jam gacor olympus terbaru

Bintang Xianwu

Jokowi Ramal Stok Beras di Daerah Melimpah Maret 2023******

PresidenJoko Widodo mengatakan persediaan berasdi sejumlah daerah Indonesia bakal melimpah pada Maret 2023. Proyeksi tersebut mengingat panen raya akan terjadi pada akhir bulan Februari hingga awal Maret.

"Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektare), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektare). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada artinya stok melimpah," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (18/2).

Selain beras, Jokowi juga mengecek harga bahan-bahan pangan lainnya seperti minyak goreng dan telur.

"Saya lihat sudah dan harganya baik [beras], tadi Rp44.000 untuk 5 kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000. Tadi kita lihat semua warung ada semuanya dan melimpah di sini," kata dia.

Mengenai harga minyak goreng, Jokowi menyebut stok minyak goreng di Pasar Wonokromo cukup banyak dengan harga Rp14 ribu per liter. Kemudian untuk telur dan bawang merah, ia menyampaikan harganya juga turun meski tidak signifikan.

Jokowi berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat terus dipertahankan, sehingga inflasi baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan dapat dikendalikan dengan baik.

"Jangan sampai nanti kayak beras, sebulan yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh Tanah Air, bukan hanya di Jawa Timur saja. Tapi sekarang sejak lima hari yang lalu karena operasi beras dari Bulog sudah mulai turun, meskipun belum semua daerah," ujar Jokowi.

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.

Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.

"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).

Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.

Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.

"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.

Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

4 Ketentuan Beli Tiket KA Lebaran 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImenjual tiket kereta api(KA) angkutan Lebaran 1444 H mulai 26 Februari 2023 mendatang.

Perseroan mengatur sejumlah ketentuan terkait pembelian tiket KA Lebaran 2023. Pertama, tiket KA di masa angkutan lebaran 2023 dapat dipesan mulai 26 Februari untuk keberangkatan 12 April (H-45).

Kedua,untuk keberangkatan 4 Mei, tiket dapat dipesan mulai 4 April (H-30).

Keempat, loket di stasiun hanya melayani penjualan tiketgo showmulai tiga jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Beberapa jadwal reservasi tiket Lebaran 2023, di antaranya 27 Februari untuk keberangkatan 13 April, 28 Februari untuk keberangkatan 14 April, 3 Maret untuk keberangkatan 17 April, dan 8 Maret untuk keberangkatan 22 April.

Kemudian, 10 Maret untuk keberangkatan 24 April, 12 Maret untuk keberangkatan 26 April, 16 Maret untuk keberangkatan 30 April, dan 17 Maret untuk keberangkatan 1 Mei, 18 Maret untuk keberangkatan 2 Mei, dan 19 Maret untuk keberangkatan 3 Mei.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dalam rangka menghadapi Angkutan Lebaran ini, KAI akan melakukan berbagai kesiapan baik pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Joni pun mengatakan KAI bersama seluruh stakeholderakan melaksanakan kegiatan Ramp Check atau inspeksi keselamatan Standar Pelayanan Minimum di seluruh wilayah operasi KA. Sementara, para petugas KAI juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Daftar 10 Daerah dengan Angka Penggangguran Tertinggi Pada 2022******

Angka pengangguran diIndonesia mencapai 8,42 juta orang per Agustus 2022. Padahal, realisasi investasi mencapai Rp1.207 triliun alias melampaui target Rp1.200 triliun pada 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen alias 8,42 juta orang. Dengan begitu, ada sekitar 6 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Berdasarkan persebaran wilayahnya, Jawa Barat menempati urutan pertama wilayah dengan jumlah pengangguran terbanyak. BPS mencatat pengangguran di Jawa Barat (Jabar) mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022.

Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia versi BPS per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lihat Juga : Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M

Sedangkan berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Sedangkan jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui faktor melimpahnya pengangguran RI karena jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendah. Pasalnya, investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensivealias padat modal.

Airlangga mengatakan perusahaan butuh biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud merujuk pada mesin penyokong produksi, seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

"Oleh karena itu yang didorong pemerintah adalah UMKM dan entrepreneurship. Nah, UMKM dan entrepreneurshipini didorong lewat Perppu Ciptaker," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Ia menyebut aturan itu mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Dalam aturan terdahulu, pembentukan PT dibutuhkan modal minimal Rp50 juta. Namun, kini dengan modal lebih kecil pun bisa dilakukan.

Di lain sisi, ia menyebut banjir investasi RI masih relevan untuk mengatasi masalah pengangguran. Terlebih, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

"Pengangguran itu diatasi dengan investasi. Investasi ini tahun ini kita dorong Rp1.400 triliun. Kemarin dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) kita harap bisa meningkat sampai Rp1.600 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]