erek2 21

setengah dongeng

Daftar 18 Perusahaan RI dan Dunia yang PHK Karyawan******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Perusahaan skala global, seperti Twitter, Shopee, hingga Netflix masuk dalam daftar ini.

Begitu pun di dalam negeri, ada LinkAja, SiCepat, hingga Zenius. Twitter menjadi yang terbaru melakukan PHK massal kepada 3.700 karyawan alias setengahnya usai perusahaan itu diakuisisi oleh Bos SpaceX dan Tesla Elon Musk.

Nama besar lain, Meta selaku perusahaan induk Facebook juga sudah dikabarkan bersiap merumahkan ribuan karyawannya pada pekan ini. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu disinyalir bakal mulai mengumumkan PHK massal pada Rabu (9/11).

A. PHK di Indonesia

1. Shopee Indonesia

PT Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawan perusahaan pada Senin (19/9).

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Ia mengatakan langkah efisiensi sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Meski begitu, Shopee Indonesia tidak merinci berapa jumlah karyawan yang di-PHK. Ia hanya memastikan karyawan yang diPHK akan mendapat pesangon.

Selain pesangon, karyawan yang terdampak diklaim Shopee masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun.

2. Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawannya. Director & Chief of Human Resources Officer IOH Irsyad Sahroni mengatakan langkah rightsizingini telah berjalan lancar dan 95 persen karyawan yang terkena dampak setuju.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, bahkan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. Menurut Irsyad, jumlah ini secara signifikan lebih tinggi di atas persyaratan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Link Aja

Layanan keuangan digital LinkAja melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM).

Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan perusahaan bertumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini.

"Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan ini," ujar Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).

4. LINE

LINE sempat menjadi sorotan di media sosial karena dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 80 karyawan di Indonesia. Kabar tersebut beredar di media sosial sejak 31 Mei kemarin.

Meski demikian, pihak LINE sudah memberikan klarifikasi bahwa PHK memang terjadi. Namun jumlah karyawan yang terdampak tidak sampai ke angka yang disebutkan.

5. Tokocrypto

Perusahaan penjual aset digital Tokocrypto memberhentikan 45 karyawannya atau sekitar 20 persen dari 227 orang jumlah pekerja. VP Corporate Communications Tokocrypto Rieka Handayani mengatakan pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan bakal melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia.

Meski demikian, perusahaan dikatakan akan membantu pegawai yang terkena PHK mencari tempat kerja baru. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada beberapa perusahaan mitra kerja selama ini.

6. TaniHub

PHK terhadap karyawan startuppertanian TaniHub merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali. Namun, perusahaan tidak menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak.

7. Pahamify

Startupdi bidang pendidikan, Pahamify, mengambil keputusan untuk melakukan PHK massal untuk beradaptasi di kondisi ekonomi makro terkini.

Namun, PHK massal yang ditempuh itu tampaknya tidak menjamin keberlangsungan bisnis Pahamify untuk jangka panjang. Pada akhir Juni 2022, Pahamify akhirnya membubarkan diri.

8. SiCepat

Start up yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang ini dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 360 karyawannya.

Namun, berbeda dengan startup lain yang kebanyakannya melakukan PHK untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, pihak SiCepat mengungkapkan bahwa langkah ini ditempuh sebagai evaluasi kompetensi karyawan.

9. Mamikos

Start up yang menyediakan layanan pencarian kos ini melakukan PHK untuk menjaga kesehatan kondisi keuangan perusahaan di tengah kondisi pasar dan ekonomi makro yang sedang dipenuhi ketidakpastian.

Sejauh ini, pihak Mamikos belum bisa memberikan kepastian terkait jumlah karyawan yang terkena PHK.

10. JD.ID

Layanan belanja daring atau e-commerceJD.ID mengambil langkah PHK sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

"Perusahaan juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," ujar Director of General Management JD.ID Jenie Simon dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com,Jumat (27/5).

11. Zenius

Startup edukasi Zenius melakukan PHK terhadap lebih dari 200 karyawan karena perusahaan terdampak oleh kondisi makroekonomi.

Untuk beradaptasi dengan dinamisnya kondisi yang mempengaruhi industri, Zenius menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis.

12. GrabKitchen

Grab akan menutup layanan GrabKitchen di Indonesia pada 19 Desember 2022. Konsekuensinya, perusahaan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap belasan karyawan.

