air88 slot

Dianhuang

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Alasan Mandor Masjid Zayed Minta Maaf ke Gibran Usai Lunasi Utang******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

Pengembangan diri para bos hiburan

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Teten: 'Thrifting' Gak Masalah, Yang Jadi Masalah Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengatakan dirinya tidak masalah dengan belanja barang bekas alias (thrifting). Ia hanya ingin memberangus impor pakaian bekas ilegal.

"Jangan ngomong thrifhting, pakaian bekas ilegal. Kita gak mau dibenturkan dengan thrifting. Thriftinggak masalah, ini kan masalahnya barang pakaian bekas ilegal," katanya di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Teten menegaskan budayathrifting ada di setiap subkultur masyarakat urban. Menurutnya, thriftingadalah hal yang bagus untuk lingkungan karena menerapkan prinsip recycle.

Di lain sisi, Teten mengatakan pihaknya sudah menyiapkan solusi bagi para pedagang thrifting yang terdampak pemberangusan pakaian impor ilegal. Ia menyediakan hotlineuntuk konsultasi jika para pedagang tetap ingin berjualan pakaian.

Hotlinetersebut dibuka per hari ini di nomor 0811-1451-587 yang bisa dihubungi via WhatsApp. Sementara itu, untuk panggilan telepon ada di nomor 1500587, dibuka pada pukul 8.00 hingga 16.00.

"Makanya kita buka hotline, ayo mau jualan apa ketika mereka tidak bisa lagi jualan pakaian bekas," tandas Teten.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

GBF 2023: Membangun Ketangkasan Bisnis dengan Transformasi Digital******

Grab Business Forum (GBF) 2023 digelar kembali sebagai ajang diskusi dan berbagi para pemimpin terkemuka dan perusahaan mengenai peran digitalisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kini, forum bisnis tahunan yang digelar sejak 2019 ini mengusung tema 'Digital Forward: Bracing for Market Uncertainties'.

Acara ini dibuka oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Masyita Crystallin, dan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri. Forum ini bertujuan untuk mengajak para pemangku kepentingan di Indonesia menentukan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, GBF 2023 terbagi dalam dua sesi acara yakni Executive Forumdan Business Talkbersama pemimpin industri dan bisnis, serta pelanggan perusahaan GrabForBusiness.

"Fakta ini tentunya membuat banyak bisnis mulai meninjau kembali strategi bisnis mereka, terutama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung kebutuhan bisnis yang terus berubah di tengah disrupsi pasar dan ketidakpastian global," tuturnya melalui keterangan resmi, Kamis (16/3).

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 membuktikan bahwa adopsi teknologi dapat mendorong perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan pada saat bersamaan, meningkatkan efisiensi operasional guna membangun bisnis yang berkelanjutan.

Maka dari itu, sebagai upaya mendukung pertumbuhan kalangan bisnis dan perusahaan, Grab menghadirkan GrabForBusiness, platform layanan terintegrasi untuk digitalisasi dan solusi bisnis.

Layanan GrabForBusiness kini semakin komprehensif dengan beragam layanan untuk perusahaan, mulai dari transportasi (GrabBike dan GrabCar), pengiriman (GrabExpress), pengantaran makanan (GrabFood), voucher hadiah digital (GrabGifts), belanja (GrabMart) dan layanan Grab lainnya (GrabMaps dan GrabAds).

Director of GrabForBusiness, Roy Nugroho, menyampaikan bahwa misi GrabForBusiness adalah membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan akselerasi digital dengan menerapkan teknologi AI (Kecerdasan Buatan), IOT (Internet of Things), digitalisasi seperti Bluetooth Beacon, serta membangun teknologi GrabMaps.

"Saat ini, GrabForBusiness telah melayani lebih dari 8.000 pelanggan perusahaan di seluruh Indonesia. Melalui ajang Grab Business Forum tahun ini, perusahaan-perusahaan Indonesia diharapkan dapat memperoleh wawasan baru tentang peran digitalisasi sebagai kunci dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi dan membangun ketangguhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global," ujar dia.

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

BPJS Ketenagakerjaan Tambah Perlindungan bagi PMI, Besaran Iuran Tetap******

BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Adapun inti dari Permenaker yang telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu adalah besaran iuran yang tetap dengan peningkatan manfaat. Ida mengatakan, aturan tersebut merupakan jawaban pemerintah atas isu jaminan sosial yang selama ini dialami oleh para PMI.

"Karena bekerja itu adalah hak (warga negara), maka kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, adalah memastikan perlindungan kepada mereka, mulai dari sebelum berangkat, ketika bekerja dan setelah kembali bekerja," ujar Ida.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia menjelaskan, besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tetap Rp370 ribu untuk PMI yang memiliki perjanjian kerja 24 bulan.

Selain kedua program tersebut, PMI juga dapat mempersiapkan tabungan hari esok melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai Rp50 ribu hingga Rp600 ribu.

"Sekarang PMI dapat lebih fleksibel memilih masa perlindungannya sesuai dengan masa kontrak kerja. Sehingga PMI yang bekerja di bawah 24 bulan tidak lagi merasa dirugikan," kata Roswita.

Peningkatan Manfaat Jaminan Sosial

Permenaker 4 tahun 2023 turut meningkatkan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI dari 14 menjadi 21. Total, ada 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya bertambah seperti berikut.

1. Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan sebesar maksimal Rp50 juta
2. Homecare selama 1 tahun dengan biaya maksimal Rp20 juta
3. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2,5 juta
4. Penggantian kacamata maksimal Rp1 juta
5. Bantuan PHK sepihak Rp1,5 juta
6. Bantuan PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar Rp25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp15 juta
7. Bantuan uang bagi PMI yang mengalami pemerkosaan sebesar Rp50 juta.

Adapun untuk manfaat dengan tambahan nilai, yaitu santunan kematian, santunan berkala karena cacat total tetap, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan, biaya pemulangan PMI bermasalah, biaya pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja, biaya penggantian gigi tiruan, dan beasiswa untuk anak PMI.

Selain itu, batas kadaluarsa klaim untuk manfaat JKK diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun.

Roswita menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fitur eklaim pada laman eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id yang memudahkan peserta maupun keluarga untuk melakukan klaim dan memperpanjang kepesertaan di mana dan kapan saja, bahkan di negara penempatan.

Lebih lanjut, Roswita mengimbau kepada seluruh PMI untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, baik proses pendaftaran, perpanjangan kepesertaan, maupun pembayaran iuran dapat dilakukan dari luar negeri melalui kanal online www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran.

"Semoga dengan kenaikan manfaat dan beragam kemudahan layanan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para PMI yang selama ini menjadi cita-cita dari pemerintah," kata Roswita.

Informasi lebih lanjut terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui website resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menghubungi call center 175.