slotgacor terbaru

penyelamatan ekstrem

Cara Membuat SKCK untuk Rekrutmen BUMN 2023******

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK menjadi dokumen persyaratan untuk mendaftar rekrutmen bersama BUMN2023. SKCK adalah surat resmi untuk membuktikan perilaku baik seseorang secara hukum.

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 dapat dilakukan secara online atau offline, dan prosesnya cepat bisa satu hari jadi.

Masa berlaku SKCK 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku tetapi berkas ini masih diperlukan, maka Anda dapat mengurus perpanjangan SKCK ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Syarat Membuat SKCK

Berikut persyaratan umum membuat SKCK. Anda dapat mengecek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesori wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Lihat Juga : Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Cara Membuat SKCK Online

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 online, hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang diunduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

Registrasi Akun di Aplikasi Presisi Polri:

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Melengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.

Daftar membuat SKCK:

1. Kembali ke menu Beranda.
2. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
3. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
4. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
5. Melengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
6. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
7. Nantinya data Anda akan di verifikasi sistem selama 1x24 jam.
8. Setelah itu akan muncul kode dan invoice ke alamat email terdaftar, untuk menyelesaikan pembayaran.
9. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
10. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas, saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Cara Membuat SKCK Offline

Cara membuat SKCK offline bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formular pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Menyerahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Siapkan uang tunai Rp30 ribu untuk membayar biaya pengurusan SKCK.
7. Setelah itu menunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Pesta Kematian Para Dewa

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Sulaiman Al Rajhi, Taipan Rp112 T yang Pilih Jatuh 'Miskin' Demi Amal******

Menikmati kekayaandari hasil kerjakeras di masa tua mungkin itu menjadi impian setiap orang. Tapi itu tidak sama halnya dengan yang dilakukan olehSulaiman Al Rajhi.

Pengusaha sukses Arab itu memilih untuk jatuh miskin lagi dengan menyumbangkan hartanya, baik dalam bentuk uang, saham maupun properti untuk beramal.

Lalu siapa sebenarnya Sulaiman Al Rajhi dan bagaimana dia bisa kaya raya dan menyumbangkan banyak hartanya?

Maklum, Al Rajhi kecil memang berasal dari kalangan keluarga miskin. Karena keadaan tersebut, ia sudah harus bekerja sebagai porter di Pasar Al Khadra Riyadh meski baru berusia 9 tahun.

Di usianya yang masih hijau, ia harus mondar mandir membawa barang belanjaan untuk pembeli di pasar tersebut. Kemudian pada saat usianya menginjak 12 tahun, Al Rajhi harus bekerja sebagai pengumpul kurma dengan bayaran tak lebih dari 6 rial per bulan.

Kondisi hidup yang demikian membuatnya juga tidak jarang harus tidur beralas kerikil di tempat kerja. Tak hanya itu, karena kondisi tersebut ia sering tidur dengan mengenakan pakaian yang ia kenakan saat bekerja.

Pada satu titik, Al Rajhi juga pernah bekerja sebagai juru masak di salah satu hotel di Riyadh dan pelayan di salah satu perusahaan kontraktor Saudi dengan bayaran 60 rial sebulan.

Setelah mempunyai tabungan dari hasil jerih payahnya, Al Rajhi banting setir menjadi pedagang grosir minyak tanah impor. Ia kemudian membuka toko kelontong sendiri untuk melancarkan bisnisnya.

Namun, itu tak berlangsung lama. Pada saat berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menjual tokonya. Langkah tersebut dilakukan terkait keputusannya untuk menikah. Ia memerlukan banyak uang untuk biaya pernikahan sehingga harus menjual tokonya dan menguras tabungannya.

Usai menikah, Sulaiman bekerja di perusahaan penukaran uang milik saudaranya Saleh Al Rajhi. Kolaborasi Al Rajhi dan saudaranya itu membuahkan hasil gemilang. Berkat kerja sama mereka berdua, usaha jasa penukaran uang berkembang pesat.