"Situasi ini memaksa kami untuk mengambil keputusan sulit, untuk tidak melanjutkan operasi GrabKitchen di Indonesia, efektif mulai 19 Desember 2022," jelas Chief Communications Officer Grab Indonesia Mayang Schreiber kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

13. Fabelio

Startuppenjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Fabelio, perusahaan resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022.

"Menyatakan Debitur (PT. Kayu Raya Indonesia) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," isi pengumuman poin satu yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia pada Jumat (14/10).

14. Xendit

Startupfintech Xendit memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen karyawannya di Indonesia dan Filipina.

Chief Operating Office Xendit Tessa Wijaya mengatakan perusahaan melakukan pertimbangan matang sebelum mengumumkan PHK.

Para karyawan Xendit yang terkena PHK akan diberi kompensasi yang layak dan perpanjangan asuransi kesehatan serta dukungan alumni. Perusahaan ini memiliki lebih dari 900 karyawan per Agustus 2022.

15. Lummo

Startup penyedia solusi layanan perangkat lunak business-to-consumer (B2C)Lummo yang sebelumnya dikenal sebagai BukuKas melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan di Jakarta dan Bengaluru, India.

Lummo dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 100-120 karyawan yang sebagian besar berada di tim teknis, desain, dan produk.

16. Mobile Premiere League

Platform gim dan turnamen Mobile Premier League (MPL) menutup operasional di Indonesia. Penutupan itu berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. MPL adalah startupasal India yang saat ini sudah memiliki kehadiran di sejumlah negara Asia Pasifik, Amerika Serikat, dan Eropa.

"MPL Indonesia sudah tidak beroperasi dan menerima pengguna baru saat ini. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya," tulis MPL dikutip dari Instagramnya, Selasa (31/5).

Mengutip moneycontrol.com, perusahaan ini merumahkan setidaknya 100 orang pegawai atau 10 persen dari total pekerjanya di dunia.

17. Beres.id

Selain badai PHK, gulung tikar juga menjadi isu turunan dalam perjalanan sederet perusahaan rintisan. StartupBeres.id mengumumkan berhenti beroperasi mulai 1 Juli 2022.

Penyebabnya, yakni pandemi Covid-19 yang berdampak pada gangguan operasional, kekurangan tenaga kerja, dan biaya operasional yang tinggi perusahaan.

"Dengan berat hati kami mengumumkan mulai 1 Juli 2022, Beres dan semua platform afiliasinya tidak akan beroperasi lagi," ujar Co-founderand CEO Beres.id Choong Fui Yu dalam pernyataan di situs resmi, dikutip Jumat (10/6).

18. The Goods Dept

Perusahaan fesyen The Goods Dept viral karena dugaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Kasus ini melibatkan puluhan orang yang mengaku menjadi korban.

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

PHK Perusahaan Besar Dunia

Perjalanan Pesawat Monster

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Mulailah berlatih dari dasar laut

Pintu Masuk Bali Dijaga Ketat, 48 Kapal ASDP Siaga Jelang KTT G20******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan aparat telah melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk menujuBali jelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengungkapkan penjagaan ketat termasuk pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan akses menuju Bali dari Pulau Jawa serta akses dari Lombok, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai.

"ASDP sebagai BUMN, tentunya juga tidak ketinggalan dan siap berkontribusi dengan mendukung penuh G20 melalui kesiapan dan kelaikan kapal serta pelabuhan dan tentunya dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga KTT G20 dapat sukses dan berjalan lancar serta aman," terang Shelvy dalam keterangan resmi, Rabu (9/11).

"Fokus kami di dua lintas yakni Ketapang-Gilimanuk dan Padang Bai-Lembar yang memang menjadi pintu masuk menuju Bali dari Jawa dan Lombok. Kedua lintas ini diperkirakan menjadi jalur sibuk khususnya untuk logistik," ujarnya.

Sejak beberapa pekan lalu, sambungnya, situasi penyeberangan khususnya di lintas Ketapang-Gilimanuk sudah mulai sibuk dengan kedatangan sarana pendukung seperti peralatan dan kendaraan menuju ke Bali.

Pemerintah melakukan pengetatan arus penumpang dan kendaraan yang akan menuju Bali. Sejumlah personil telah diterjunkan ke lapangan yang terdiri dari Brimob Polda, BKO, Densus 88 guna mendukung sterilisasi dan pengamanan terkait penyelenggaraan G20.

