togelsdy

Versi lengkap novel Jueji

Gagal Bayar Utang, Country Garden Didesak Likuidasi******

Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.

Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).

Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.

Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.

Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.

Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.

Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.

Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.

Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.

Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.

Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.

Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.

Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

Gagal Bayar Utang, Country Garden Didesak Likuidasi******

Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.

Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).

Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.

Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.

Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.

Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.

Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.

Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.

Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.

Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.

Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.

Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.

Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.

Dewa Bela Diri Syura

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Badan Pangan Ungkap Alasan Beli Beras Premium di Ritel Dibatasi 5 kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pembelian beras premiumkemasan 5 kg di ritel dibatasi dua pack per konsumen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan pembatasan dilakukan karena jumlah tersebut dinilai cukup untuk per satu rumah tangga.

Ia mengatakan 10 kg tidak akan cukup bila itu diperuntukkan dijual kembali. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat skema berbeda untuk UMKM yang ingin menjual kembali.

"Kalau 2 ton ya nggak cukup. Itu harus ambil ke Pasar Cipinang," imbuhnya.

Ia mengatakan pemerintah memang membatasi pembelian di ritel modern karena tujuannya hanya untuk penggunaan rumah tangga saja.

"Orang ada yang komplain 'nggak boleh lebih dari dua ya?' ya ini untuk ritel. Kalau mau banyak ke Cipinang," jelasnya.

Beras premium mendadak hilang dari ritel modern. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan beras di pasar naik tinggi tembus Rp18 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]