Mereka memutuskan untuk membuka cabang baru demi menopang perkembangan usaha tersebut. Namun, perkembangan itu tak lantas membuat Al Rajhi berpuas diri.

Pada 1970, Al Rajhi memutuskan untuk mencari tantangan baru; berpisah dengan saudaranya dan kemudian membuka perusahaan penukaran uang sendiri.

Berkat Kepiawaiannya, bisnis tersebut membuat usahanya berkembang pesat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil mengembangkan usaha penukaran uang yang dikembangkannya menjadi 30 cabang yang tersebar di seluruh Arab Saudi.

Bahkan, ia berhasil melebarkan sayap usahanya ke beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Lebanon. Setelah sukses dengan pengembangan jasa penukaran uang itu, pada 1978, Al Rajhi kemudian kembali berkolaborasi dengan ketiga saudara; Saleh Al Rajhi, Mohammed Al Rajhi dan Abdullah Al Rajhi membentuk payung Perusahaan Perdagangan dan Penukaran Al Rajhi.

Setelah dua tahun berjalan, perusahaan tersebut berubah nama jadi Al Rajhi Banking and Investment, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Al Rajhi Bank, salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Bank tersebut tumbuh besar hingga memiliki 600 cabang yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Yordania hingga Malaysia dan memiliki aset hingga US miliar.

Kegemilangan kinerja banknya tersebut membuat kekayaannya melejit. Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Al Rajhi pada 2011 kemarin tembus US,7 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.674 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp112,9 triliun. 

Namun, pada 2015 kekayaan itu turun menjadi tinggal US,1 miliar atau Rp30,8 triliun. Penurunan kekayaan terjadi setelah 2011 lalu, Al Rajhi menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal, mendanai upaya pengentasan kelaparan dan pendidikan di Arab Saudi. 

Puncak dari komitmen itu, ia mentransfer 20 persen sahamnya di Al-Rajhi Bank pada 2013 lalu ke lembaga amal. 

Karena amalnya tersebut, Al Rajhi harus rela terlempar dari daftar orang kaya versi Forbes.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Undangan Pemerintah Arab dan Hiburan Tak Sesuai Syariat Islam

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Erick Thohir Buka Suara soal Korupsi Dana Pensiun di Pelindo: Tak Adil******

MenteriBUMNErick Thohir buka suara soal langkah Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun di PT Pelindo (Persero).

Erick menyebut terkuaknya kasus korupsi dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun BUMN sehingga hak karyawan, keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua pegawai BUMN tetap bisa dijaga.

"Ini (korupsi) kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," ucap Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/5).

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, Kuntadi mengatakan para pelaku juga melakukan mark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

"Ada feemakelar. Harga tanah di-markupsehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok," jelasnya.

Selain itu investasi juga tidak disertai analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana yang memadai. Investasi juga dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Erick menambahkan sebelum proses hukum terjadi di Kejaksaan Agung, pihaknya telah membuat roadmap untuk melakukan konsolidasi terhadap dana pensiun sejak dua tahun lalu.

Dari konsolidasi, pihaknya mendapatkan fakta bahwa dari 48 dana pensiun di BUMN, 31 di antaranya berada dalam kondisi memprihatinkan.

"Khususnya hari ini, seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan lalu. Bahwa dari 48 dana pensiun BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin," ujar Erick.

Ia menambahkan dari 31 perusahaan yang memprihatinkan, pihaknya akan memisahkan lagi antara yang mengalami salah pengelolaan (tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi) ataupun yang terindikasi terjadi kasus korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Sulaiman Al Rajhi, Taipan Rp112 T yang Pilih Jatuh 'Miskin' Demi Amal******

Menikmati kekayaandari hasil kerjakeras di masa tua mungkin itu menjadi impian setiap orang. Tapi itu tidak sama halnya dengan yang dilakukan olehSulaiman Al Rajhi.

Pengusaha sukses Arab itu memilih untuk jatuh miskin lagi dengan menyumbangkan hartanya, baik dalam bentuk uang, saham maupun properti untuk beramal.

Lalu siapa sebenarnya Sulaiman Al Rajhi dan bagaimana dia bisa kaya raya dan menyumbangkan banyak hartanya?

