dragontiger

Yin Zu

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Youyaoqi

Jawa Tengah Jadi Pilihan Pabrik Relokasi Usai Tinggalkan Banten******

Jawa Tengah menjadi pilihan relokasi pabriksetelah beberapa perusahaan memutuskan hengkang dari Serang, tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi menyebut ada tiga perusahaan yang akan pindah ke Jawa Tengah, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI memproduksi sepatu Adidas.

Ia mengatakan kepergian ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya sudah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," kata Septo.

Meski investasi masuk ke Banten terutama Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, ia menyebut hal itu diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran akibat tiga pabrik itu hengkang.

Hal itu disebut Septo karena perusahaan-perusahaan baru di Kota Baja itu baru beroperasi pada 2025, sementara tiga pabrik di Serang pindah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Kendati demikian, kata Firman, relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Banten ke Jawa Tengah itu.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain.

Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.

Menurutnya, sebelum melakukan PHK, perusahaan akan menyampaikan kepada Kemnaker kondisi yang terjadi di usahanya. Dalam kesempatan ini, pihaknya akan melakukan diskusi mencari solusi terbaik.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Lihat Juga : Edukasi Keuangan7 Jurus Jitu Menyiapkan Modal Bagi Korban PHK yang Ingin Wirausaha

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, tapi di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Kemendag Pastikan Aset Kripto Pi Network Ilegal******

Kementerian Perdagangan menyebutkan aset kripto Pi Network ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga  sekaligus mengklarifikasi terkait namanya yang dicatut oleh akun youtube dalam mempromosikan aset kripto tersebut.

"Ketika nama saya dicatut saya langsung bertanya kepada Pak Alison yang berhubungan dan mengetahui regulasi, menurut teman-teman di Bappebti itu ilegal dan tidak terdaftar, tidak ada (Pi Network). Teman-teman Bappebti dan saya pastikan bahwa itu ilegal atau belum terdaftar," ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Detik, Kamis (10/11).

"Saya juga belum pernah dengar, jujur saja saya belum pernah dengar Pi Network, tidak pernah tahu, tidak pernah berhubungan dan saya baru tahu setelah nama saya dicatut," imbuhnya.

Karenanya, ia meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi, terutama pada aset kripto. Ia berharap masyarakat bisa lebih teliti untuk mengecek legalitas aset yang diinginkan sebelum melakukan investasi.

"Oleh karena itu ini dijadikan momen informasi yang seutuh-utuhnya, selurus-lurusnya dan sebenar benarnya kepada masyarakat untuk memastikan bahwa sekali lagi saya belum pernah tahu Pi Network, mendengar, menyaksikan, melihat berhubungan, belum pernah sama sekali," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, nama Jerry telah digunakan dalam sejumlah video terkait kripto Pi Network. Berdasarkan penelusuran Detik di YouTube, ketika dicari dengan kata Pi Network akan muncul beberapa video salah satunya 'Pemerintah Indonesia sudah bisa terima Pi Network'.

Tidak hanya satu video tetapi ada beberapa yang selaras membawa nama Jerry. Dalam salah satu video, ditunjukkan sebuah grup WhatsApp yang diduga kumpulan investor Pi Network. Salah satu anggotanya membagikan audio dan foto Jerry Sambuaga.

Audio itu seakan-akan disebut merupakan keterangan langsung dari Jerry. Adapun isi dari audio tersebut yakni menyatakan bahwa Pi Network merupakan uang digital global dan bisa untuk berbelanja. Kemudian ada juga keterangan bahwa Pi Network ini bisa menjadi rupiah.

Pemurni Teknologi

China Borong 1 Juta Ton CPO, Produk Pertanian dan Perikanan RI******

Indonesia dan Chinameneken MoU kerja sama sebagai tindak lanjut komitmen Negeri Tirai Bambu untuk memborong 1 juta ton CPO serta produk pertanian dan perikanan RI.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Jumat (11/11). Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri acara tersebut secara virtual.

"Tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-RRT (China) telah menginjak 72 tahun. Acara penandatanganan ini merupakan bentuk realisasi tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara pada akhir Juli lalu terkait komitmen pembelian RRT 1 juta produk CPO dan juga produk pertanian dan perikanan Indonesia," terang Zulkifli dalam sambutannya.

"Kami juga berharap dukungan dan peran serta pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan kerja sama perdagangan yang seimbang, saling menguntungkan, dan berkesinambungan bagi kepentingan kedua negara," jelasnya.

Zulkifli juga menyebutkan penandatanganan MoU ini dilakukan oleh 8 asosiasi antara Indonesia dan China.

Perwakilan asosiasi sawit di Indonesia, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin).

Sementara, asosiasi pelaku usaha perikanan terdiri dari Asosisasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Pengelolaan Ranjungan Indonesia (APRI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI).

"China Chamber of Commerce for Food, Native Produce and Livestock Import and Export (CFNA) semua, hanya satu," kata Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Merry Maryati kepada wartawan seusai acara soal wakil China.

Lebih lanjut, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Farid Amir menjelaskantimelinerealisasi dari penandatanganan MoU ini.

"Tentunya (ekspor) bisa dilaksanakan segera ya di kuartal keempat tahun ini. Kalau kami perhatikan mereka (China) sudah komitmen di awal, sekarang hanya signing MoU di publik dan sekarang berjalan," jelasnya.

Farid juga mengatakan bahwa 1 juta ton tersebut adalah komitmen awal China. Informasi terbaru, jumlah tersebut bisa saja bertambah.

"Ini CPO dan turunannya, belum dapat detail, info terakhir minimal US,1 miliar hingga US,5 miliar. Terakhir ada produk perikanan juga," ujar Farid soal total nilai komoditas yang akan diekspor ke China.

Kendati, kuantitas dan jenis komoditas yang akan diekspor Indonesia ke China belum dirinci lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]