judi online24jam deposit dana

Mitos Asing

Astra Infra Proyeksi 6,8 Juta Mobil Lintasi Tol Cipali Cs Saat Mudik******

Astra Infra Group memproyeksi 6,8 juta mobil bakal melintasi jalan tol yang dikelola oleh perusahaan pada masa mudik Lebaran tahun ini.

Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi merinci jumlah tersebut mencakup Tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan Jombang-Mojokerto.

"Ini adalah prediksi lalu lintas Lebaran yang akan lewat Tol Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan Jombang-Mojokerto," ucapnya dalam acara media briefing Lebaran di Jakarta, Kamis (28/3).

Secara lebih rinci, jumlah itu mencakup 3,5 juta kendaraan melewati Tol Tangerang-Merak. Angka ini naik 3,6 persen dibanding mudik Lebaran 2023.

Lalu, 2,1 juta kendaraan melewati Tol Cikopo-Palimanan. Angka ink pun naik 2,2 persen dibanding tahun lalu.

Kemudian, 1,2 juta kendaraan melewati Tol Jombang-Mojokerto. Angka ini naik 5,2 persen dibanding mudik tahun lalu.

Rinaldi menuturkan Astra Infra pun telah menyiapkan sejumlah layanan bagi para pemudik.

Layanan itu seperti penyediaan lebih dari 500 unit CCTV, 7 unit traffic counter, call center 24 jam, 800 lebih personel, hingga 90 lebih unit mobil operasional.

Tak hanya itu, rest area juga sudah dipersiapkan menampung pemudik yang ingin beristirahat sejenak.

Tercatat di Tol Tangerang-Merak terdapat empat rest area. Di Tol Cikopo-Palimanan ada empat rest area dan di Tol Jombang-Mojokerto ada juga ada empat rest area.

Menurut Rinaldi, Astra Infra berkomitmen untuk mempersiapkan kondisi aset untuk pelayanan Lebaran 2024. Ini termasuk memastikan kondisi jalan dalam kondisi prima, antisipasi banjir, didukung oleh sarana dan prasarana serta personil yang stand by 24 jam.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Argentina Resmi Batal Gabung BRICS******

Argentina resmi mengumumkan tidak akan bergabung dengan organisasi antarpemerintah BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

Keputusan itu menjawab janji kampanye Presiden Argentina Javier Milei yang telah dilantik pada Desember 2023.

Diberitakan Al Jazeera, keputusan Argentina itu tertulis dalam surat yang ditandatangani pada 22 Desember dan baru dirilis Jumat (29/12).

"[Pendekatan saat ini] berbeda dalam banyak aspek dari pendekatan pemerintahan sebelumnya," tulis surat Javier Milei kepada anggota BRICS.

"Dalam hal ini, keputusan yang telah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya akan ditinjau ulang," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, dalam suratnya kepada para pemimpin BRICS, Milei mengatakan bahwa Argentina tetap berupaya membangun hubungan bilateral menjadi semakin intensif.

Argentina juga disebut berkomitmen meningkatkan arus perdagangan dan investasi, meski batal bergabung dengan kelompok tersebut.

Keputusan itu menjadi bagian dari sederet reformasi ekonomi radikal yang dilakukan Milei sejak menjabat presiden. Milei yang merupakan seorang liberal sayap kanan sejak awal menyatakan rencananya mengubah pendekatan pemerintah terdahulu yang menjalin hubungan dengan negara berkembang.

Milei lantas menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang akan dilancarkan selama masa kepemimpinannya cenderung sejalan dengan negara-negara Barat.

Lihat Juga : Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.

China dan Rusia belakangan ini juga kian mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Sebut saja ketika Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab turut diundang dalam KTT pada Agustus lalu untuk bergabung dengan BRICS.

Raja Iblis Abadi

15 Investor Groundbreaking Proyek Baru di IKN Januari******

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) mengungkap 15 investorbakal melakukan groundbreakingproyek baru di IKN pada Januari hingga Februari 2024 mendatang.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan hal tersebut menandakan bawah pemerintah bakal terus mempercepat pembangunan IKN di tahun depan.

