warnetslot

Keterlibatan dengan kekuasaan

Space X Ingin Investasi di IKN******

Perwakilan US-ASEANBusiness Council Taufikurrahman menyampaikan bahwa Space Xberminat untuk berinvestasi ke IKNuntuk mendukung visi kota pintar. 

Hal itu ia sampaikan dalam Mandiri Investment Forum, Kamis (2/2).

"Space X, salah satu perusahaan Elon Musk, yang akan masuk ke Indonesia untuk bisnis internet yang jauh lebih cepat dari internet tradisional karena pakai satelit. Ini mungkin akan banyak membantu teknologi untuk IKN dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami mohon dibantu proses licence-nya (perizinannya)," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/2).

Menanggapi rencana itu Kepala BKPM/ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinannya.

"Silakan saja. Inventarisir, apa masalah-masalahnya, tapi langsung mengerucut. Perusahaan A mau investasi, sekian investasinya, sektornya apa, masalahnya apa. Pak Sesmen, Pak Indra (Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal) bantu asistensi. Selama itu benar melakukan investasi, dan itu domainnya di Kementerian Investasi dan kementerian lainnya, kita akan percepat. Saya akan percepat. Itu janji saya," katanya.

Bahlil menegaskan komitmennya untuk siap membantu para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya tidak akan menahan investasi yang masuk ke Indonesia.

"Karena menurut saya, menahan investor, menahan investasi, itu sama dengan menahan potensi penciptaan lapangan pekerjaan, menahan pendapatan negara dan competitiveness kita terganggu. Yang penting clear (jelas)," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya siap memfasilitasi minat investasi perusahaan Elon Musk itu. Ia mengakui ada banyak proposal investasi untuk mendukung konektivitas di IKN.

"Untuk konektivitas (di IKN) banyak sekali yang menawarkan teknologi segala macam, silahkan bicarakan dengan tim kami, kami siap. Kami memang ingin melakukan beberapa lompatan ke depan, untuk Elon Musk tadi saya belum melihat proposalnya seperti apa," kata Bambang.

Kelahiran kembali modern setiap hari

Babak Baru di Vietnam: Gojek Tunjuk Sumit Rathor Jadi General Manager******

Memasuki 2023, Gojek, platform on-demandterdepan di Asia tenggara, memulai babak baru bagi bisnisnya di Vietnam. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sumit Rathor sebagai General Manager Gojek Vietnam.

Sumit menggantikan peran Duc Phung, co-founderdan General Manager Gojek Vietnam sejak 2020, yang memutuskan mencari tantangan baru di luar organisasi.

Menurut Direktur Grup GoTo dan Head of Food and Indonesia Sales & Ops Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, pertumbuhan Gojek di Vietnam tidak hanya fokus dari sisi bisnis semata, tetapi juga melanjutkan terciptanya dampak sosial yang positif untuk pelanggan dan mitra.

Dia hadir dengan membawa pengetahuan luas dan keahlian dalam memaksimalkan sumber daya manusia di lingkungan teknologi agar dapat meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Menurut Catherine, pengalaman Sumit yang beragam, didukung oleh rekam jejak dalam mengelola pasar global dan regional, serta kegigihan dalam menciptakan dampak positif bagi pelanggan dan mitra, menjadikan Sumit sebagai kandidat yang ideal untuk mengarahkan Gojek Vietnam ke fase selanjutnya.

"Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Sumit, tim Gojek di Vietnam akan terus mencapai level baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih dalam di pasar," tegasnya.

Terkait dengan tugas barunya tersebut, Sumit menilai Vietnam adalah pasar yang penting dan dinamis bagi Gojek. Dengan karakter yang gesit, dikombinasikan dengan pemahamanhyperlocalyang mendalam, akan menempatkan perusahaan di posisi yang tepat guna memanfaatkan potensi ini.

"Saya senang mendapat kesempatan untuk memimpin perjalanan Gojek Vietnam selanjutnya. Bersama-sama kami akan membangun bisnis yang lebih kuat dan melanjutkan upaya kami untuk memberikan dampak positif bagi semua orang yang mengandalkan layanan kami," ujarnya.

