cara pasang togel lewat online

Reinkarnasi di semua alam

Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal waktu balik modal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) di tengah permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Menurutnya, perpanjangan konsesi dari semula 50 tahun masih belum final. Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pertimbangan KCIC banyak. Situasi dan kondisi di lapangan, di proyek itu sudah berubah. Indikator-indikator investasi itu sudah banyak perubahan, yang paling kritis adalah terkait demand forecast," katanya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Kamis (8/12).

Ada juga kendala di mana rencana setoran modal PT PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui oleh pemilik saham. Menurutnya, kontribusi dalam bentuk lahan perlu dimonetisasi dahulu. Sementara itu, Dwiyana mengatakan waktunya sudah tidak cukup.

Merespons tiga tantangan tersebut dan fakta adanya cost overrun, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Setelah hasil diskusi dengan beberapa konsultan, Dwiyana menegaskan bahwa perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Ia lantas menyinggung soal balik modal proyek KCJB.

"Salah satunya ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi. Kalau balik modal kan kita sudah sampaikan bahwa 38-40 tahun, kondisinya seperti itu," tegasnya.

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Empat Anak BUMN akan IPO Tahun Depan, Anak Pertamina hingga Pupuk******

Kementerian BUMN membeberkan rencana penawaran umum perdana saham (IPO) empat anak BUMNpada 2023 mendatang.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan tahun depan ada empat perusahaan pelat merah yang akan IPO.

Rinciannya, IPO PT Pertamina Geothermal Energy(PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk meningkatkan ketahanan energi.

"Atas dasar rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi kita, ada empat rencana BUMN dan anak usaha BUMN yang kita lakukan penawaran ke publik," ujar Pahala Mansury dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/12).

Dari sisi energi, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan cadangan migas nasional, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, seiring dukungan untuk mengurangi emisi karbon.

Kemudian, dari ketahanan pangan, IPO anak usaha BUMN berupaya melanjutkan hilirisasi industri kimia dan peningkatan tingkat ketersediaan pupuk guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Hilirisasi industri sawit juga dilakukan karena masih minimnya CPOuntuk produksi minyak goreng BUMN.

"Kami harap hilirisasi industri kelapa sawit termasuk pengembangan industri minyak goreng, serta penambahan kapasitas biosolar melalui produksi [campuran biosolar] POME dan FAME diproduksi Palm Co," ujarnya.

Berikut rincian IPO empat anak BUMN:

1. Pertamina Geothermal Energy(PGE) merupakan salah satu perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia berdasarkan total kapasitas terpasang yang mencapai 672 megawatt.

Perusahaan sedang menyampaikan usulan rentang harga IPO kepada OJK. Berdasarkan laporan keuangan per 2021 pendapatan PGE mencapai US9 juta dengan EBITDA margin 78,7 persen.

2. Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan subholdingupstreamPT Pertamina (Persero) yang memiliki produksi dan eksplorasi migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Pertamina.

IPO PHE diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US0 miliar pada 2024.PHE mencatat pendapatan US,7 miliar dengan EBITDA US miliar. Adapun rencana belanja modal perusahaan setiap tahun berkisar Rp60 triliun-Rp90 triliun.

3. Palm Co merupakan subholding bidang sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan penggabungan beberapa anak usaha produsen kelapa sawit di bawah entitas Palm Co. Targetnya, peraturan pemerintah (PP) terkait penggabungan selesai pada akhir tahun ini.

Lalu, rencana IPO Palm Co diharapkan mulai dilakukan pada kuartal II 2023 dan tercatat di pasar modal pada kuartal III 2023.

4. Pupuk Kaltim merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki kapasitas terpasang 6,5 juta ton per tahun dari total kapasitas Pupuk Indonesia 21,1 juta ton per tahun.

Rencananya, hasil IPO Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ekspansi pengembangan pabrik urea di Papua dan Papua Barat, juga pengembangan pupuk Amorea di kawasan Maluku, dan akselerasi industri kimia. 

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Startup Glints PHK 18 Persen Karyawan******

Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan untuk menyesuaikan bisnis, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Mengutip Tech in Asia, hampir 18 persen dari 1.100 karyawan terkena PHK. Ini berarti pengurangan karyawan berdampak kepada sekitar 198 karyawan.

Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen ikut terdampak.

"Menanggapi realitas pasar, kami telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya di seluruh sektor. Kami membekukan perekrutan, mengurangi tunjangan dan pengeluaran, serta melakukan pemotongan gaji sukarela untuk tim manajemen, termasuk para pendiri," paparnya.

Namun, Oswald mengaku hal itu tidak cukup. Ia mengatakan PHK selalu menjadi opsi terakhir. Tetapi untuk beradaptasi dengan pasar dan memperkuat ketahanan bisnis, ia mengaku harus merestrukturisasi perusahaan dan beroperasi seefisien dan seramping mungkin.

Untuk memastikan hak semua karyawan yang terdampak, Oswald menekankan Glints telah menyusun paket dukungan komprehensif sesuai aturan hukum. Beberapa detail dari paket dukungan ini meliputi:

1. Pesangon
2. Pencairan Cuti Berbayar
3. Ekuitas
4. Manfaat Kesehatan

Selain itu, ada juga beberapa dukungan karier untuk karyawan Glints yang terkena PHK. Langkah ini diharapkan bisa membantu para karyawan terdampak mendapatkan pekerjaan baru.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Buwas Duga Ada Penggiling Sengaja Naikkan Harga Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menduga ada penggiling yang sengaja menaikkan harga berassaat akan diserap Bulog.

Penggiling menaikkan harga dari yang ada di kontrak sebesar Rp10.200 menjadi Rp11 ribu per kilogram (kg). Penggiling disebut menaikkan harga berdasarkan perintah pihak lain.

"Penggilingan ditanya 'kamu kan kontrak sama kita kemarin harganya Rp10.200, kenapa harganya sekarang Rp11 ribu'. Perintah pak, disuruh katanya menaikkan harga," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

Namun, dia menyerahkan kasus itu ke Satgas Pangan. "Itu ada keterlibatan pemerintah dengan swasta. Itu (penindakan) terserah Satgas Pangan, kalau ini sudah merupakan pidana umum, itu bisa segera ditindaklanjuti," ujar Buwas kepada wartawan usai rapat.

Buwas juga menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, data tersebut tak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis, sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal. Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

"Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data (Kementan) ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya (beras) enggak ada," ungkap Buwas.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

[Gambas:Video CNN]