situs judi slot gacor

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Kesengsaraan Abadi Penglai

Erick Thohir Buka Suara soal Fotonya di Poster Kampanye Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal fotonya yang dipajang dalam poster kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan para relawan. Namun, ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Saya tidak boleh (kampanye) karena memang ada tugasnya. Cuman kalau relawan saya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya saya gimana," katanya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Ia juga menanggapi kampanye Prabowo-Gibran yang mengusung slogan AKHLAK, yang merupakan core value BUMN. Ia mengatakan tidak bisa mengatur siapapun yang ingin menggunakan slogan AKHLAK.

"AKHLAK itu sekarang banyak yang pakai. Gimana nyetopnya. Masa misalnya contoh ada ASN ber-AKHLAK masa saya bilang 'enggak boleh, ini hak saya'. Kan enggak bisa gitu," katanya.

Kabar kampanye Prabowo-Gibran yang dihadiri Erick Thohir beredar di media sosial. Akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 membagikan poster kampanye tersebut yang menampilkan foto Prabowo, Gibran, dan Erick.

Kampanye tersebut bahkan menggunakan slogan AKHLAK yang merupakan core value BUMN.

Lihat Juga : Siap-siap, Harga Rokok Naik per 1 Januari 2024

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Sementara itu, Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Barisan Bintang Penyihir

Pedagang Pasar Kebumen Sujud Syukur Terima Bantuan Modal dari Mendag******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu dengan pedagang pasar dan pengurus BUMDes Kebumen, Jawa Tengah. Dalam momen tersebut, Zulhas turut memberikan bantuan modal masing-masing Rp10 juta untuk dua orang beruntung.

Bantuan yang diberikan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini bermula saat dirinya menjelaskan terkait kondisi dan tantangan UMKM serta perdagangan di Indonesia.

Kemudian Zulhas melanjutkan dengan sesi tanya jawab dari perwakilan pedagang maupun pengurus BUMDes. Setelah itu, Zulhas pun memberi tebak-tebakan dan yang bisa menjawab akan diberi bantuan modal Rp10 juta.

Selanjutnya, Zulhas memberikan kesempatan kepada satu orang lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Kali ini ia bertanya kepada pedagang nama Ibu Kota Indonesia yang baru.

"Satu lagi ya, ayo siapa yang bisa jawab. Apa nama ibu kota negara baru Indonesia?" kata Zulhas kembali bertanya.

Seorang pedagang pun ditunjuk dan langsung menjawab Nusantara. Ia juga mendapat bantuan modal Rp 10 juta.

Ditemui usai acara, Supri mengaku bersyukur telah mendapatkan bantuan dan turut mengucapkan terima kasih. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan bantuan modal senilai Rp10 juta dari Mendag.

"Tadi saya sempat ngantuk, ini mau dapat apa yah, sampe saya bawa minyak putih saya oles-oleskan dan waktu Pak Menteri tanya siapa yang bisa jawab Pancasila, saya ngacung," ujar Supri.

"Alhamdulillah saya dipanggil. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Menteri atas hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat," imbuhnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Sekjen Kemendag Suhanto dan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Mendampingi Putri Serangga

Twitter Digugat ke Pengadilan Buntut Ingkar Janji Bayar Bonus Karyawan******

X yang sebelumnya bernamaTwitter digugat ke pengadilan gara-gara gagal membayar bonusyang mereka janjikan kekaryawan.

Gugatan ini muncul setelah staf X menuduh perusahaan yang kini dikendalikan Elon Musk itu gagal membayar bonus karyawannya.

Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Federal San Fransisco atas nama Mark Schobinger. Dia adalah direktur senior kompensasi di X sebelum akhirnya resmi meninggalkan perusahaan tersebut pada Mei lalu.

Ia menuduh X gagal membayar bonus tahunan kepada staf setelah perusahaan itu diakuisisi oleh Elon Musk pada Oktober 2022 lalu. Berdasarkan gugatan yang ia ajukan pada Juni 2023, para eksekutif memang berulang kali memberi jaminan bahwa perusahaan akan memberi bonus kepada karyawannya.

Namun, bonus yang mereka janjikan itu tak pernah cair.

Hakim federal pun mengatakan kasus yang diajukan Scobinger terhadap X ini masuk akal dan akan dilanjutkan.

"Tawaran Twitter untuk memberi bonus sebagai imbalan menjadi kontrak yang mengikat berdasarkan hukum California," kata Hakim Distrik AS Vince Chhabria dalam putusannya pada Jumat waktu setempat seperti dikutip dari CNN.com.

Pihak X sempat mengajukan mosi untuk membatalkan kasus tersebut. Namun, hakim yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut menolak mosi yang dilayangkan X.

Hingga saat ini, perusahaan milik Elon Musk itu tidak memberikan pernyataan apapun terhadap CNN. Tapi dalam mosinya mereka berpendapat bahwa janji lisan tidak boleh mengikat dan kasus harusnya bisa disidangkan di Texas.

Dalam pengaduan itu, Musk mengumumkan akuisisi perusahaan media tersebut pada April. Banyak karyawan menyampaikan kekhawatiran atas nasib kompensasi dan bonus tahunan mereka ketika kesepakatan tercapai.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pada bulan-bulan menjelang Musk menyelesaikan akuisisi X, para eksekutif berulang kali menjanjikan bonus 2022 akan dibayarkan sebesar 50 persen dari target.

"Janji itu diulangi setelah akuisisi Musk," kata pengaduan tersebut.

Meski dijanjikan, X tidak membayarkan bonus. Schobinger kemudian meninggalkan perusahaan pada Mei.

"Twitter mengingkari berbagai janji yang dibuatnya kepada karyawan, termasuk kegagalannya membayar bonus yang dijanjikan," menurut pengaduan tersebut.

Jiwa naga di dunia ini

PUPR Respons soal Dana PSN 30 Persen Masuk ke Kantong Poltisi dan ASN******

Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.

Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).

"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).

Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.

Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan akar masalahpupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

Jokowi mengatakan mulanya ia bersyukur masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Pasalnya, gandum yang dihasilkan Rusia dan Ukraina menjadi barang yang sulit didapat saat perang pecah.

"Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia-Ukraina," jelas Jokowi dalam sambutannya di Banyumas, Jawa Tengah.

Jokowi menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang membuat pupuk di Indonesia langka dan mahal. Saat memberikan penjelasan, sebagian petani memberikan respons.

"Jangan di 'wooo', ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya bapak, ibu, dan saudara sekalian," tuturnya.

"Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak agar bahan baku tercukupi, tetapi PT Pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga? Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya," sambung Jokowi.

Ia lantas berjanji akan menambah kekurangan pupuk di wilayah Indonesia. Berdasarkan hitungan pemerintah, ia menyebut perlu ditambah anggaran Rp14 triliun untuk menutup kekurangan pupuk subsidi.

Akan tetapi, Jokowi menyebut angka tersebut masih perlu persetujuan DPR RI. Namun, ia berjanji Rp14 triliun itu akan segera ditambahkan untuk menutupi kekurangan di semester II 2024.

"Saya, kita, ini dari menteri pertanian sudah mengajukan. Dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," tegas Jokowi.

"Tadi saya panggil pak direktur Pupuk Indonesia, stok awal tahun ini seperti apa, sangat siap pupuk untuk bersubsidi sangat siap. Yang berusaha nanti kita untuk semester II, yang Rp14 triliun tadi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]