petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pinjam uang di mobile bca

prediksi hk fb jp paus 203Jutaan kata 638045Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang di mobile bca》

Pangdam tidak rekomendasikan penerbangan ke Sugapa cegah aksi KKB******

Pangdam tidak rekomendasikan penerbangan ke Sugapa cegah aksi KKB
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan. ANTARA/Evarukdijati/am.
Jayapura (ANTARA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menyatakan saat ini tidak merekomendasikan penerbangan ke Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, guna mengantisipasi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Dengan adanya ancaman yang dilakukan KKB menyebabkan pihaknya tidak merekomendasikan penerbangan ke Sugapa hingga aman," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Dia mengatakan TNI-POLRI akan segera menyelesaikan masalah tersebut, sehingga wilayah itu kembali aman dan penerbangan bisa kembali normal.

"Kalau sudah aman di wilayah Sugapa maka penerbangan bisa normal kembali," kata Izak Pangemanan.

Ketika ditanya sampai kapan rekomendasi tersebut berlaku mengingat transportasi udara merupakan yang utama di Kabupaten Intan Jaya, Pangdam XVII/Cenderawasih ini menegaskan masalah tersebut akan segera ditangani.

Sebelumnya Jumat(19/1) KKB menyerang pos hingga menyebabkan seorang anggota Brimob gugur, selain itu seorang warga juga turut menjadi korban penembakan.

KKB juga membakar rumah warga di Sugapa, hingga menyebabkan sekitar 270 orang mengungsi ke pos TNI Yonif 330/TD.

Tiga anggota KKB dilaporkan terluka tembak saat kontak senjata yang terjadi Minggu (21/1) yaitu Oni Kobagau, Jaringan Belau, dan Agusti.

Baca juga: Kapolres sebut ancaman KKB sebabkan pesawat takut ke Sugapa
Baca juga: Kapenkogabwilhan III: Anggota KKB Intan Jaya tewas saat kontak tembak

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukan hal yang tabu******

Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukan hal yang tabu
Ilustrasi - Kampanye damai perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/kye/aa.
Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu, karena pengenalan seksualitas pada anak bukan sekadar hubungan pria dan wanita, tetapi juga mengenalkan organ reproduksi. "Kita semua harus tahu bahwa ada 12 hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dilindungi oleh peraturan internasional. Banyak orang yang berencana hamil, tetapi tidak tahu seperti apa proses kehamilan terjadi. Bagaimana ia bisa melindungi hak-haknya? Hak untuk hidup mestinya dimiliki, bahkan sejak embrio," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam Kelas Pranikah Seri Tiga yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (19/1) yang menyasar para pasangan calon pengantin dan pasangan keluarga muda yang belum hamil. Menurutnya, masyarakat seringkali keliru pengertian pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual.

Baca juga: Sosiolog: Cegah kekerasan seksual pada anak lewat edukasi sejak dini "Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi," ucapnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, lanjutnya, tercatat dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, ada 770 kasus merupakan hubungan inses (sedarah), 571 kekerasan seksual, 536 kekerasan fisik, 319 kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi sebanyak 145 kasus. Untuk itu Hasto berpesan agar pada calon pengantin jangan kawin terlalu muda, karena cukup banyak risiko pada kehamilan ibu dengan usia muda. "Sering terjadi masalah, diantaranya bisa robek jalan lahirnya, pendarahan, bahkan jangka panjang bisa berakibat kanker mulut rahim dan tulang mudah keropos ketika menopause. Idealnya hamil di usia 20 tahun ke atas," ungkapnya.

Baca juga: Orang tua diminta bangun komunikasi cegah anak jadi korban pelecehan Sementara itu Konselor Pernikahan Johana Rosalina K menyampaikan pernikahan juga perlu dilihat dari sisi psikologis, karena tidak ada pasangan yang mengarungi pernikahan tanpa konflik. "Setiap pasangan pasti mengalami konflik dalam hubungan mereka dan itu bukanlah hal yang buruk. Semua pasangan bertengkar tentang hal yang sama," kata Rosa. Rosa memaparkan tujuh sumber konflik dalam pernikahan meliputi tingkah laku yang bermasalah, ketidaksetiaan, komunikasi, keuangan, keintiman, anak, mertua, dan ipar. Menurutnya, pasangan tidak bisa menghindari sumber konflik tersebut dan harus bisa saling berkomunikasi dan membuat penyelesaian masalah bersama. "Strategi mengelola konflik dengan menyelesaikan konflik bersama pasangan sebagai tim. Keduanya harus mau mencari penyelesaian. Jika tidak ada kesepakatan, cari titik temu dan konsensus yang bisa diterima masing-masing," tuturnya.

Baca juga: Psikolog: Edukasi seks pada anak penting untuk cegah pelecehan seksual Selain itu penting untuk meluangkan waktu mendiskusikan hal penting seperti keuangan, keintiman, hubungan antarmertua, kebiasaan pasangan, pola asuh, dan membiasakan saling mendengar dengan baik. Sedangkan Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Edi Setiawan menyampaikan calon pengantin perlu memeriksa kesehatan pranikah guna memutus siklus stunting dari hulu. "Kami menyarankan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah. Apabila ditemukan status tidak sehat atau tidak ideal pada calon pengantin, terutama wanita, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut," ujar Edi. BKKBN memiliki aplikasi Elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) yakni aplikasi skrining dan pendampingan bagi calon pengantin.

