zeus vs hades pragmatic

Perjalanan Orang Asing

KM 149 Tol Padaleunyi Ditutup Malam Ini, Diimbau Jalan Alternatif******

PT Jasa Marga Tbk akan menutup sementara akses kilometer (km) 149 Jalan Tol Padaleunyi di Jawa Barat mulai Senin (1/1) malam ini pukul 22.00 WIB.

Penutupan tersebut dilakukan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan jembatan pada akses keluar/masuk km 149 Jalan Tol Padaleunyi, juga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai instruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

"Sesuai instruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR melalui surat No. BM.07.02-P/905 tanggal 29 Desember 2023, maka Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad sebagai pengelola Jalan Tol Padaleunyi akan melakukan penutupan sementara akses keluar/masuk Km 149 Jalan Tol Padaleunyi mulai Senin, 1 Januari 2024 pukul 22.00," kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan resmi di Jakarta.

Lihat Juga : Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru

Para pengendara diharapkan tetap berhati-hati selama berkendara, patuhi batas kecepatan berkendara di jalan tol, lakukan pembaharuan informasi jalan tol dengan mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, aplikasi Travoy, Website www.jasamarga.com atau one call center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080.

Jasa Marga mencatat sebanyak 376.949 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada 29-30 Desember 2023.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyampaikan, angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu jelang tahun baru 2023, total volume lalin ini meningkat 8,78 persen atau 346.512 kendaraan.

Lihat Juga : LRT Jabodebek Beroperasi hingga Jam 2 Pagi di Malam Tahun Baru

Akses menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan penumpang Kereta Cepat Whoosh yang hendak menuju Stasiun Tegalluar agar mengantisipasi penutupan sementara akses Pintu Tol Gedebage KM 149 dengan jalan atau moda alternatif yang tersedia.

Terdapat sejumlah akses alternatif yang bisa dipilih penumpang untuk menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar yaitu:

1. Exit tol Buah Batu lalu menuju ke Jl. Soekarno Hatta - Jl. Cimencrang - GBLA - Jembatan Cibiru Hilir

2. Exit tol Cileunyi lalu menuju Jl. Soekarno Hatta - Jl. Cimencrang - GBLA - Jembatan Cibiru Hilir

3. Shuttle Damri dengan rute Stasiun Bandung - Pasar Baru - Alun-alun Bandung - Asia Afrika - Trans Studio Mall - Uninus - Metro Indah Mall - Gedebage - Masjid Raya Al Jabbar - Stasiun Tegalluar.

4. Shuttle Bus Summarecon dengan rute Summarecon Mall Bandung menuju Stasiun Tegalluar

5. Commuter Line Bandung Raya menuju Stasiun Cimekar dan dilanjutkan dengan menggunakan ojek atau angkutan umum lainnya.

Eva menyebut penutupan Exit Tol KM 149 Tol Padalarang-Cileunyi oleh Jasa Marga dilakukan karena adanya perbaikan jembatan.

"Penyediaan aksesibilitas dan integrasi moda transportasi membuat Stasiun Kereta Cepat Tegalluar bisa dijangkau dengan mudah. Kami imbau kepada calon penumpang untuk berangkat lebih awal ke stasiun untuk menghindari tertinggal kereta karena melewati jalan alternatif," ujarnya. 

Meng Hailan Ye Chengjun

Luhut Dapat Tugas Anyar dari Jokowi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengaku baru saja mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah unggahan Instagram-nya, Luhut mengungkapkan tugas itu adalah mengkoordinasikan kementerian/lembaga agar masuk dalam satu portal layanan digital pemerintah.

"Beliau [Jokowi] berkata bahwa ini-lah saatnya menyederhanakan layanan berbasis digital yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L)," ujar Luhut dalam keterangan video yang diunggahnya, Jumat (12/1).

"Menpan RB sudah bekerja. Kami juga akan bicarakan di sini dengan tim," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut mengatakan, hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan belanja infrastruktur digital.

Luhut mengatakan, setiap kementerian/lembaga memiliki aplikasinya masing-masing.

"Sehingga kita kecilin aja. Jadi enggak perlu ngeluarin uang triliunan per tahun, bisa digunakan ke yang lain," tambah Luhut.

Jika tak ada aral melintang, layanan ini diharapkan bakal rampung pada Juli atau Agustus 2024.

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Panjang umur iman

JK Ungkap Sebab Tanah Bob Hasan Bisa Dimiliki Prabowo******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RIJusuf Kalla (JK) menjelaskan duduk perkara tanah Bob Hasan bisa dimiliki Prabowo Subianto, di mana kepemilikan lahan itu disinggung Anies Baswedan.

JK mengatakan tanah itu didapat usai Prabowo membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 silam. Pabrik itu punya lahan untuk hutan industri seluas 200 ribu hektare.

Mulanya, Prabowo menyambangi kantor Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai wapres dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menyebut Prabowo ingin melebarkan bisnisnya dengan membeli pabrik Kiani Lestari yang saat itu terjerat kredit macet di Bank Mandiri.

Setelah Prabowo setuju membeli pabrik kertas milik Bob Hasan secara tunai, JK memerintahkannya untuk pergi bertemu Agus Martowardojo. Setelah keduanya bertemu untuk merampungkan proses pembelian, Prabowo sah menjadi pemilik pabrik tersebut.

JK menegaskan lahan tersebut bukan pemberiannya, melainkan dibeli langsung Prabowo dari Bank Mandiri. Pabrik kertas yang sebelumnya milik Bob Hasan itu ada di Berau, Kalimantan Timur, sedangkan lahannya berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Rupanya, karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas. Hutan industri untuk menanam pohon bahan baku pabrik kertas. Luasnya di Penajam itu sampai 200 ribu ha. Jadi, hak pengelolaan (HPL) kira, hak guna usaha (HGU) saya tidak tahu. Lahan itu bagian dari pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri jual ke pengusaha nasional," tuturnya.

Namun, JK mengatakan bisnis pabrik kertas tersebut pada akhirnya tidak berkembang. Operasional pabrik yang tak mulus membuat lahan 200 ribu hektare itu juga tak dipakai.

"Pabriknya kalau tidak salah ada di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari IKN (IKN Nusantara). Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya, saya cuma setuju itu untuk dijual kepada pengusaha pribumi nasional. Saya tidak punya hak memberikan (tanah ke Prabowo), yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan," tutupnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Pada debat capres ketiga, Minggu (7/1), Anies mengatakan kepemilikan tanah seluas itu merupakan ironi.

Anies menyebut Prabowo yang kini menjabat menteri pertahanan bisa punya lahan seluas itu, tetapi setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tak memiliki rumah.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]