"Pemeriksaan penumpang dan kendaraan diperketat yang akan menuju Bali. Sebelumnya juga telah dilakukan simulasi Tactical Floor Game (TGF) Komando Gabungan Pengamanan Giat G20, sehingga dapat mengantisipasi potensi-potensi terjadinya ancaman dan gangguan selama kegiatan berlangsung," ujarnya.

Saat ini, trafik penyeberangan dari Jawa ke Bali dan sebaliknya, serta trafik Lombok ke Bali dan sebaliknya dilaporkan masih terlihat lengang atau belum ada lonjakan signifikan.

"Di lintasan Ketapang-Gilimanuk kapal yang beroperasi masih normal. Dari total 48 kapal, sekitar 28 unit yang beroperasi selama 24 jam atau sebanyak 224 trip. Sisa 20 unit kapal stand bye, jika terjadi kondisi darurat atau bencana, akan dioperasikan," ujarnya.

Pada periode 1-8 November 2022, di lintas Ketapang-Gilimanuk tercatat total jumlah penumpang sebanyak 211.483 orang dan kendaraan 64.093 unit. Sementara, di lintas Lembar-Padang Bai pada periode yang sama tercatat total jumlah penumpang 4.863 orang dan kendaraan roda empat atau lebih 3.294 unit.

"Dari total 24 kapal yang standbye, sekitar 13 kapal beroperasi melayani rute Padangbai-Lembar dengan rata-rata 26 trip per hari. Saat ini trafik juga masih landai, tidak ada kenaikan signifikan dari pergerakan penumpang dan kendaraan," ujarnya.

ASDP juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Kesyahbandaran Operasi Pelabuhan (KSOP), Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, serta TNI/Polri.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Jika memang ada industri yang kesusahan, maka akan didatangi untuk melakukan dialog dan jalan tengah yang paling tepat, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu industri alas kaki dan garmen yang ada di Jawa Barat.

"Kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkret ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena Dinas Naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Menurut Indah, beberapa kesepakatan yang bisa dilakukan, seperti mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur. Kemudian juga menghapuskan fasilitas bonus, mengurangi shiftpembagian waktu kerja, dan membatasi kerja lembur.

Selanjutnya, bisa juga dengan mengurangi jam dan hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu agar perusahaan bisa menghemat biaya pengeluarannya.

"Ini yang harus disepakati Disnaker dan manajemen. Bisa juga diupayakan tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis masa kontraknya, juga upaya pensiun pekerja yang sudah memenuhi syarat dalam peraturan PKB-nya (perjanjian kerja bersama)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Staf Erick soal Kereta Cepat Tekor: Mau Langsung Untung, Jual Gorengan******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menampik proyeksi soal Kereta Cepat Jakarta-Bandungbakal tekor hingga Rp15 triliun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiencysebesar US miliar (sekitar Rp15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi.

Mengutip laporan Tempo, tekor ini terjadi akibat besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Tekor akan terjadi pada 2023-2061.

Sementara, General Manaer (GM) Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry menjelaskan soal kemungkinan adanya defisit kas saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi.

Saat ini KCIC saat ini sedang melakukan pendalaman potensi bisnis untuk pendapatan non farebox.

"Mengingat perhitungan kajian tersebut belum menyertakan pendapatan nonfarebox secara optimal. Kajian juga belum memperhitungkan potensi pendapatan dari pengembangan properti. Sehingga pendalaman potensi-potensi bisnis danrevenue streamdari sektor non tiket terus kami lakukan agar proyeksi arus kas dan periode pengembalian biaya proyek menjadi lebih baik," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Soal pendanaan proyek KCJB, Rahadian mengatakan masih sesuai dengan skema awal; proyek dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) serta setoran modal konsorsium BUMN dan China.

"Mengenai defisit kas saat proyek beroperasi, hal ini memang muncul dalam kajian. Namun, kajian yang dilakukan belum memperhitungkan seluruh potensi pendapatan secara optimal, baik itu pendapatan non farebox ataupun pendapatan properti," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

Rahadian juga membenarkan pernyataan Luhut tersebut. Uji dinamis KCJB bakal dilakukan pada 16 November mendatang.

"Mengenai pelaksanaan uji dinamis pada gelaran G20 Showcase, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dari Bali," kata Rahadian.