situs slot teraman

Raja Dewa Dandy

80 Persen Pembeli Mobil Listrik Bayar Kontan, Pertanda Apa Ini?******

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.

Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.

Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.

"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.

Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.

"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.

Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.

"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.

"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.

Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.

"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.

Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.

"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.

Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.

Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.

"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.

Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.

Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.

"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.

Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.

"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.

Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.

"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.

Paus Bola Basket

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum******

Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Daftar Mudik Gratis BUMN Tahun Ini Dibuka 1 Maret, Bagaimana Caranya?******

Sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMNmenggelar program mudik gratispada Lebaran 2024 ini.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Selasa (5/3) mengatakan mudik gratis BUMN ini sejatinya merupakan agenda rutin.

"Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia." ungkap Erick dalam keterangan resminya Selasa (5/3).

Pemudik tersebut akan terbagi ke dalam tiga moda transportasi. Pertama, 1.225 unit bus. Kedua 60 unit kereta api. Ketiga, 15 unit kapal laut.

Sementara untuk tujuan ada 200 kota yang dilayani mudik gratis di seluruh Indonesia. 

Lalu bagaimana cara mendaftarnya?

Pendaftaran Mudik Bersama BUMN telah dimulai sejak 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui platform masing-masing BUMN tanpa dipungut biaya apa pun.

Untuk mudik gratis yang dilakukan Jasa Raharja misalnya, masyarakat bisa mengakses melalui halaman mudik.jasaraharja.co.id.

Informasi lanjutan juga bisa bisa diakses di media sosial resmi Kementerian BUMN dan BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Sepak Terjang Bisnis Haji Isam Hingga Bisa Beli Pesawat Rp1,5 T******

Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isambiasa dikenal sebagai 'Crazy Rich Kalsel'. Salah satu orang tajir di Indonesia memiliki sepak terjang yang keras dalam membangun bisnis.

Namanya kini mencuri perhatian usai foto lamanya yang tengah membeli pesawat beredar dan viral di media sosial.

Foto yang dimaksud adalah potret sang 'Crazy Rich Kalsel' yang tengah membeli pesawat Boeing pada 2018 lalu. Uniknya, dalam foto tersebut Haji Isam tampak hanya mengenakan kaus oblong berwarna coklat.

Dikutip dari laman resmi Boeing, produsen pesawat asal AS itu mengumumkan pemesanan unit Boeing Business Jet (BBJ) MAX 7 oleh perusahaan milik Haji Isam, Seacons Trading Ltd pada 17 Juli 2018.

Adapun harga satu unit BBJ MAX 7 mencapai sekitar US1,5 juta atau setara Rp1,58 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS).

Lantas, seperti apa sepak terjang bisnis Haji Isam sehingga ia bisa membeli pesawat Rp1,58 triliun?

Sebelum sukses seperti hari ini, pria kelahiran 1 Januari 1977 itu memulai karirnya sebagai sopir truk, pekerja perkayuan, hingga tukang tambang.

Dilansir dari detik finance, Haji Isam lalu mendapat jalan ke dunia pertambangan lewat seorang pengusaha Tionghoa-Surabaya. Dari situ, Haji Isam berani membuka usahanya sendiri.

Belum ada sumber terbuka yang mengungkapkan total kekayaan Haji Isam. Namun, ia pernah dikabarkan memiliki penghasilan mencapai Rp40 miliar per bulan.

Saat ini, Haji Isam merupakan pengusaha pemilik PT Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

Perusahaan induk ini menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Perusahaan yang disebut terakhir pun telah melantai di bursa saham sejak 2022. Kala itu, penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100.

Selain bisnis pertambangan, Haji Isam juga disebut memiliki usaha lain. Usaha itu ada yang bergerak di sektor media, penyewaan jet pribadi, properti, dan lain sebagainya.

Bahkan, perusahaannya ini juga memiliki sebuah tim mobil balap bernama Jhonlin Racing Team.

[Gambas:Video CNN]

Pada 2021, pabrik sawit milik Haji Isam yang berlokasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, baru saja diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Jhonlin Group sebab Indonesia tidak boleh hanya menjadi eksportir sawit mentah, melainkan harus mengolahnya lebih jauh.

"Hilirisasi, industrialisasi, harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Sebab itu, saya sangat menghargai yang telah dilakukan oleh PT Jhonlin Group membangun pabrik biodiesel," terang Jokowi.

Di tahun yang sama, Haji Isam juga pernah tersangkut kasus yakni dugaan pengkondisian pajak dan kasus menjanjikan uang miliaran rupiah ke Angin Prayitno.

Pada awal Oktober 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan peran Haji Isam terkait pengkondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama pada 2016 hingga 2017. Masalah ini mencuat setelah dugaan suap pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani muncul di persidangan.

Melalui Berita Acara Pengadilan (BAP) terungkap bahwa dalam pertemuan antara tim pemeriksa pajak dengan konsultan PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo ada permintaan pengkondisian pajak perusahaan sebesar Rp10,68 miliar.

Tak hanya itu, PT Jhonlin Baratama disebut mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji akan memberikan uang sebanyak Rp50 miliar agar kewajiban pajak perusahaan direkayasa.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut seharusnya membayar pajak sebesar Rp63,66 miliar. Namun, setelah melalui negosiasi dengan pejabat perpajakan Yulmanizar, pajak perusahaan yang dibayarkan hanya sebesar Rp10,68 miliar.

Forum hiburan super

Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023