Selama menjalankan tanggung jawab dalam mengelola beberapa wilayah Indonesia, Sumit berperan penting dalam memperkuat pangsa pasar Gojek. Selain itu, dirinya juga telah terbukti memastikan ketahanan dan pemulihan bisnis selama pandemi Covid-19.

Dia membangun tim yang kuat, serta menstandardisasi dan memperkuat proses terintegrasi di wilayah tersebut. Sebelum bergabung dengan Gojek, Sumit memegang berbagai posisi kepemimpinan senior di industri manufaktur global, dan mendorong pertumbuhan luar biasa di berbagai wilayah geografis.

Catatan Pengaduan

Data Kemnaker: 25 Ribu Pekerja Jadi Korban PHK Sepanjang 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 25 ribu pekerja di Indonesia jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan jumlah itu berasal dari berbagai daerah dan sektor industri.

"Jumlah tenaga kerja ter-PHK sampai Desember 2022 sebanyak 25.114 orang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Kemudian, untuk bidang pekerja yang paling banyak di PHK berasal dari aneka sektor industri dan industri dasar mencapai 5.805 orang di seluruh Indonesia, serta sektor pertambangan sebanyak 5.192 orang.

Sedangkan, yang paling sedikit terdampak PHK adalah pekerja di sektor pendidikan yang jumlahnya hanya 105 orang dari seluruh wilayah di Tanah Air.

Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu masih ada juga pekerja yang dirumahkan. Dari data Kemnaker terdapat 8.813 pekerja yang di rumahkan pada 2022.

Sementara, untuk tahun ini belum ada perusahaan yang melaporkan sudah melakukan PHK ataupun akan melakukan PHK ke Kemnaker.

"Belum ada data (PHK tahun ini)," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Sistem ortodoksi terkuat

SAP Express Buka Suara soal Viral Kurir Meninggal Ketika Antar Paket******

PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAP Expressbuka suara soal viral kurir paketnya yang meninggal saat sedang bertugas.

Presiden Direktur SAP Express Budiyanto Darmastono menjelaskan kurir bernama Yulan Susilo (YS) itu memiliki sakit jantung. Meski sudah diminta dokter untuk pasang ring, Yulan merasa takut dan hanya bersedia meminum obat.

"Sebelum jalan kirim barang, yang bersangkutan (YS) juga minum obat jantung. Saat di lokasi, yang bersangkutan berhenti, turun dari sepeda (motor) sambil memegang dada, langsung pingsan," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (16/2).

Staf SAP Jakarta Barat pun langsung meluncur ke lokasi kejadian, bersama dengan mobil ambulans. Sementara itu, staf lain menjemput istri korban sebelum akhirnya almarhum dilarikan ke rumah sakit.

"Selama ini yang bersangkutan bekerja baik sopan dan tidak pernah ada masalah. Proses (pencairan) BPJS berjalan, diproses," ungkap Budiyanto.

"Semoga almarhum diampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman dan ketabahan, serta ditempatkan di tempat yang layak," pungkasnya.

Sebelumnya, viral gambar berisi seorang kurir meninggal saat mengantar paket pelanggan. Narasi yang berkembang di media sosial adalah kurir tewas karena kelelahan ketika mengantar paket pelanggan.

YS (42) ditemukan meninggal dunia di sebuah perumahan di daerah Kembangan, Jakarta Barat sekitar pukul 14.09 WIB pada Rabu (15/2).

Kapolsek Kembangan Kompol Ubaidillah mengatakan YS tewas saat akan mengantarkan paket ke salah satu rumah di perumahan tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh satpam perumahan.

Melihat hal itu, satpam dibantu dengan warga sekitar kemudian melakukan pengecekan terhadap korban. Saat dicek, korban sudah meninggal dunia. Peristiwa itu pun dilaporkan ke Polsek Kembangan.

"Hasil pemeriksaan awal di lokasi tidak adanya bekas penganiayaan atau kekerasan pada tubuh korban," ucap Ubadillah dalam dalam keterangannya hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja