togelpakong2

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Wow, Harga Dinning Set di Transmart Mulai Rp1,9 Jutaan Aja Hari Ini******

Mau beli meja dan kursi makan baru tapi belum gajian? Enggak perlu khawatir kalau belinya di Transmart hari ini, ya!

Soalnya meski akhir bulan, kamu bisa beli berbagai kebutuhan dengan harga murah di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini aja, Minggu (29/10).

Lihat Juga : Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale

Ada Flint Dinning Set 1+4 harga sale Rp1.999.200 dari harga normal Rp2.799.000 per set. Harga ini berlaku di Pulau Jawa.

Sementara untuk pembelian Flint Dinning Set 1+4 di luar Pulau Jawa, harga sale Rp2.079.200 dari harga normal Rp2.899.000 per set.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Pesta diskon ini digelar mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai di seluruh Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Sistem agen perkotaan

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Xianchi

Ayam Broiler Diskon di Transmart Full Day Sale Besok, Intip Harganya******

Transmart Full Day Sale kembali lagi pada Minggu (12/11) dengan diskon yang gak kalah meriah dari sebelum-sebelumnya. Ayam broiler segar dijual dengan harga yang super terjangkau.

Harga per ekornya mulai dari Rp20 ribuan aja. Untuk mendapatkan harga diskon ini, syaratnya cukup lakukan pembayaran lewat Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Lihat Juga : Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%

1. Ayam broiler di Transmart Palu dari harga normal Rp25.900 per ekor jadi Rp20.720 per ekor.

2. Ayam broiler di Transmart Manado dari harga normal Rp38.900 per ekor jadi Rp31.120 per ekor.

3. Ayam broiler di Transmart Lampung dari harga normal Rp37.900 per ekor jadi Rp30.320 per ekor.

4. Ayam broiler di Transmart Kupang, Mataram, dan Pekanbaru dari harga normal Rp32.000 per ekor jadi Rp25.600 per ekor.

5. Ayam broiler di Transmart Jawa Timur dan Medan dari harga normal Rp34.500 per ekor jadi Rp27.600 per ekor.

6. Ayam broiler di Transmart Jawa Tengah, Padang, Palembang, dan Pangkalpinang dari harga normal Rp34.900 per ekor jadi Rp27.920 per ekor.

7. Ayam broiler di Transmart Jabodetabek dan Karawang dari harga normal Rp36.500 per ekor jadi Rp29.200 per ekor.

8. Ayam broiler di Transmart Denpasar dari harga normal Rp44.500 per ekor jadi Rp35.600 per ekor.

9. Ayam broiler di Transmart Bandung, Jambi dari harga normal Rp36.900 per ekor jadi Rp29.520 per ekor.

10. Ayam broiler di Transmart Balikpapan, Pontianak dari harga normal Rp43.000 per ekor jadi Rp34.400 per ekor.

Mau belanja ayam diskon tapi belum punya Allo Bank? Tenang, karena sekarang sudah bisa buka rekening sendiri melalui ponsel masing-masing.

Download Allo Bank dari Play Store atau App Store, lalu registrasi untuk buka akun seperti cara pada umumnya. Setelah itu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Sementara untuk Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diperoleh dengan mudah. Caranya bisa mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan di booth Bank Mega yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Mudah bukan belanja di Transmart, selain dapat harga diskon kamu juga bisa belanja sekarang bayar belakang dengan Paylater.

Yuk buruan ke Transmart terdekat karena periode Transmart Full Day Sale cuma berlangsung besok aja mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Kaisar Dewa Mekanik

IHSG Diprediksi Perkasa Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (14/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan fase konsolidasi wajar memang tak bisa dihindari. Namun, investor dapat melakukan akumulasi pembelian dalam jangka panjang.

"Peluang penguatan terbatas ditunjang musim pembagian dividen dari beberapa emiten yang menopang pola gerak IHSG saat ini," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, JSMR, BMRI, INDF, AKRA, CTRA, KLBF, dan LSIP.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai kesuksesan penutupan kemarin di level 6.800 akan disambut tantangan baru. Ia meramal hari ini gerak IHSG ada di rentang 6.800-6.850.

"Jika ke depannya persebaran saham-saham menguat ini semakin merata, maka bisa dikatakan IHSG menuju uptrend dan sudah dimulai per perdagangan kemarin," ungkapnya.

IHSG menguat ke posisi 6.838 pada perdagangan Senin (13/11). Indeks saham naik 29,04 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp7,72 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,38 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada jejak di langit

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

urat suci emas

UMP Sulawesi Barat 2024 Jadi Rp2,9 Juta, Cuma Naik Rp43 Ribu******

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Barat(Sulbar) 2024 resmi naik Rp43.163 dari Rp2.871.795 ke Rp2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).

Andi mengungkapkan keputusan ini juga sudah melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ada Dewan Pengupahan Sulbar yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta perwakilan serikat buruh dan pekerja.

Andi berterima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari pengusaha, akademisi, hingga serikat buruh dan pekerja. Menurutnya, seluruh elemen ini bersama-sama merumuskan UMP Sulbar 2024 demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Harapannya, UMP yang baru ini bisa dijalankan oleh setiap perusahaan di Sulawesi Barat. Andi menegaskan pekerja juga adalah aset perusahaan sehingga penting memikirkan kesejahteraannya dan memberikan kehidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]