rtp wd hoki

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

new member 100 di depan

Teten Harap Penerus Jokowi Bakal Perhatian ke UMKM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 bakal perhatian terhadap perkembangan industri UMKM.

Menurut Teten, UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya menyediakan 97 persen lapangan pekerjaan.

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

Teten mengatakan saat ini UMKM masih mengalami sejumlah tantangan, termasuk soal pendanaan. UMKMyang mendominasi perekonomian justru jarang menerima kredit dari perbankan. Kondisi itu, katanya, merupakan paradoks.

"Ada paradoks ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia didominasi UMKM, 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM, tapi pembiayaan perbankan lebih banyak ke korporasi. Hanya 21 persen (pembiayaan ke UMKM) sekarang. Jadi (saya heran) tidak ada yang menganggap ini suatu masalah, suatu paradoks," ungkap Teten.

Pilihan Redaksi Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan Luhut Ungkap Kondisi Kesehatan Terbaru

Teten mengatakan kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan membuat UMKM beralih dengan meminjam ke rentenir dan fintechP2P lending.

"Faktor terutama (UMKM sulit dapat pinjaman) karena agunan. UMKM soal (pembayaran) bunga itu tidak masalah yang penting mudah (dapat pinjaman). (Makanya) Mereka pindah ke fintech(jumlahnya) tinggi, ke rentenir tinggi, (bagi mereka) tidak masalah yang penting sekarang kemudahannya (mendapat pinjaman)," ungkap Teten.

(fby/rds)

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

agendadu

Otorita Klaim Investasi Masuk IKN Tembus Rp41,4 T di 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim berhasil meraih total realisasi komitmeninvestasiRp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

Menurutnya, aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

Ia menyebut aliran investasi Rp41,4 triliun itu berasal dari beberapa perusahaan. Aliran pertama yang masuk sebesar Rp23 triliun pada groundbreaking tahap 1 yang berlangsung pada 21-23 September 2023.

Pada tahap ini, ada 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (pemimpin konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

Sementara aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun, yang masuk pada groundbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November silam.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada groundbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pekan ini.

Bambang optimis aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan itu berdasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

Lihat Juga : Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Tuhan bersinar di langit

dunia gacor777

IHSG Loyo ke 7.209 Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.209 pada Kamis (21/12) sore. Indeks saham melemah 10,04 poin atau minus 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,7 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,96 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 197 saham menguat, 322 terkoreksi, dan 245 lainnya stagnan.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,14 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,29 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,24 persen.

Mengikuti Eropa, bursa saham AS juga kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah 1,47 persen, indeks NYSE Composite minus 1,57 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,15 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

One Piece: Mencuri Langit

cara menggunakan limit di akulaku

Produsen Lokal Ini Ekspor Sarung Tangan untuk Militer Uni Eropa******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Sport Glove Indonesia (SGI) mengeksporsarung tangan militer untuk ke Uni Eropa.

Chief Finance Officer PT SGI Eka Noor Asmara mengatakan sarung tangan produksi SGI, salah satunya dipesan oleh perusahaan Republik Ceko yakni Holik, yang memasok perlengkapan militer untuk Uni Eropa.

"Efek perang, yang lainnya ngomong krisis kalau kami malah bagus, karena order Holik meningkat pesat. Holik menjual sarung tangan ke beberapa negara Uni Eropa " kata Eka di pabrik PT SGI Desa Krandon, Sleman, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Beberapa customer atau pelanggan PT SGI di antaranya KGD (Carhartt), NIKE, Youngstown, Wilson, Hexarmor, MCR Safety, PIP, Holik, United Sport Brand, Fox Racing, Pyramex, Klein Tools, Rostaing, dan Majectic.

PT Sport Glove Indonesia mendapat dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance.

Program ini bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan internasional serta memberikan perlindungan terhadap risiko perdagangan yang mungkin terjadi.

PKE Trade Finance adalah penugasan yang diberikan pemerintah lewat Kementerian Keuangan RI kepada LPEI, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 494/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Trade Finance (PKE TFC) kepada LPEI.

Sejauh ini, ada 14 produk yang diberikan modal oleh PKE Trade Finance mulai dari karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan olahan, tekstil, perhiasan, rempah-rempah, produk kayu, kerajinan, elektronik, otomotif dan suku cadang, produk kimia, hingga turunan dari sawit.

Selain Trade Finance, LPEI sendiri memiliki program finansial lain berupa PKE Usaha Kecil Menengah (UKM) dan PKE Kawasan. Kawasan ini mencakup Amerika Selatan, Afrika, Eropa timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Sedangkan untuk program yang bersifat non-finansial, LPEI melaksanakan dua program yaitu rumah ekspor (services center) berupa penyediaan pusat informasi, pusat edukasi, dan pusat pembiayaan, serta desa devisa (community development) dengan kegiatan berupa pemberian pendampingan dan akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor komunitas.

[Gambas:Video CNN]

(blq/pta)

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

angka main watford

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar yang lucu

slot judi paling gacor

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024