voucher tiket kereta api

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

paluqq

Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dewa Pedang Penelan Langit

cmo777

BSI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat 1.000 Sertifikat Halal Gratis******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk mendorong kemajuan UMKM dan peningkatan ekosistem halal melalui program inovatif Sertifikasi Halal Tanpa Bayar (Selasar). Untuk tahap awal program ini, BSI membuka pintu bagi 1.000 UMKM di sektor makanan & minuman, kosmetik, dan fashion untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, Selasar merupakan program khusus BSI untuk segmen UMKM yang mencakup penempatan dana sekaligus pemberian sertifikasi halal self-declare secara gratis.

"Program Selasar ini merupakan salah satu inovasi dari BSI untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting karena gaya hidup syariah saat ini sudah menjadi banyak pilihan hidup masyarakat," kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).

Anton menyebut, program ini dilakukan untuk memberikan stimulus bagi UMKM agar bisa segera naik kelas. Program Selasar ini juga sejalan dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha hingga 17 Oktober 2024.

"Tahun ini, BSI menargetkan transaksi pembayaran sertifikasi halal menggunakan BSI mencapai 80%," tutur Anton.

Adapun, kata Anton, kesiapan juga telah dilakukan BSI dalam hal e-channel pembayaran sertifikasi halal lewat BSI Mobile dan pemberian konsultasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha.

Selain itu BSI juga melakukan optimalisasi proses hulu hingga hilir di mana BSI memfasilitasi dari sisi akses pendampingan financial capacity, penyediaan tempat untuk pemasaran, serta mengikutsertakan UMKM dalam pameran-pameran di dalam maupun luar negeri.

(ory/ory)

Berubah menjadi seorang putri

slot kakek zeus gacor jam berapa

Kemenkes tinjau fasilitas kesehatan Jayapura, pastikan layanan prima******

Sentani (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meninjau fasilitas kesehatan di Jayapura guna memastikan pelayanan kesehatan secara prima kepada warga di daerah itu.

Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Yanti Herman dalam keterangan tertulis di Sentani, Sabtu, mengatakan kunjungan tim itu dalam rangka pembinaan akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan di Papua, melalui akreditasi sarana kesehatan.

“Dalam kunjungan kami ke tanah Papua (8/3), ada dua kabupaten yang dikunjungi yaitu Kabupaten Mimika, Papua Tengah dan Kabupaten Jayapura di Papua yang begitu intens dalam meningkatkan akreditasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut dia, progres dan komitmen terkait dengan pembangunan kesehatan yang telah dikerjakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura patut diapresiasi.

“Kami juga berkunjung ke Puskesmas Sentani untuk melihat langsung bagaimana pelayanan maksimal sehingga memperoleh akreditasi paripurna, dan saya berharap puskesmas terus mengembangkan potensinya untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pakar: RUU Kesehatan harus perbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang mengatakan terkait dengan penguatan mutu yang sudah dikerjakan, di mana dari 22 puskesmas di daerah setempat, 20 unit sudah terakreditasi dan dua puskesmas lainnya akan dilaksanakan survei pada April dan Mei 2024.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebab dukungan Kemenkes RI sangat penting ke depan, termasuk dukungan pembiayaan manajemen pengembangan mutu,” katanya.

Dia melaporkan pada 2024 puskesmas di Kabupaten Jayapura akan masuk dalam kategori puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan terintegrasi pelayanan primer.

“Tentu ini memerlukan dukungan manajemen yang kuat dan sudah ada dalam daftar Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenkes RI, tetapi Kabupaten Jayapura belum dapat dukungan yang maksimal sebab beberapa menu DAK tidak menempatkan daerah ini sebagai lokus atau pusat dukungan bantuan,” ujarnya.

Dia berharap, setelah pihak Kemenkes melihat dan mendengar langsung informasi maka Kabupaten Jayapura akan mendapat lokus pembiayaan dan menu yang mungkin bisa dibuka agar secara berjenjang peningkatan mutu dapat tercapai.

