giga5000

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Moeldoko Sebut Presiden Punya Hak untuk Berpolitik******

SOLO —Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan seusai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak politik juga melekat kepadanya.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, hak politik seperti turut serta dalam kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara lainnya.

Aturan presiden boleh mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jiuyou Abadi Racun

Solopos Hari Ini : Harapan Menipis Bagi Garuda******

SOLO—Ulasan tentang peluang Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 makin tipis setelah kalah 1-3 dari Jepang di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024), diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Kamis (25/1/2024).

Hanya gol tunggal Sandy Walsh ke gawang Jepang yang sedikit memberikan napas bagi peluang para Garuda. Diberitakan Soloposhari ini, Indonesia tinggal bergantung pada laga terakhir Bahrain di Grup E dan Oman di Grup F yang akan dimainkan hari Kamis (25/1/2024) ini. Di Grup E, Bahrain yang menjadi pesaing Indonesia di jalur peringkat tiga terbaik akan berhadapan dengan Jordania.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Jika Jordania mengalahkan Bahrain dengan selisih tiga gol maka Indonesia akan lolos. Sementara itu di Grup F, Oman yang juga menjadi pesaing Indonesia akan menjamu Kyrgistan. Jika Oman kalah atau imbang maka Indonesia yang akan lolos. Sebanyak empat tim yang menjadi peringkat tiga terbaik berhak lolos ke fase gugur 16 besar. Sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-2, namun hari ini posisinya bergeser di posisi ke-4 setelah terjadi dinamika dari pertandingan di grup lain.

Meski begitu, gol Sandy Walsh cukup bersejarah baik bagi sang pemain maupun Indonesia. Bagi pemain berusia 28 tahun ini, gol tersebut adalah gol perdananya bagi Indonesia di berbagai kompetisi. Sontekannya memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan di injury time babak kedua tersebut, juga menjadi gol kedua Timnas Indonesia di Piala Asia 2024.

Sedangkan bagi Jepang, gol Sandy Walsh membuat mereka tidak pernah mencatatkan nir bobol di Piala Asia kali ini. Zion Suzuki sudah kebobolan total lima gol dari tiga laga, atau rata-rata kebobolan 1,6 gol per pertandingan. Catatan ini, adalah rekor terburuk Jepang di lini belakang selama keikutsertaan di Piala Asia sejak tahun 1988.

Layanan Transportasi Umum di Solo Sabet Penghargaan

SOLO—Kota Solo meraih penghargaan layanan transportasi terkolaboratif dan terinovatif dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah. Indikator penghargaan tersebut mencakup aspek inovasi dan kolaborasi dengan swasta dalam mewujudkan layanan transportasi yang ramah dan mudah.

Penyerahan penghargaan dilakukan Kepala Dishub Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, kepada Kepala Dishub Solo, Taufiq Muhammad saat kegiatan Forum Rembug Transportasi di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo, Rabu (24/1/2024). Selain Kota Solo, ada beberapa daerah lain yang meraih penghargaan serupa seperti Magelang dan Semarang.

Selama ini, Kota Solo memiliki layanan transportasi publik yang menjadi primadona masyarakat, yakni Bus Solo Trans (BST). Layanan transportasi publik dengan skema buy the service mampu perlahan-lahan mengubah perilaku masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal. ”Layanan angkutan publik seperti BST di Solo dibarengi dengan feeder yang menyisir jalan-jalan perkampungan,” kata Henggar.

Benahi Sistem Penertiban Tenaga Listrik

JAKARTA—Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti masih maraknya pengaduan pelanggan PLN terkait persoalan listrik. Laporan YLKI terbaru mencatat ada 23 pengaduan konsumen terkait kelistrikan sepanjang 2023 di mana separuhnya terkait penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL). Jumlah itu mencakup 2,4% dari total pengaduan konsumen yang diterima YLKI sepanjang tahun lalu, yaitu 943 pengaduan.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, memerinci persoalan kelistrikan yang banyak dikeluhkan konsumen adalah P2TL dengan persentase pengaduan mencapai 54,2%. Selanjutnya pengaduan masalah pemadaman listrik 12,5%, tagihan tidak sesuai 8,3%, keterlambatan pembayaran 8,3%, refund 4,2%, permohonan keringanan 4,2%, pemutusan listrik 4,2%, dan biaya administrasi 4,2%.

“Persoalan listrik yang paling tinggi masih P2TL karena pada 2023 masih banyak masyarakat yang kena P2TL,” ujar Rio di Kantor YLKI, Selasa (23/1/2024). Menurut Rio, selama ini PLN cenderung menunda-nunda penindakan P2TL. Hal itu justru menyebabkan tagihan denda kepada konsumen menjadi sangat besar. Seharusnya, kata Rio, PLN dan ESDM memiliki sistem yang aktual untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam penggunaan listrik di konsumen lebih cepat.

Demokrasi Suka-suka Jokowi

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim seorang presiden boleh memihak dan berkampanye untuk salah satu kontestan pemilu. Selain dianggap tidak konsisten, pernyataan itu dikritik sejumlah tokoh karena tidak baik dalam hal etika bernegara.

Jokowi mengatakan seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pemilu. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri seremoni penyerahan pesawat A-1344, helikopter Fennec, dan helikopter Panther 2024 di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024). Di lokasi yang sama ada Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan aktif.

Awalnya Jokowi berbicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang. Dengan alasan itu, dia menyebut setiap menteri yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (25/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Tentang mimpi musim panas

Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).

“Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” katanya di Padang, Kamis (25/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan wali kota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.

“Jadi, ketika kemarin bapak presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya,” kata dia.