Baca juga: BKKBN optimalkan pemanfaatan Elsimil untuk cegah stunting baru

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:adakami terdaftar ojk

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
pinjol bca cepat cair
dewi4d
trik mengalahkan mesin slot
link slot paling gacor
paito 6d
pinjol ilegal yang cepat cair
trik gacor olympus
limit paylater kredivo
situs game slot gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor online hari ini
Bab 2 rtp batik77
Bab 3 rtp lambo77
Bab 4 menang hoki slot
Bab 5 pinjol legal 2022
Bab 6 gemetoto
Bab 7 rtp gacor77
Bab 8 link slot 2024
Bab 9 rtp jkt303
Bab 10 hoki slot 96
Bab 11 fortuna189
Bab 12 369slot
Bab 13 slot terbaik terpercaya
Bab 14 gacor57 slot
Bab 15 a1sbobet365
Bab 16 rajajudi88
Bab 17 mpo368
Bab 18 slot gacor hari ini pragmatic
Bab 19 bolawins
Bab 20 bo bonus new member 100
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9382bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Tujuh kehidupan pagoda

ilucky88
KPU harap tema Debat Keempat Pilpres 2024 buka wawasan pemilih
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, saat membuka Debat Keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, berharap tema debat keempat Pilpres 2024 dapat membuka wawasan bagi para pemilih untuk mengetahui cara pandang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih.

Adapun tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Paslon Ganjar-Mahfud curi perhatian dengan kemeja ala pecinta alam

"Semoga apa yang menjadi tema dalam perdebatan ini membuka wawasan kita terutama para pemilih untuk bisa mengetahui cara pandang, visi-misi, program kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing pasangan calon," ujar dia, saat membuka debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta, pada 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Baca juga: Debat Cawapres JK yakin Cak Imin mampu tampil baik  

Lalu, debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 7 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Baca juga: KPU sebut "LO" pasangan calon dibekali “HT” di debat keempat

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Bunga mekar di Jinxiang

situs slot tergacor malam ini
Gol dramatis Piero Hincapie bawa Leverkusen kalahkan Leipzig 3-2
Pemain Bayer Leverkusen melakukan selebrasi usai mencetak gol dalam pertandingan Liga Jerman melawan RB Leipzig di Leipzig, Jerman (20/1/2024). ANTARA/AFP/Ronny Hartmann/aa.
Jakarta (ANTARA) - Piero Hincapie mencetak gol dramatis pada menit ke-91 untuk membawa Bayer Leverkusen menang 3-2 atas RB Leizpig, yang memperbesar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Jerman menjadi tujuh poin.

Leverkusen dua kali bangkit dari ketinggalan pada pertandingan ini, yang sempat terlihat akan berakhir imbang sampai Hincapie menyambar bola tendangan sudut Alex Grimaldo yang berbuah gol penentu kemenangan.

Pelatih Leverkusen Xabi Alonso bersuka cita menyambut hasil itu, yang mengamankan tiga poin yang berharga atas sesama tim empat besar. Meski demikian, tim peringkat kedua Bayern Munich masih mengantungi dua pertandingan yang belum dimainkan.

“Kami tidak selalu harus menang seperti ini, namun tentu saja kami akan senang untuk mendapatkan beberapa kemenangan dengan cara ini,” kata pemain Leverkusen Jonas Hofmann seperti dikutip AFP.

Pasukan Alonso yang belum terkalahkan sekarang telah mencatatkan 24 kemenangan dan tiga hasil imbang dari 27 pertandingan musim ini.

Pemain muda Leipzig Xavi Simons membawa tuan rumah memimpin sejak awal saat pertandingan baru berlangsung tujuh menit. Pemain 20 tahun itu menerima operan dan berputar 360 derajat sebelum melesakkan bola ke sudut atas gawang lawan.

Leipzig mempertahankan keunggulan mereka sepanjang sisa babak pertama, namun Leverkusen menyamakan kedudukan pada menit ke-47 ketika Nathan Tella menyambar umpan silang mendatar Grimaldo.

Tuan rumah kemudian merestorasi keunggulan mereka pada menit ke-56, saat Lois Openda mencetak gol dengan memaksimalkan serangan balik yang dimiliki timnya.

Bek Jerman Jonathan Tah menanduk bola tendangan pada menit ke-63 untuk menyamakan kedudukan, sebelum Hincapie mengamankan kemenangan untuk tim tamu.