“Mudah-mudahan 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat dukungan yang maksimal dari Kemenkes RI untuk pengembangan mutu puskesmas dan kapasitas petugas terhadap mutu melalui DAK nonfisik serta integrasi layanan primer sampai tingkat kampung 2025-2028,” katanya.

Baca juga: 8.362 faskes di Indonesia terkoneksi ke SATUSEHAT
Baca juga: BPJS Kesehatan Papua-Papua Barat gandeng faskes milik misionaris
Baca juga: Faskes bertambah, tambahan perawat dibutuhkan di Jayawijaya-Papua

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin menjadi: yang terkuat

slot gacor tanpa to

Goodyear Tutup Pabrik di Malaysia, PHK 550 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Produsen ban terkemuka asal Amerika Serikat (AS), Goodyear, mengumumkan akan menutup parbriknya di Shah Alam, Malaysia,pada 30 Juni tahun ini. Penutupan tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 550 karyawannya.

Presiden Goodyear Asia Pasifik, Nathaniel Madarang, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari program 'transformasi' untuk mengurangi biaya dan tetap bersaing di pasar.

Program ini ditargetkan akan memangkas ongkos produksi sebesar US miliar (Rp15 triliun) pada 2025 mendatang.

Menurutnya, keputusan untuk menutup pabrik dan mem-PHK 550 karyawan bukanlah keputusan mudah. Namun perusahaan terpaksa mengambil jalan tersebut untuk mempertahankan bisnisnya. Sementara untuk PHK ratusan karyawan, Ia berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban perusahan kepada para pekerja secara transparan.

"Sebagai bagian dari upaya ini, Goodyear telah membuat keputusan sulit namun diperlukan untuk menutup pabrik manufaktur kami di Shah Alam, Malaysia, efektif 30 Juni 2024, dengan penutupan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun," jelasnya.

Menurut situs Goodyear, pabrik ban tersebut berdiri di Malaysia pada tahun 1908. Saat itu The Goodyear Orient Company, sebuah perusahaan pembeli karet di Singapura membutuhkan suplay karet dari perkebunan di Malaysia dan Indonesia.

Lihat Juga : 2 Karakteristik Bikin Ban Tanpa Udara Cocok buat Mobil Listrik

Penjualan produk Goodyear di Malaysia dimulai pada tahun 1929 melalui kantor Goodyear Sales Company, yang didirikan di Singapura.

Ban Goodyear juga dipasang pada mobil produksi lokal pertama Malaysia, Proton Saga, pada tahun 1985.

Goodyear akan terus melayani pasar lokal dengan ban yang diimpor dari pabrik mereka di Thailand, Indonesia, China, dan Taiwan.

(tim/isn)

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

jp maxwin slot 10000

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

bro138

Kemendes dorong BUMDes diaudit akuntan publik******

Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut laporan keuangan lima BUMDesma LKD di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik.

Baca juga: Pemda-bumdes diminta kolaborasi optimalkan penerimaan pajak ranmor
 Pada kesempatan yang sama, Gus Ivan pun mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan wajib bertransformasi menjadi BUMDesma LKD.
 Gus Ivan menyampaikan sampai saat ini, terdapat 17.231 BUMDes berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu, terdapat 1.487 BUMDesma berbadan hukum. "Juga terdapat 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUMDesma LKD dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan pula bahwa pembinaan yang dijalankan Kemendes PDTT menunjukkan bahwa sebanyak 786 BUMDes telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meski begitu, kata dia melanjutkan masih ada Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang justru berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat yang menjadi milik pemegang saham atau anggota. Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi karena berpotensi membahayakan dari sisi regulasi ataupun akuntabilitas publik.

Baca juga: Desa-desa di Aceh telah salurkan Rp229,6 miliar dana desa tahap awal
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024