Rektor kedua di Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Kacamata VR tingkat dewa

Solopos Hari Ini : Liku******

SOLO–Kisah para anak muda yang gampang-gampang susah mencari kerja diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Jumat (26/1/2024). Bursa kerja atau job fairpun menjadi tujuan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan atau langsung memasukkan berkas lamaran.

Diberitakan Solopos, hanya tiga hari Krisna Indra, 23, bekerja sejak lamarannya diterima di sebuah perusahaan. Ternyata dia merasa ditipu oleh perusahaan tersebut.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

”Saya kali pertama melamar di perusahaan pialang, jadi saya merasa tertipu. Soalnya di brosur lowongannya sebagai staf HRD. Tapi ketika bergabung di sana, ternyata yang dijanjikan di brosur tidak ada. Saya menjadi marketing. Menurut saya itu penipuan ya. Sekitar tiga hari saya langsung resign,” terang Krisna saat ditemui Espos, Rabu (24/1/2024).

Krisna kemudian melamar di perusahaan lain. Pekerjaannya sesuai dengan yang ditawarkan, gaji dijanjikan sesuai upah minimum setempat. Namun dia merasa tuntutan pekerjaan di situ terlalu tinggi. Bahkan jika tidak mencapai target gaji yang dia terima bakal dipotong. Dia hanya bertahan sebulan di situ dan kemudian mundur.

Ajeng Rizky, 23, mengaku juga memilih lingkungan kerja yang suportif untuk pekerjaan pertamanya. Karyawan swasta ini mengaku bakal bertahan sedikitnya dua tahun dalam pekerjaannya. Setelah itu, dia bakal mencari gaji yang lebih besar dan ingin mengembangkan keahlian. Dia mengaku menyukai pekerjaan yang mengharuskannya hadir di kantor setiap hari

KPU Tegaskan Lindungi Personel KPPS

JAKARTA—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari kembali menegaskan adanya jaminan perlindungan sosial dan fasilitas pengecekan kesehatan bagi para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Guna memastikan bahwa para anggota KPPS bisa bekerja tanpa gangguan kesehatan yang berisiko, KPU juga sudah menggariskan kebijakan hanya menerima anggota KPPS yang usia maksimalnya 55 tahun dan dalam keadaan sehat. Hasyim saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024) menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mengantisipasi risiko anggota KPPS meninggal dunia saat bekerja selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

“Dalam kondisi sehat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitas medis kepada para anggota badan ad hoc [KPPS]. Demikian juga untuk jaminan sosial penyelenggara pemilu, Presiden (Joko Widodo) telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Hasyim selepas melantik 5,7 juta lebih anggota KPPS se-Indonesia secara serentak, Kamis.

Tenaga Kerja Belum Terserap Optimal

JAKARTA—Meskipun realisasi investasi terus meningkat dari tahun ke tahun demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap, namun komparasi kenaikan keduanya belum sebanding. Investasi terlihat sangat naik, tidak begitu dengan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Sebelumnya pada 2022 lalu, total realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun dan telah merekrut 1,31 juta tenaga kerja.

Mengutip laman menpan.go.id, Rabu (24/1/2024), realisasi investasi 2023 terdiri atas realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu.

Spekulasi di Balik Keberpihakan Jokowi

JAKARTA—Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu diduga terkait upaya mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kubu pasangan nomor urut 2 itu mengklaim ada upaya menjatuhkan citra Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengungkit elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yang stagnan berdasarkan hasil survei sebagian lembaga. Ray merujuk pernyataannya pada awal tahun ini.

“Sudah saya sampaikan bahwa bila sampai 20 Januari tanda-tanda elektabilitas paslon [pasangan calon] 2 tetap mandek, maka tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon,” ujar Ray dilansir VOA Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (26/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Mahfud Md Sebut Hukum Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyadari hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud dengan tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga hukum tak lagi hanya tumpul ke atas.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud Md berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang memiliki keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Aiman: Tudingan Netralitas Aparat Juga Disuarakan Media, Saya Malah Dipidana******

JAKARTA — Juru bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menjelaskan kalau dirinya sebenarnya mengingatkan soal netralitas pada proses Pemilu 2024 namun justru dipidana.

“Saya mau sampaikan dua hal di sini, Pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan dan mengingatkan itu malah diproses pidana. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga publik, ” kata Aiman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024), dilansir Antara.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Kemudian yang kedua apa yang disampaikan pada 11 November 2023 di Media Center TPN juga disampaikan oleh sejumlah media massa nasional yang kredibel bahkan lebih detail.

“Misal ini adalah Media Indonesia pada 10 November 2023, 11 November 2023, 12 November 2023 persis, kemudian apa yang disampaikan persis terhadap apa yang juga saya sampaikan, dan juga di siniar (podcast) ‘bocor alus’ Tempo tanggal 2 Desember 2023 itu bahkan secara detil juga disebutkan pangkat dan lain sebagainya, ” katanya.

“Apakah media massa tersebut juga menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya? Tentu jawabannya kan tidak, ” sambungnya.

Walaupun begitu Aiman menegaskan sebagai warga negara yang baik tetap akan terus mengikuti proses hukum ini dan dia yakin para penyidik dan para pejabat di Polda Metro Jaya akan profesional menghadapi peristiwa ini.

Diketahui Aiman Witjaksono tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 11.25 WIB dengan didampingi oleh para kuasa hukum tim Ganjar-Mahfud MD dan sejumlah relawan.

Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat panggilan kedua terhadap saksi Aiman Witjaksono terkait dengan berita bohong atau hoaks.

“Pemanggilan melalui tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/1).

Aiman dilaporkan atas pelanggaran pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 Undang Undang No 1 tahun 1946 tentang penyiaran atau pemberitahuan berita bohong.

Ade Safri menjelaskan Aiman akan diperiksa atau dimintai keterangan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.