1121slot

Tertawa Erythrina

Otorita Klaim Ekosistem Nusantara Rusak Sebelum Ditetapkan Jadi IKN******

Otorita IKN menyebut sebagian besarekosistemdi IKN Nusantara sudahrusak, bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon ibu kota baru Indonesia.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan pihaknya punya pekerjaan rumah (PR) yang berat memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati (kehati) yang terancam tersebut.

"Dalam situasi ekosistem yang ada di IKN, yang kita ketahui bahwa sebagian besar itu telah mengalami kerusakan, bahkan sebelum ditetapkannya IKN. Diperlukan upaya-upaya ekstra untuk melindungi kehati dengan melakukan pemulihan pada ekosistem yang ada," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan ada 3.889 spesies yang masuk dalam daftar kehati di IKN. Bahkan, beberapa di antaranya masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Daftar merah tersebut berarti yang terancam punah. Ada 36 jenis mamalia, 39 burung, 89 ikan, 12 herpetofauna, 2 serangga, 180 invertebrata laut, 81 tumbuhan, dan 1 jamur.

Oleh karena itu, OIKN bekerja sama dengan mitra terkait untuk mendeteksi keberadaan flora dan fauna di calon ibu kota baru tersebut. Salah satu yang disorot Pungky dan tim adalah keberadaan pesut di sekitar wilayah IKN.

"Khusus di perairan, kami dibantu Yayasan RASI melakukan survei di Teluk Balikpapan dan Muara Jawa dengan hasil perjumpaan 13 pesut atau irrawaddy dolphins dan dua kali lumba-lumba. Memang terjadi penurunan kerapatan populasi pesut, diduga, masih dalam pengamatan lebih lanjut," tutur Pungky.

Pungky menyebut proses penyusunan rencana induk pengelolaan kehati di IKN sudah disusun sejak Juli 2023, setelah beberapa proses penyesuaian. Ia berharap hasil finalnya bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan IKN Nusantara mulai awal 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Siapa saya

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

langit keputusasaan

Harga Sewa Mal di Jabodetabek******

Konsultan properti Colliers Indonesia memperkirakan harga sewa mal naik tahun ini. Pasalnya, pengelola lelah 'berdarah-darah' setelah pandemi covid-19.

Colliers menyoroti rencana kenaikan harga sewa mal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, Jawa Timur.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan rata-rata tarif dasar sewa tenant atau gerai di mal Jakarta pada kuartal IV 2023 sebesar Rp563 ribu. Sedangkan di kawasan Bodetabek disewakan senilai Rp388 ribu pada rentang waktu yang sama.

"Ada beberapa mal yang kemungkinan dia akan terus menyesuaikan tarif sewa. Kami perkirakan di tahun ini tarif sewa akan naik, walaupun naiknya tidak terlalu banyak," sambung Ferry.

Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Ferry mengatakan rata-rata tarif dasar lahan mal di kota ini sekarang menyentuh Rp445 ribu per meter persegi.

Berdasarkan data Colliers, sudah ada beberapa mal di Surabaya yang ancang-ancang menaikkan tarif sewa. Salah satu alasan menaikkan tarif adalah tingkat hunian dan traffic mal.

"Secara umum, pengelola mal ini merasa bahwa mereka sudah cukup berkorban selama pandemi, dalam arti lebih fleksibel untuk tempo sewa, negotiabledalam menurunkan tarif sewa. Selama 2 tahun-3 tahun pandemi itu mereka merasa sudah banyak yang dikompromikan," jelas Ferry.

Meski begitu, Ferry menyarankan para pemilik mal tetap fokus memikirkan cara agar pusat perbelanjaan modern itu tetap hidup di masa sekarang ini.

Jika trafficsudah bagus, baru akan lebih masuk akal mereka menawarkan tarif tenant baru.

Sampai kuartal IV 2023, tingkat hunian atau keterisian mal di Jakarta menyentuh 74,4 persen, Bodetabek 69,5 persen, dan Surabaya 73,1 persen.

Colliers mencatat beberapa penyewa yang cukup ekspansif di mal-mal Jabodetabek meliputi sektor pakaian olahraga, multi brand, aksesoris, kue, dan mainan anak. Tak jauh beda, sektorfood and beverage(FnB) juga menguasai sejumlah gerai di mal Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Luhut Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP di Ledakan Smelter PT ITSS******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan terdapat indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga menyebabkan ledakan di tungku smelternikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun, temuan itu baru berdasarkan investigasi awal. Penyelidikan dilakukan sejak 25 Desember lalu oleh tim dari Kemenko Marves, Kemenaker, Kemenperin, Korem, Polda, Polres, Kodim, serta pemerintah daerah

Untuk kesimpulan akhir, Luhut meminta Kapolda Sulawesi Tengah menyelesaikan investigasi tersebut.

Ia juga meminta Polri menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.

"Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan. Kejadian serupa di GNI tahun lalu sudah menjadi pelajaran bahwa kita serius dalam menegakkan hukum demi keselamatan pekerja. Pokoknya kita tidak mau main-main dengan keselamatan manusia," kata Luhut.

Luhut sendiri telah memimpin rapat koordinasi bersama dengan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, TNI, Polda Sulawesi Tengah, Polri, dan pemangku kepentingan daerah. Dalam kesempatan itu, Luhut mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut dengan serius.

"Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Siapapun yang melanggar akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi semua K/L terkait harus bekerja sama dalam upaya penegakan ini," ujarnya.

Luhut juga menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang gagal menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup hingga membahayakan pekerja dan lingkungan.

Karenanya, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Untuk memastikan SOP dan panduan K3 di seluruh smelter nikel di Indonesia telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.

"Kami tidak akan kompromi dengan kegagalan apapun dalam menerapkan standar keselamatan. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari insiden ini, dan kami akan memastikan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka," pungkasnya.

Ledakan tungku smelter nikel PT ITSS terjadi pada Minggu (24/12) kemarin. Tungku smelter nikel PT ITSS berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Dari laporan terakhir, insiden ini telah menelan korban 19 orang meninggal yang terdiri atas 11 TKI dan 8 TKA, 29 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Penanganan korban masih dilakukan, termasuk mengevakuasi korban yang dirawat ke Makassar dan Jakarta.

Selain itu, pihak perusahaan juga sudah memberikan santunan sebesar Rp600 juta untuk korban yang meninggal dunia, di luar dari santunan dari BPJS.

[Gambas:Video CNN]