gilaslot1 terbaru

situs slot play 695Jutaan kata 822352Orang-orang telah membaca serialisasi

《gilaslot1 terbaru》

Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik******

untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1445 Hijriah yang diumumkan lebih awal oleh Muhammadiyah tidak memunculkan polemik.

"Agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," kata Haedar saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil "hisab hakiki wujudul hilal" yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, awal Ramadhan atau Bulan Puasa jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024, dan Idul Adha jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Haedar, pengumuman atau maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut hal wajar sebagaimana organisasi Islam lain atau negara mengeluarkan kalender hijriah maupun masehi yang berisi tanggal, bulan, yang beririsan dengan kegiatan ritual ibadah, serta kegiatan publik, baik di tingkat nasional maupun global.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan hisab dengan metode khusus 'hisab hakiki wujudul hilal'," jelas dia.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah minta peserta pemilu wujudkan pemilu bermartabat

Haedar juga berpesan agar perbedaan maupun persamaan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha 1445 Hijriah tidak membuat umat IsIam saling menghujat dan menyalahkan.

"Baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum Muslim untuk terbiasa toleran, 'tasamuh' , bahkan 'tanawu'. Tanawu itu perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," kata dia.

Baik ada kesamaan maupun perbedaan, Haedar berharap jangan sampai mengusik ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha sehingga melahirkan penghayatan dan pengamalan yang lebih baik.

"Jadi kalau berbeda ya tidak perlu ribut, termasuk di media sosial. Apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar dia.

Agar ada kesamaan, Haedar menuturkan Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif telah memberikan solusi yakni disusunnya dan diterimanya Kalender Global Internasional atau Kalender Islam Unifikasi yang masih memerlukan proses.

"Sebenarnya ini telah dimulai waktu ada pertemuan antarorganisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu, sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah (Masehi) tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita menjadi berbeda di dalam penentuan," ujar dia.

Baca juga: Perbedaan Lebaran di Zaman Digital
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap alasan perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Perbedaan awal Ramadhan momentum penguat toleransi
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kemensos luncurkan kompor inovasi berbahan bakar limbah sawit******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan kompor inovasi yang ramah lingkungan berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial di Jakarta pada Kamis, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan masyarakat desa sebelumnya mengeluh karena sulit mendapatkan gas elpiji tiga kilogram dan kalaupun ada, harganya sangat mahal. Mengetahui hal tersebut Mensos kemudian membentuk tim dan menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).   

Baca juga: Mensos serahkan 11 bantuan rumah layak huni tahan gempa di Aceh Timur Setelah tim Kementerian Sosial dan IPB terjun ke lokasi, pihaknya memutuskan untuk menggunakan bahan bakar yang tersedia melimpah di desa, yakni limbah buah sawit, terutama yang sudah membusuk. Adapun bentuk kompornya merupakan hasil rancangan IPB.  "Dari pada terbuang, limbah sawit lebih baik digunakan untuk bahan bakar. Dan karena desainnya sederhana, bisa dibuat di sini sehingga berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat desa," kata Mensos Risma.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Keserasian Sosial (FKS) Desa Seuneubok Simpang Kafriyadi mengatakan kompor inovatif sudah diuji coba sejak September 2023 dan hasilnya sangat memuaskan. "Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya mahal untuk membeli gas elpiji karena bahan bakar berupa sawit tersedia melimpah di sini,” kata Kafriyadi. Menurut Kafriyadi, buah sawit yang sudah membusuk atau tercecer dari tangkainya biasanya dibuang. Sekarang oleh masyarakat desa, buah sawit tersebut dijemur tidak terlalu kering karena akan digunakan untuk bahan bakar.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur Kompornya sendiri memiliki bentuk sederhana berupa tabung berdiameter sekitar 15 cm dan tinggi 20 sentimeter. Buah sawit yang sudah kering kemudian dimasukkan langsung ke dalam kompor yang di atasnya ditempatkan panci untuk memasak atau wajan untuk penggorengan. “Sekitar 25 butir sawit kering, cukup untuk memasak sekitar satu jam,” jelasnya. Bagian bawah kompor itu memiliki lubang dan penutup udara. Jika penutup dibuka lebar, maka nyala api akan membesar. Demikian sebaliknya, jika penutup udara ditutup, nyala api akan mengecil. “Kompornya sangat praktis, sehingga disukai ibu-ibu,” ujarnya. Adapun yang lebih penting, masyarakat tidak perlu lagi membeli gas elpiji sehingga menghemat pengeluaran serta ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah atau buah sawit yang membusuk. Dengan demikian, inovasi Kementerian Sosial tersebut menjadi solusi praktis dan efektif bagi masyarakat Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.
Baca juga: Kemensos bantu dua balita & dewasa pasien penyakit berat untuk sembuh

Baca juga: Mensos sambangi anak penjual keripik bantu pengobatan sang ayah
    

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

KASN: sekitar 400 ASN dilaporkan langgar netralitas saat pemilu 2024******

Bandung (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap bahwa sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara nasional.

"Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN. Kebanyakan itu di Sulawesi," kata Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Baca juga: Bawaslu NTB: Rekomendasi KASN, Lalu Gita Ariadi tak langgar netralitas

Dari 400 tersebut, lanjut Maria, sebanyak 143 ASN yang terbukti melanggar dan telah direkomendasikan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di masing-masing Instansi para ASN, dengan sekitar 70 persennya telah ditindaklanjuti.

"Itu sudah banyak yang dijatuhi sanksi, yang sesuai aturan main, pejabat Pembina kepegawaian atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus menindaklanjuti, alhamdulillah juga angkanya sudah cukup baik. PPK itu menindaklanjuti rekomendasi KASN," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kepri soroti dua ASN diduga langgar netralitas pemilu

Dikatakan Maria, ada tiga kategori pelanggaran, yaitu ringan, sedang dan berat dengan sanksi yang berbeda-beda.

Untuk kategori pelanggaran ringan, ucap Maria, biasanya terjadi ketika pencalonan Pemilu 2024 dan diberi sanksi moral untuk membuat pernyataan maaf. Sementara ketika sudah dipastikan ada calon kontestasi Pemilu 2024, kategori hukuman menjadi sedang hingga berat.

"Untuk hukumannya sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN. Salah satunya misalnya penurunan jabatan, kemudian sampai mungkin pemberhentian dengan hormat," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN terindikasi langgar netralitas

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, didominasi keberpihakan ASN di media sosial, seperti dengan memberikan like, comment, share dan seterusnya.

“Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh pusat, kan itu masuk di dalam pelanggaran," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Eri ingatkan ASN tak langgar netralitas di tahun politik
Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah: Lalu Gita Ariadi langgar netralitas ASN

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：supercuan889、rtp catur777、iprim303 slot

Terkait：erek 38、zeus007 slot、toto7788、trik bermain slot game、bo gacor terbaru、link slot 138、trik mahjong、king spin gacor、cara agar maxwin、aplikasi cicil hp

---

---

bab terbaru：qqbonus（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02