situs slot tergacor di indonesia

Kamu Xuan Zhou Youwei

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi teguran tertulis kepada PTAjaibSekuritas Asia dan PTStockbitSekuritas Digital.

Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

Sementara, sanksi kepada Stockbit diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00030/BEI.ANG/10-2022.

Kedua perusahaan mendapat sanksi karena berdasarkan hasil pemeriksaan bursa, keduanya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Selain itu, keduanya juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

CNNIndonesia.com masih berupaya meminta tanggapan Ajaib dan Stockbit. Namun, kedua perusahaan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Alasan Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS******

Perusahaan asal Inggris, Unilever, menarik sejumlah produk sampokering aerosol Dove hingga TRESemme di Amerika Serikat(AS). 

MengutipCNN, Selasa (25/10), produk-produk tersebut ditarik karena potensi adanya benzena, bahan kimia yang menyebabkan kanker. Produk tersebut diproduksi sebelum Oktober 2021 dan didistribusikan di pengecer nasional.

Badan pengawas obat dan makanan (FDA) menyebutkan beberapa produk-produk yang mengandung benzena seperti Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa Segar, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist dan Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

FDA juga menyatakan konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk instruksi tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Procter & Gamble (PG) menarik lebih dari 30 produk perawatan rambut semprot aerosol, termasuk banyak sampo kering dan kondisioner kering, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat mengandung benzena.

P&G juga mengeluarkan penarikan serupa untuk lebih dari selusin deodoran dan semprotan aerosol Old Spice dan Secret, memperingatkan bahwa produk tersebut juga dapat mengandung benzena.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Ekonomi Dunia Diprediksi Gelap, Bahlil Yakin Investasi RI Tetap Cerah******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin investasiIndonesia tetap cerah pada tahun depan, meskipun banyak kalangan memprediksi ekonomidunia bakal gelap.

Menurutnya, investasi tahun depan bahkan lebih baik dari tahun ini dan ditargetkan mencapai Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini.

"Menyangkut outlook 2023 saya jujur berhati-hati karena ekonomi global nggak menentu. Tapi Indonesia ada secercah harapan 2023 akan membaik. Secara pribadi, punya optimisme investasi 2023 akan jauh lebih baik ketimbang 2022," ujarnya dalam dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

Untuk menggaet investasi di tahun depan, pemerintah menyiapkan beberapa stimulus yang akan menjadi 'pemanis' bagi investor. Namun, ia belum menjelaskan dengan detail apa saja yang akan ditawarkan kepada investor.

"Kami sedang menyusun perusahaan apa aja yang bakal datang pada 2023 untuk melakukan investasi dan perusahaan apa saja yang sekarang sudah existing dan tetap lanjutkan investasi. Nanti lanjutannya, kami sampaikan," jelasnya.

Bahlil menyebutkan telah menyusun target investasi sekitar Rp1.400 triliun pada 2023. Namun, angka tersebut belum pasti karena masih menunggu pembahasan internal pemerintah apakah target tersebut cukup realistis atau tidak.

"Target kita tahun depan Rp1.400 triliun. Naik (dari 2022), tapi saya belum bisa memastikan sekarang. Tim sekarang sedang dirumuskan. November nanti kita bicara," ungkapnya.

Sementara itu, untuk target tahun ini yang sebesar Rp1.200 triliun, ia juga optimistis bisa tercapai. Sebab, pemerintah sudah memiliki perhitungan potensi sisa investasi dari perusahaan yang bakal masuk dan yang sudah ada.

"Kami sudah mempunyai data terhadap perusahaan sedang investasi yang sudah 70 persen dan 60 persen yang harus mengejar targetnya sampai akhir tahun. Kami sudah hitung by name, alamat, jenis usaha, investasinya, closing kapan. Ada data itu semua. Kami bukan asbun (asal bunyi). Saya punya prinsip. Jadi optimis capai target Rp1.200 triliun," terang Bahlil.

Adapun realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada Januari-September 2022 sudah sebanyak Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target.

Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp479,3 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi teguran tertulis kepada PTAjaibSekuritas Asia dan PTStockbitSekuritas Digital.

Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

Sementara, sanksi kepada Stockbit diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00030/BEI.ANG/10-2022.

Kedua perusahaan mendapat sanksi karena berdasarkan hasil pemeriksaan bursa, keduanya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Selain itu, keduanya juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

CNNIndonesia.com masih berupaya meminta tanggapan Ajaib dan Stockbit. Namun, kedua perusahaan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]