Baca juga: Dwigol Donyell Malen warnai kemenangan 4-0 Dortmund di markas Koln
Baca juga: Leverkusen amankan puncak klasemen usai petik tiga poin dari Augsburg
Baca juga: Perjuangan Leverkusen raih gelar berpotensi terganggu Piala Afrika

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

lagi gacor
Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO
Ilustrasi - Anggota Forum Kesehatan Kelurahan Mojosongo memberikan edukasi dan melayani warga yang membeli makanan pendamping ASI untuk balita di Baby Cafe Bintangku, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (27/8/2022). ANTARA/Maulana Surya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mahmud Fauzi mengemukakan empat syarat pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Yang pertama dari segi waktu, tepat waktu. Maksudnya, jangan sampai tadi sudah disampaikan baru umurnya lima bulan atau baru umur tiga bulan sudah dikasih makanan," katanya dalam diskusi tentang MPASI memperingati Hari Gizi Nasional yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Fauzi mengatakan ketepatan waktu dalam pemberian MPASI harus diperhatikan dengan baik. Ia menjelaskan MPASI diberikan pada bayi berusia 6-23 bulan dan tidak boleh terlambat, karena dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Kedua, kata dia, adalah adekuat. Ia mengungkapkan adekuat berarti MPASI yang diberikan memiliki nilai gizi yang padat dan beragam, terutama kaya akan protein hewani.

"Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang memang mudah diserap oleh tubuh dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang baik," ujarnya.

Baca juga: Tangisan si kecil tak selalu berarti ASI ibu kurang

Baca juga: Dokter bagikan ciri-ciri bayi cukup ASI

Baca juga: Dokter: Waspadai demam saat anak tumbuh gigi

Ketiga, kata Fauzi, adalah aman. Ia menyebutkan MPASI harus aman dari segi cara pengolahan dan penyajiannya, karena MPASI bagi masing-masing golongan usia bayi berbeda-beda jenisnya.

Ia menjelaskan, pada bayi usia 6-8 bulan MPASI yang diberikan bukanlah makanan-makanan padat. Selanjutnya pada usia 9-11 bulan bayi baru boleh dikenalkan dengan makanan yang dicincang, dan kemudian pada usia 12-23 bulan baru bayi dapat dikenalkan dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga.

Adapun syarat yang terakhir, pemberian MPASI harus diberikan secara tepat, baik dari segi jumlah kalori maupun frekuensi seberapa sering bayi diberikan MPASI.

"Nah, MPASI ini juga diharapkan berasal dari makanan lokal setempat. Seperti tadi, yang kadang-kadang orang berpikir protein hewani itu mahal, padahal sebetulnya bisa, minimal (satu butir) telur. Tapi di daerah-daerah Indonesia bagian tengah dan timur mungkin di sana banyak ikan ya, ikannya tidak harus dijual malah harusnya dikonsumsi buat anak-anaknya," tutur Fauzi.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Gizi Nasional, Kemenkes mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ibu yang memiliki bayi, untuk bisa memberikan MPASI yang berkualitas, beragam, dan kaya akan protein hewani untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Pilihan aktivitas fisik dan olahraga bagi bayi, anak-anak, dan remaja

Baca juga: Dokter: Kurang lengkapnya imunisasi berisiko sebabkan Polio pada anak

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

gelandang jenius

jam gacor olympus 2023
Pengamat: Dana desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan SDM
Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah (ANTARA/HO-Tantan Hermansah)
Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menyebutkan Program Dana Desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengemukakan Program Dana Desa Rp5 miliar per desa dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1).

"Dalam proses pelaksanaannya apakah berpengaruh signifikan? Ini menjadi PR yang besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa masih dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan menilai alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur bukan berarti jelek, justru keadaan desa kian membaik setelah diterapkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, ia menilai saat ini pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa belum maksimal, hal itu pula yang menyebabkan banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.

"Pembangunan infrastruktur saja tanpa pembangunan kapasitas atau suprastruktur masyarakat desa hanya menjadikan orang desa sebagai pekerja proyek pembangunan pedesaan," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjanjikan untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.

"Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa," ucap Muhaimin.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM

Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan desa ke depan harus lebih aktif

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Senja

doyan303
Saksi: Praktik fee 3 persen untuk rekanan di Akpol sudah turun-temurun
Sidang kasus dugaan korupsi dana DIPA Akpol Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu. (ANTARA/I.C. Senjaya)
Semarang (ANTARA) - Saksi kasus dugaan korupsi dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, mengungkap adanya kebiasaan turun-temurun meminjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar dengan feesebesar 3 persen.

Direktur CV Usaha Mandiri, Nur Hidayat, saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, membenarkan nama perusahaannya dipinjam oleh satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.

"Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya itu.

Setelah dana tersebut cair, jelas dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen.

"Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri," tambahnya.

Baca juga: Bendahara: Banyak kegiatan Akpol Semarang dibiayai sisa-sisa anggaran

Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan fee3 persen sejak 2015 hingga 2018.

Atas feeyang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang sebesar Rp223 juta.

Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni, yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan feesebesar 3 persen.

"Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker (satuan kerja) memperoleh uang dari rekanan," katanya.

Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.

Selain itu, saksi Suparni juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai feeyang pernah diterima selama benderanya dipinjam oleh Akpol Semarang.

Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut.

Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp615 juta.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kendalikan dunia

slot to kecil bonus 100
Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua
Ilustrasi - Penguatan jejaring pengawas layanan publik di Kota Jayapura yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. ANTARA/Ardiles Leloltery/am.
Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024