Maklum, Al Rajhi kecil memang berasal dari kalangan keluarga miskin. Karena keadaan tersebut, ia sudah harus bekerja sebagai porter di Pasar Al Khadra Riyadh meski baru berusia 9 tahun.

Di usianya yang masih hijau, ia harus mondar mandir membawa barang belanjaan untuk pembeli di pasar tersebut. Kemudian pada saat usianya menginjak 12 tahun, Al Rajhi harus bekerja sebagai pengumpul kurma dengan bayaran tak lebih dari 6 rial per bulan.

Kondisi hidup yang demikian membuatnya juga tidak jarang harus tidur beralas kerikil di tempat kerja. Tak hanya itu, karena kondisi tersebut ia sering tidur dengan mengenakan pakaian yang ia kenakan saat bekerja.

Pada satu titik, Al Rajhi juga pernah bekerja sebagai juru masak di salah satu hotel di Riyadh dan pelayan di salah satu perusahaan kontraktor Saudi dengan bayaran 60 rial sebulan.

Setelah mempunyai tabungan dari hasil jerih payahnya, Al Rajhi banting setir menjadi pedagang grosir minyak tanah impor. Ia kemudian membuka toko kelontong sendiri untuk melancarkan bisnisnya.

Namun, itu tak berlangsung lama. Pada saat berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menjual tokonya. Langkah tersebut dilakukan terkait keputusannya untuk menikah. Ia memerlukan banyak uang untuk biaya pernikahan sehingga harus menjual tokonya dan menguras tabungannya.

Usai menikah, Sulaiman bekerja di perusahaan penukaran uang milik saudaranya Saleh Al Rajhi. Kolaborasi Al Rajhi dan saudaranya itu membuahkan hasil gemilang. Berkat kerja sama mereka berdua, usaha jasa penukaran uang berkembang pesat.

Mereka memutuskan untuk membuka cabang baru demi menopang perkembangan usaha tersebut. Namun, perkembangan itu tak lantas membuat Al Rajhi berpuas diri.

Pada 1970, Al Rajhi memutuskan untuk mencari tantangan baru; berpisah dengan saudaranya dan kemudian membuka perusahaan penukaran uang sendiri.

Berkat Kepiawaiannya, bisnis tersebut membuat usahanya berkembang pesat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil mengembangkan usaha penukaran uang yang dikembangkannya menjadi 30 cabang yang tersebar di seluruh Arab Saudi.

Bahkan, ia berhasil melebarkan sayap usahanya ke beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Lebanon. Setelah sukses dengan pengembangan jasa penukaran uang itu, pada 1978, Al Rajhi kemudian kembali berkolaborasi dengan ketiga saudara; Saleh Al Rajhi, Mohammed Al Rajhi dan Abdullah Al Rajhi membentuk payung Perusahaan Perdagangan dan Penukaran Al Rajhi.

Setelah dua tahun berjalan, perusahaan tersebut berubah nama jadi Al Rajhi Banking and Investment, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Al Rajhi Bank, salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Bank tersebut tumbuh besar hingga memiliki 600 cabang yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Yordania hingga Malaysia dan memiliki aset hingga US miliar.

Kegemilangan kinerja banknya tersebut membuat kekayaannya melejit. Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Al Rajhi pada 2011 kemarin tembus US,7 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.674 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp112,9 triliun. 

Namun, pada 2015 kekayaan itu turun menjadi tinggal US,1 miliar atau Rp30,8 triliun. Penurunan kekayaan terjadi setelah 2011 lalu, Al Rajhi menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal, mendanai upaya pengentasan kelaparan dan pendidikan di Arab Saudi. 

Puncak dari komitmen itu, ia mentransfer 20 persen sahamnya di Al-Rajhi Bank pada 2013 lalu ke lembaga amal. 

Karena amalnya tersebut, Al Rajhi harus rela terlempar dari daftar orang kaya versi Forbes.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Undangan Pemerintah Arab dan Hiburan Tak Sesuai Syariat Islam