"Sebagian di antaranya bahkan Desember ini tadinya mau groundbreaking, tapi dengan waktu terbatas mereka (investor) akhirnya bersiap di Januari hingga Februari (2024)," ucap Agung dalam acara media briefing, Jumat (29/12).

Lalu, Yayasan Arsari membangun Pulau Suaka Orang Utan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun gedung kantor, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) membangun gedung kantor, dan BPJS Kesehatan membangun gedung kantor.

Lalu, PT PLN (Persero) membangun gedung kantor, Bank Mandiri membangun perkantoran/bank, Jambuluwuk membangun hotel, RGE (Royal Golden Eagle) Group membangun hotel bintang 5, dan Indogrosir membangun bangunan multi fungsi.

Kemudian, Ciputra Group membangun hunian hijau, hotel, dan lapangan golf, Bank BCA membangun perkantoran/bank, GGS Interiors membangunshowroom furniture, Ninar Primera membangun kawasan pergudangan, dan Grand Lucky membangun bangunan multi fungsi.

Meski demikian, Agung belum bisa membocorkan berapa nilai investasi dari 15 investor tersebut.

"Groundbreaking saya belum bisa sebut nilainya, tapi jumlah perusahaannya ada 15," kata dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan China dan Malaysia ikut seleksi tender pembangunan 166 tower dan rumah tapak di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, China diwakili oleh CITIC Limited dan Malaysia Maxim serta IJM Corporation Berhad.

CITC Construction rencananya akan membangun 60 tower. Sementara, Maxim 10 tower dan IJM 20 tower.

Adapun sisanya akan dibangun oleh empat perusahaan dalam negeri, yakni Summarecon, Trinitiland, PT Nindya Karya, dan Intiland. Keseluruhan proyek ini memiliki indikasi nilai capex sebesar Rp55 triliun.

"Mereka harus dievaluasi feasibility study, kemudian nanti dilakukan tender untuk kemudian ditetapkan mana yang terbaik. Baru kemudian ada perjanjian yang dibangun," jelas Agung.

Agung menyebut perusahaan asing yang ikut seleksi tender itu saat ini sedang dalam tahap evaluasi feasibility study. Jika proses itu lolos, mereka bisa menjadi tender.

"Jadi mereka berkompetisi, dipilih supaya kita mendapat hasil yang terbaik," tutur Agung.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Agung juga mengatakan saat ini ada enam negara yang telah menyatakan minat atauLetter of Intent (LOI)untuk mendukung pembangunan smart city di IKN.

Keenam negara itu yakni Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, China, Jerman, dan Finlandia.

Terlepas dari itu semua, Agung mengatakan pihaknya berhasil merealisasikan komitmen investasi senilai Rp41 triliun dalam pembangunan IKN sepanjang 2023.

Total pendanaan non-APBN itu berasal dari 23 investor domestik alias dalam negeri.

Agung menuturkan masuknya 23 investor itu ditandai dengan pelaksanaan tiga rangkaian groundbreakingsejak September hingga Desember 2023 ini.

Ia menyebut tahap pertama ada empat investor masuk IKN, kemudian pada tahap kedua ada sembilan investor, dan pada tahap ketiga ada 10 investor.

"Dari investasi IKN ada 23 investor dan kita sebut mereka investor pelopor, pionir yang melaksanakan groundbreaking, total investasi senilai Rp41 triliun," ucap Agung.

Lebih rinci, keempat investor yang masuk dalam tahap pertama ini adalah Yayasan Innopark, RS Abdi Waluyo, PSSI, dan Konsorsium Nusantara (terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, dan Alfamart) dengan total investasi sebesar Rp23,1 triliun.

Lalu, investasi kedua yang masuk melalui groundbreakingpada November 2023 berasal dari RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural School (JIS), Mayapada Hospital, Astra International, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia (BI), dan PT PLN (Persero) dengan total nilai investasi sebesar Rp13,1 triliun.

Kemudian, investasi yang masuk IKN melalui groundbreaking pada Desember 2023 adalah Aqua, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, The Pakubuwono Development, Wulandari Bangun Laksana, Balikpapan Super Block, BSH, Bluebird, Polri dan TNI dengan total nilai Rp5,9 triliun.

Pria sebelah suka menggoda orang

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]