bemo4d

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Bulog Pastikan Stok Beras Aman untuk 6 Bulan ke Depan******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk enam bulan ke depan. Bahkan beras bisa digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar, sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.

"Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata Budi Waseso di Jakarta, Jumat (18/11).

Budi Waseso menyampaikan hal itu berkaitan dengan munculnya isu mengenai ancaman kelangkaan pangan yang tidak berdasar. Pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras.

"Sampai dengan pagi ini kami sudah menggelontorkan beras operasi pasar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak hampir 1 juta ton dan selanjutnya setiap hari kami akan gelontorkan terus sampai dengan panen raya berikutnya," tegas Budi Waseso.

Fokus Bulog saat ini adalah mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Bulog akan melakukan hal tersebut secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih di tengah situasi seperti sekarang.

Budi Waseso juga menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Bulog juga sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri.

"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerjasama di luar negeri," ujar Budi Waseso.

"Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok dalam negeri sudah habis. Intinya untuk stok beras tidak ada masalah," kata Budi Waseso.

Budi Waseso kemudian menjelaskan Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini. Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar sampe pelosok tanah air, Bulog sendiri juga sudah memiliki gudang retail modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara retail.

"Kami pastikan juga bahwa seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, juga outlet-outlet binaan Perum BULOG seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada" kata Budi Waseso.

Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan.

Buku keinginan

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

GoTo Raup Nilai Transaksi Rp161 T di Tengah Keputusan PHK Karyawan******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) meraup total nilai transaksi ataugross transaction value (GTV)sebesar Rp161 triliun pada kuartal III 2022. Capaian itu naik 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Selain itu, pendapatan bruto tumbuh 30 persen year-on-yeardan 7 persen quarter-on-quarterpada kuartal ini, mencapai Rp5,9 triliun, berada pada batas atas pedoman kinerja yang telah ditetapkan," kata Corporate Secretary GOTO R A Koesoemohadiani dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/11).

Ia menyebut fokus perseroan untuk menjangkau konsumen setia dengan inovasi produk menjadi landasan pertumbuhan kinerja.

Menurutnya, hingga saat ini peningkatan penggunaan GoPay Coins telah mendorong akuisisi pelanggan lintas platform sebesar 2,3 kali lebih tinggi, dibanding insentif lain.

Hal ini sekaligus menghemat beban akuisisi pelanggan sebesar 20 persen dibanding dengan insentif yang hanya bisa digunakan pada satu platform.

"Perseroan terus mencatat hasil menjanjikan dari Inovasi produk yang bertujuan mendorong engagement pelanggan dalam ekosistem GoTo," kata Koesoemohadiani.

Kendati kinerja kuartal III 2022 cukup moncer, namun GoTo belum lama ini telah memangkas 1.300 orang karyawan atau 12 persen dari total pekerjanya.

PHK tersebut dimaksudkan agar perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan. Keputusan itu diambil di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan.

Selain memangkas jumlah pekerja, GoTo juga mengevaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama.

Pada akhir kuartal II 2022, perusahaan berhasil melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.

"Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan," jelas manajemen perusahaan.

Dalam hal ini, karyawan yang menjadi korban PHK akan mendapatkan paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi.

Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

Kemudian perusahaan juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling kepada karyawan yang terimbas.

Karyawan terdampak juga berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo di mana perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo.

"Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir Mei 2023," ujar manajemen.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Monster Apartemen Sehari-hari

2 Jurus Menteri Basuki Cegah Banjir dan Longsor di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan jurus untuk mencegah banjir dan longsor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa mendatang.

Jurus pertamadan yang paling utama adalah mempertahankan wilayah IKN sesuai dengan rencana awal, yakni mayoritas dijadikan kawasan hijau.

"Mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen dari 6.600 hektar luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta memasang sensor monitoring pergerakan tanah," ujarnya dalam diskusi virtual yang dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

"Kita seminimal mungkin melakukan metode proses pengerjaan tanah cut and fill, kita ikuti topografinya. Kita ingin memanfaatkan topografi daerah tersebut menjadi estetikanya IKN," jelasnya.

Sementara, untuk mengantisipasi bencana banjir, Kementerian PUPR membangun bendungan seperti Sepaku-Semoi yang saat ini progres fisiknya sudah mencapai sekitar 78 persen dengan kapasitas tampungan 10,6 juta meter kubik. Bendungan ini bisa mengendalikan banjir di kawasan IKN hingga 55 persen.

Pemerintah juga akan membangun 19 embung di KIPP sebagai sistem drainase kawasan, sekaligus untuk menciptakan harmoni antara green and blue development(pembangunan hijau dan biru).

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]