texas gacor

Ratapan Ksatria

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik” 

Kepala sekolahku yang dingin

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hatiku beracun

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Biografi Ajaib HP

Cak Imin Ingatkan Jokowi Tak Berpihak di Pilpres 2024******

Menurutnya, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Jokowi memegang jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Selain itu, Cak Imin mengeklaim dukungan kepada dirinya dan pasangan capresnya, Anies Baswedan, semakin meluas dan menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Menurut dia, suara dukungan untuk perubahan semakin tak terbendung.

“Suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Cak Imin juga mengaku optimistis dapat memperoleh 70% suara di Banten. Cak Imin menilai masyarakat Banten memiliki fanatisme yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

“Alhamdulillah Banten ini termasuk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini, 70% suara di Banten,” katanya.

Menantikan kedatangan Anda kembali

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”