kampung slot login

latihan kecil

3.500 Ton Beras Impor Asal Kamboja Tiba di Tanah Air Hari Ini******

Sebanyak 3.500 ton beras impordari Kamboja akhirnya tiba di Indonesia hari ini (2/11) untuk memenuhi stok pangan nasional.

Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, muatan beras impor itu langsung dibongkar muat untuk kemudian dibawa ke gudang Bulog di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut 3.500 ton beras impor ini merupakan tahap awal dari pengiriman untuk stok di Jawa Tengah, yakni totalnya 10 ribu ton.

Arief menambahkan pasokan beras impor Kamboja ini juga untuk memberikan kepastian cadangan beras aman di Bulog menjelang akhir tahun hingga masa Pemilu 2024 mendatang.

"Sampai dengan Februari nanti kita ada eventbesar, pesta demokrasi. Kemudian sampai dengan 9 April big season, kami akan pastikan Jateng dan provinsi lainnya aman," ungkapnya.

"Cadangan pangan di Bulog itu kita jaga di atas 1 juta ton, demikian perintahnya Pak Presiden. Jadi tidak akan seperti sebelum sebelumnya, stok di bawah 500 ribu ton, enggak. Kami akan pastikan ketersediaan pangan nasional itu cukup, jadi tidak boleh main-main karena beras ini harus ada", imbuh Arief.

Masa kemarau panjang atau El Nino menjadi salah satu pemicu turunnya produksi beras di tingkat petani karena banyak petani yang mengalami gagal panen atau puso, tak terkecuali di Jawa Tengah.

"Kita berharap ini bulan November ini sudah memasuki bulan penghujan, kita berdoa dan juga kita pun akan seoptimal mungkin untuk memberdayakan ya kami akan terus turun bekerja sama dengan Petani untuk bercocok tanam dan ke depan kita Insya Allah akan mendapatkan panen raya padi yang lebih baik", ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Pemerintah memutuskan mengimpor beras karena kapasitas produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami tren penambahan sebanyak 2,9 juta jiwa per tahun.

[Gambas:Video CNN]

badai setan

QR Code Tak Bisa Dipakai Jika Penumpang Cetak Tiket Fisik Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengingatkan penumpang yang telah memiliki QR code tiket kereta cepat Whooshtidak perlu mencetak secara fisik.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan penumpang yang telah membeli tiket Whoosh melalui aplikasi dan website akan mendapatkan QR code.

QR code tersebut dapat digunakan untuk membuka gate dan melanjutkan perjalanan menuju peron. Oleh karena itu, penumpang yang sudah memiliki QR code tidak perlu lagi mengantre di mesin tiket untuk mencetak tiket fisik.

Ia menyebut penumpang yang tetap membutuhkan tiket fisik, pencetakan dapat dilakukan melalui ticket Vending Machine di stasiun. Namun, jika sudah mencetak tiket fisik, maka QR code tiket yang dimiliki secara otomatis tidak dapat digunakan kembali karena secara sistem sudah tidak dapat dibaca.

'Dengan menggunakan QR Code Tiket, penumpang tidak perlu lagi khawatir kehilangan tiket fisik yang dibutuhkan untuk gate in dan gate out di stasiun atau terburu-buru untuk hadir di stasiun untuk melakukan pencetakan tiket. Cukup scan QR Code Tiket pada gate, dan gate akan langsung terbuka dalam hitungan detik," ujar Dwiyana melalui keterangan resmi, Senin (30/10).

Ia lantas mengingatkan penumpang dapat melakukan boarding paling cepat waktu 30 menit hingga 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jika sudah diizinkan, penumpang dapat langsung mengantre untuk melakukan gate indengan mengarahkan QR code tiket pada mesin pemindai yang terpasang di gate.

Sementara untuk penggunaan tiket fisik, penumpang cukup memasukkan tiketnya ke dalam slot di gatesaat lampu berwarna hijau. Jika sesuai maka tiket akan keluar dari slot yang berbeda, setelah penumpang mengambil kembali tiket maka gateakan otomatis terbuka.

"KCIC mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang selama ini telah memilih kereta cepat Whoosh sebagai moda transportasi untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya," tutup Dwiyana.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan scan QR code tiket adalah:

1. Pastikan tiket yang akan discan sesuai dengan jadwal boarding kereta cepat Whoosh
2. Pastikan penumpang melakukan scan tiket sesuai dengan nama yang tertera pada tiket
3. Pastikan kecerahan pada layar ponsel jangan sampai terlalu gelap
4. Pastikan seluruh area QR code terlihat dengan jelas saat melakukan scan
5. Pastikan sinyal handphonedalam keadaan baik saat akan melakukan scan QR code tiket.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

Sandiaga Akui Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui harga tiket pesawat di Indonesia masih cukup mahal.

Karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan industri penerbangan dan Kementerian Perhubungan agar harga tiket tersebut lebih terjangkau masyarakat.

"Iya masih mahal dan kita mengupayakan untuk mendorong jumlah penerbangan ditambah dan ketersediaan kursi kita bekerja sama dengan industri penerbangan dan kementerian perhubungan," kata Sandiaga di Makassar, Jumat (3/11).

"Harapannya agar menuju Nataru ditambah jumlah penerbangan, sehingga (dengan) ditambahnya jumlah kursi, harga tiket lebih terjangkau," ungkapnya.

Sementara, terkait peluang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, Sandi memastikan pemerintah dapat mendorong pergerakan antarkabupaten dan kota di atas 6 jam.

"Kami mendorong destinasi-destinasi yang ada, terutama kampung karst Ramang-ramang di Maros, agar lebih didorong sehingga bisa jadi pemicu bergeraknya wisata-wisata nusantara yang kita targetkan 1,2 miliar pergerakan wisatawan nusantara tahun ini," tuturnya.

Sandiaga mengimbau semua pihak harus menjaga Kampung Ramang-ramang, yang masuk dalam wilayah geopark UNESCO, agar tidak mengalami kasus yang dialami seperti di Danau Toba.

"Kita harus menjaga jangan sampai seperti (danau) Toba yang mendapatkan kartu kuning, harus kita jaga. Saya tadi menggugah pemikiran mahasiswa agar mereka terlibat untuk menjaga, karena ekosistem Geopark UNESCO itu ada partisipasi masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Pengembang Usulkan 'Propertynomic' ke Jokowi Minta Properti Jadi PSN******

Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar propertimenjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal itu sesuai dengan proposal 'Propertynomic' yang mereka gagas.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengatakan properti harusnya bukan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Otomatis kami mendorong proposal properti sebagai sebuah proyek strategis nasional (PSN). Properti sebagai PSN ini enggak pernah dibahas, yang dibahas properti sebagai pertumbuhan ekonomi,"katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Namun yang terjadi justru backlog perumahan masih 12,7 juta unit pada 2020, turun tipis dari 13,5 juta unit pada 2010.

Karenanya, ia mengatakan diperlukan langkah inovatif terhadap sektor properti, termasuk dengan menjadikannya sebagai PSN.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developer investasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imagine kalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

Ia juga menilai langkah Jokowi menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumah di bawah Rp2 miliar belum efektif menurunkan angka backlog, serta belum mencakup 'Propertynomic'.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

Guizhou Fengyun

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.