voucher belanja gratis

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Era Sihir Super Abadi

Kepala dan Perangkat Desa Tak Akan Diberi THR dan Gaji ke******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Anak Eks Gubernur DKI Henk Ngantung Gugat Produsen Sariayu Rp1,5 M******

Anak Gubernur ke-6 DKI Jakarta Hendrik Hermanus Joel Ngantung alias Henk Ngantung menggugat PT Martina Berto Tbk, produsen kosmetik Sariayu Rp500 juta ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Mereka adalah; Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, Christie Pricilla Ngantung. Gugatan terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 4 Juli lalu dengan nomor pokok perkara 68/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Mengutip situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan dilayangkan dengan dalih PT Martina Berto telah melanggar hak ekonomi mereka atas ciptaan sketsa/gambar "Tugu Selamat Datang" dengan menggunakannya dalam bentuk siluet pada Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta).

Mereka juga meminta pengadilan menghukum Martina Berto membayar kerugian immateriil sebesar Rp500 juta secara penuh dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"(Juga) Menghukum tergugat menghentikan seluruh proses produksi terhadap Produk Trend Color Sari Ayu Tahun 2018 (Tema Jakarta), berikut produk-produk dan/atau media promosi lainnya yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang," kata mereka seperti dikutip dari berkas permohonan gugatan.

Selain tuntutan itu, mereka juga minta pengadilan segera memerintahkan Martina Berto menarik seluruh produk yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang, baik yang beredar secara nasional maupun internasional.

"(Juga) Menghukum tergugat untuk menyerahkan persediaan produk-produk yang memuat gambar siluet Tugu Selamat Datang yang tersisa, termasuk setiap kemasan produk yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada penggugat untuk keperluan penghancuran," kata mereka.

Jika Martina Berto tak melaksanakan putusan, mereka meminta pengadilan menghukum perusahaan itu dengan uang paksa alias dwangsom sebesar Rp5 juta per hari.

CNNIndonesia.comsudah berupaya menghubungi Direktur Utama PT Martina Berto Bryan DE Tilaar. Namun, dia masih belum mau berkomentar soal gugatan tersebut.

"Saya lagi ini mau take offdi pesawat 8 jam penerbangan untuk beberapa kegiatan, jika tidak secepatnya, minggu depan 1 waktu ditanggapi, terima kasih," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

<句子>

Bayangan Konoha

<句子>