengan memberikan layanan kesehatan gratis.

Ketiga, buruh khawatir jika tidak mendapatkan akomodasi dengan baik.

Keempat, buruh khawatir ongkos yang besar saat bekerja. Terkait masalah ini, Ganjar mengatakan sudah menyediakan Bus Trans Jateng 

Menurutnya, biaya Rp2.000 untuk menggunakan transportasi itu akan menghemat pengeluaran buruh.

Berdasarkan data upah minimum provinsi (UMP) 2023, gaji pekerja di Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69. Ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kode Seni Bela Diri Samsara

Penyaluran BLT El Nino Akan Dirapel Rp400 Ribu******

Pemerintah akan merapel penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp400 ribu ke dalam satu kali transfer.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil karena administrasi anggaran Rp7,52 triliun yang digelontorkan untuk program tersebut belum rampung hingga saat ini.

Ia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai eksekutor program ini baru mengirim surat padanya. Karena itu, supaya cepat proses pencairan akan digabung jadi satu.

"Bu Risma yang tadi sampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan minggu ini. Untuk BLT itu anggarannya Rp7,52 triliun, kita bayarkan sekaligus. Kita akan transfer begitu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya sudah selesai bulan ini," sambung Ani.

Mulanya, BLT El Nino akan diberikan dalam dua termin pada November 2023 dan Desember 2023. Pemerintah berniat memberikan uang tunai Rp200 ribu per bulan.

Ani menegaskan BLT El Nino digelontorkan demi memperkuat daya beli beli masyarakat yang melemah imbas kenaikan harga bahan pokok akibat kemarau panjang yang terjadi belakangan ini.

Harapannya, hadirnya bantuan uang tunai bisa menjaga konsumsi masyarakat Indonesia stabil di level 5 persen atau bahkan lebih.

Ia menjelaskan program ini dipimpin langsung Kementerian Sosial karena Risma Cs sudah memegang data calon penerima BLT. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengumpulkan data baru.

Di lain sisi, Ani menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal III 2023. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi termasuk BLT makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sang Bendahara Negara menyebut kehadiran BLT El Nino hingga bantuan sosial beras 10 kg pada Desember 2023 setidaknya bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun terjaga di 5,04 persen.

"Paket kebijakan ini kami berharap tentu akan memberikan dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen, outlook dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen (pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV)," tuturnya.

"Karena kalau tidak, dengan sekarang kuartal III 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen," tutup Ani.

Orang-orang menghormati

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Penguasa Misteri

Prabowo: Indonesia Kurang Pandai Kelola Kekayaan, Masalah Ini Sistemik******

Bakal calon presiden Prabowo Subiantomenyoroti fenomena mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut merupakan salah satu masalah sistemik yang membuat Indonesia belum naik kelas menjadi negara maju hingga saat ini.

Padahal menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA)  yang bisa dijadikan modal besar untuk menjadi negara maju.

"Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri," lanjut dia.

Ia sebelumnya merinci kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja, cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan nikel terbesar kedua dunia, tembaga ketujuh dunia hingga potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 437 Gigawatt (GW).

"Selain itu ada potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton. Potensi budidaya laut 50 juta ton per tahun," katanya.

Prabowo menjelaskan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyebutkan jika hasil kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama rakyat Indonesia.

"Pasal 33 adalah blueprintekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 1945 jelas dikatakan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," jelasnya.

"Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal. Ya, itu mereka. Tetapi budaya kita pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu," ujar Prabowo lebih lanjut.

Prabowo mengatakan negara-negara yang ekonominya tumbuh pesat justru memiliki aturan yang mirip dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, semua orang boleh berargumen berapa kekayaan yang dikuasai negara. Hanya saja prinsipnya negara harus aktif, bahkan kalau perlu intervensi.

"Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neoliberal. Karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," tegasnya.

Prabowo mengatakan Indonesia harus kembali kepada ekonomi Pancasila, yaitu gabungan antara yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Deretan Bos BUMN yang Mundur karena 'Ikut' Prabowo******

Sederet bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggalkan jabatannya usai resmi masuk dalam jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jajaran tim pemenangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu diisi beberapa orang yang selama ini menjadi bos perusahaan pelat merah. Bahkan, ketua TKN adalah sosok sentral di Kementerian BUMN.

Rosan Perkasa Roeslani yang baru dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil menteri BUMN pada 17 Juli 2023, langsung mundur dari jabatan tersebut tiga bulan setelahnya. Pasalnya, Rosan dipercaya KIM menjadi ketua TKN Prabowo-Gibran.

1. Rosan Roeslani

Selain mundur dari jabatan wamen BUMN, Rosan Roeslani juga mengundurkan diri dari kursi wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero). Mundurnya Rosan dikonfirmasi pada hari yang sama setelah ia diberhentikan dengan hormat dari Kementerian BUMN.

"Beliau (Rosan) sudah ajukan surat pengunduran diri sebagai wakomut Pertamina. Tadi pagi terima suratnya," kata Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada CNNIndonesia.com.

2. Budiman Sudjatmiko

Nama selanjutnya yang mundur dari perusahaan pelat merah adalah Budiman Sudjatmiko. Eks politikus PDI Perjuangan itu tak lagi menjabat sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V.

Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada Senin (6/11). Ia langsung melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/11) untuk mengajukan pengunduran diri.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," ucap Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

3. Muhammad Arief Rosyid Hasan

Muhammad Arief Rosyid Hasan melepas jabatan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) usai ikut gerbong Prabowo-Gibran. Arief didapuk sebagai komandan pemilih muda dalam struktur timses tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 itu mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris perusahaan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," ujarnya, dikutip dari Antara.

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi objek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subjek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," tegas Arief.

[Gambas:Video CNN]