sbg slot

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Pengusaha Mengaku Industri Minyak Sawit RI Sedang 'Sakit'******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan mengatakan pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit (PKO) terus menurun dalam beberapa tahun belakangan.

Catatan GAPKI, produksi minyak sawit menurun sejak 2005. Sepanjang 2005 hingga 2010, produksi minyak sawit tumbuh mencapai 10,12 persen. 

Sedangkan untuk periode 2020-2025 produktivitas produksi minyak sawit diperkirakan minus 1,15 persen.

"Kondisi industri minyak sawit Indonesia ke depan dari sisi suplai tidak sedang baik-baik saja," kata Fadhil alam workshop wartawan GAPKI di Bandung, Rabu (23/8).

Lebih rinci, produksi CPO dan PKO pada 2019 mencapai 51,82 juta ton pada 2019. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 51,58 juta ton pada 2020.

Pada 2021 produksi CPO dan PKO kembali turun menjadi 51,300 juta ton. Kemudian, pada 2022 kembali turun menjadi 51,24 juta ton. Sementara, per Mei 2023 produksi CPO dan PKO baru mencapai 22,87 juta ton.

Menurut Fadhil, penurunan produksi ini tak lepas dari pembatasan perluasan area. Ia menyebut perluasan lahan tidak bisa dilakukan bahkan sejak 2011-2021. Apalagi, pada 2022 sudah moratorium.

Moratorium sawit adalah penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

"Di UU Cipta Kerja tidak dinyatakan (moratorium) diperpanjang, tapi asumsinya permanen, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan," tutur Fadhil.

Selain itu, ia juga menyebut bibit yang ditanam petani pun kualitasnya buruk. Oleh karena itu, produktivitasnya juga turun.

"60 persen benih sawit yg ditanam petani itu fake. Makannya produktivitasnya rendah. Makannya bedanya hampir setengah antara produksi petani dengan kebun per hektare-nya," ucap Fadhil.

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

Bos Bappenas Prediksi 70 Persen Penduduk RI Menumpuk di Kota 2045******

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfamemprediksi lebih dari 70 persen pendudukIndonesia tinggal di perkotaan pada 2045.

"Penduduk Indonesia di perkotaan itu sudah menjadi 56,4 persen pada 2020, dan 61,7 persen diproyeksikan pada 2045 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS). Tapi menurut saya, angka tersebut akan lebih dari 61,7 persen, mungkin sekitar 70-an persen pada 2045, 25 tahun yang akan datang," ujar dia dalam peluncuran Kampanye Green Economy & Green Environment bersama PT Mass Rapid Transit Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Suharso mengharapkan penduduk yang pindah ke kota dapat membawa energi baru dan ekonomi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan justru menambah jejak karbon (carbon footprint).

"Di bajunya itu ada tulisan ini kira-kira membawa karbon 20 kilo CO2 (karbon dioksida) ekuivalen, sepatu itu (sekitar) 16-30-an (CO2 ekuivalen), dan seterusnya. Jadi kalau kita jalan, kita sudah membawa sekitar 50-55 (CO2 ekuivalen)," ucapnya.

Karena itu, generasi saat ini dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga supaya generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Begitu pula dengan generasi berikutnya yang mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

"Saya ingin ajak semua untuk beralih (untuk menggunakan transportasi publik) yang menjadi menjadi satu pilihan dan keniscayaan. Tentu kita akan berbenah, pemerintah akan berbenah bagaimanapublic transportitu makin menyenangkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Pemerintah Gelar Sayembara Logo Kereta Cepat 'WHOOSH', Dapat 3 Calon******

Pemerintah menggelar sayembaralogoWHOOSH, nama baru untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketua Tim Panel Penilai Lomba Identitas Jenama Triawan Munaf menuturkan  sayembara dibuat sejak Juli lalu.

Saat ini pembuatan logo 'WHOOSH' sedang dalam tahap penilaian. Hasil penilaian, saat ini sudah ada tiga logo unggulan dan pemenangnya segera diumumkan.

Ke depan, jika logo WHOOSH sudah ditentukan, nama itu akan terpampang di gerbong kereta cepat. Selain itu, logo tersebut juga bakal mewarnai bagian interior kereta.

Pemerintah memberi nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'WHOOSH'. Nama itu memiliki kepanjangan Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan nama itu sudah disetujui oleh tim pengarah jenama kereta cepat. Adapun tim tersebut berisi dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Budi menjelaskan nama itu diambil sesuai dengan pengalaman para menteri dan Presiden Jokowi saat menjajal kereta cepat. Pasalnya, 'Whoosh' juga merupakan ungkapan untuk menggambarkan kecepatan.

"Pak Pratikno bersama Pak Presiden (berdiskusi dalam kereta cepat), lalu saya gabung, beliau bilang, kalua cepat di Indonesia namanya whoosh," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Ia menambahkan nama Whoosh juga cukup unik didengar dan akrab di telinga masyarakat.

"Jadi unik, saya pikir ini satu pernyataan yang menggembirakan, karena saya juga surprisenama ini. Sama surprisenya dengan kereta cepat yang cepat dan tanpa gangguan," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Kejar Diskon Gede******

Pelanggan Transmart antusias berbelanja karena ada promo diskon bertajuk Transmart Full Day Sale yang digelar Selasa (15/8) sampai pukul 22.00 WIB.

Bahkan, ada pelanggan yang bolak-balik mengunjungi Transmart karena tergiur oleh diskon.

Salah satunya, Rusmi, yang sudah beberapa kali belanja di Transmart saat Full Day Sale. Kali ini, ia membeli motor listrik yang diskon dari Rp13 juta menjadi Rp11,9 juta. Ia mengaku senang lantaran sudah lama ingin membeli motor listrik.

Rusmi mengatakan ini bukan kali pertama ia belanja saat Full Day Sale Transmart. Sebelumnya ia pernah membeli televisi dengan harga diskon di Transmart.

"Kurang lebih dua bulan lalu, pas ada diskon-diskon begini juga," katanya.

Transmart Full Day Sale menebar promo diskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen. Promo ini berlaku di seluruh gerai-gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Diskon berlaku untuk beragam aneka produk, mulai dari bahan pangan pokok, kebutuhan rumah tangga, furnitur, sepeda listrik, sampai aneka elektronik seperti AC, kulkas, dan televisi.

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank. Begitu juga dengan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Pengunjung juga bisa membayar menggunakan Allo Paylater agar bisa belanja sekarang, bayar nanti. Caranya, pengunjung bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di ponsel, registrasi, dan upgrade ke Allo Prime atau ajukan Allo Paylater.

Sementara untuk pelanggan yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

Setan menerangi surga

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]