slot yang bagus hari ini

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Profil PT PANN yang Bakal Dibubarkan Jokowi******

Menteri BUMN Erick Thohir bakal membubarkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Secara lengkap, PT PANN adalah salah satu perusahaan BUMN yang disebut merugi dan jumlah karyawannya pun hanya tinggal tujuh orang. Karenanya, pemerintah mendorong merger dengan perusahaan pelat merah lain yang memiliki arah bisnis yang sama.

PT PANN didirikan pada 1974 sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional.

Sampai dengan 1994, PT PANN berhasil berinvestasi untuk pengadaan 104 kapal dengan rincian, lima kapal niaga baru, 8 kapal niaga bekas dibeli dari Eropa, 30 kapal niaga bekas yang berasal dari pendanaan Bank Dunia, 30 kapal niaga melalui kerjasama dengan Pemerintah Norwegia, satu unit kapal coal carrier pertama di Indonesia berbobot 11.000 DWT, dan 30 kapal Caraka Jaya jenis general kargo dan semi container.

Lalu, pada 1995 PT PANN mendapat tambahan penugasan untuk berinvestasi juga di armada udara, sehingga sampai 2006 fokusnya ada di dua proyek yang dapat dikategorikan sebagai over finance dan gagal.

Kegagalan ini dikarenakan pesawat terbang Boeing 737-200 eks. Luftansa sebanyak 10 unit yang disewakan ke empat perusahaan penerbangan tidak dapat membayar biaya sewa.

Lalu, pembangunan 31 unit kapal ikan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) hanya menyelesaikan 14 unit kapal ikan dengan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh PT PANN (Persero) sebesar Rp120 miliar tidak dapat diserap pasar.

"Kegagalan dari kedua proyek tersebut mengakibatkan PT PANN Multi Finance (Persero) bertahun-tahun menderita kerugian yang cukup besar sehingga keuntungan dari kegiatan bisnis inti pembiayaan kapal niaga tidak dapat menutup kerugian kedua proyek tersebut dan mengakibatkan perusahaan menderita ekuitas negatif," tulis PT PANN dalam website resminya.

Pada 2013, setelah terlaksananya restrukturisasi usaha melalui spin offbisnis inti PT PANN (Persero) yaitu Kegiatan Bisnis Pembiayaan Sektor Maritim, PT PANN Multi Finance (Persero) kembali berganti nama menjadi PT PANN (Persero) yang merupakan Induk Perusahaan (Non Operatif Holding) di bidang Maritim. Selanjutnya PT PANN (Persero) kembali kepada penyelesaian utang SLA.

Pada 2019, PT PANN (Persero) mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan mendapat persetujuan pemerintah. Lalu pada 2020, Erick Thohir berencana untuk memerger PT PANN dengan perusahaan plat merah lainnya karena terus merugi.

[Gambas:Video CNN]

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Olah Bahan Mentah, Wapres Ingin Indonesia Tak Kalah dengan Mesir******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin Indonesia tak kalah dari Mesir dalam mengolah bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah.

Ma'ruf mengungkapkan Mesir berhasil mengekspor produk khas mereka padahal bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Ia memaparkan Negeri Fir'aun itu mengekspor kopi yang diolah dengan rempah ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Saat Ma'ruf ke Mesir belakangan ia mengetahui negara tersebut tidak punya kopi dan rempah sendiri.

Oleh karena itu, Ma'ruf berpesan agar RI tidak boleh kalah. Indonesia harus bisa mengelola hasil buminya sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah.

"Potensi kita di semua dan juga kita kemas sendiri, karena itu pentingnya para pelaku usaha ini," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kopi Indonesia ke Mesir pada periode Januari-November 2021 mencapai US,2 juta atau setara Rp1,23 triliun (asumsi kurs Rp15.651 per dolar).

Angka ini naik sebesar 57,79 persen dibandingkan periode yang sama 2020 sebesar US,02 juta.

Lebih lanjut, volume ekspor pada 2021 mencapai 43,790 metrik ton atau naik 47,75 persen dibandingkan 2020 yang hanya sebesar 32,537 metrik ton.

[Gambas:Video CNN]

Cincin Dewa Memasak

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Menhub Curhat Keliling Dunia demi Cari Bantuan Biaya Proyek RI******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menceritakan perjalanannya ke beberapa negara, mulai dari Indiahingga Jepang, demi mencari bantuan pembiayaan proyek di Indonesia.

Menurutnya, anggaran yang diterima Kemenhub sebesar Rp33,37 triliun pada tahun ini dan meningkat ke Rp33,44 untuk 2023 terbilang banyak. Ditambah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Desember 2022 sebesar Rp8,79 triliun.

Namun, nominal tersebut kurang untuk merealisasikan pembangunan di Tanah Air mengingat betapa luasnya Indonesia yang harus dihubungkan melalui jalur laut dan udara.

Budi merinci dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub bahwa beberapa negara ia kunjungi untuk menjajaki pembiayaan dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau kadang-kadang saya ke luar negeri, kayak kemarin ke India dan Timur Tengah, beberapa waktu lalu ke Jepang dan Korea Selatan, itu adalah dalam rangka melobi negara-negara tersebut agar memberikan bantuan luar negeri atau turut serta dalam proyek KPBU atau B2B," jelas Budi, Selasa (27/12).

Menurutnya respons baik ditunjukkan beberapa negara tersebut, seperti Jepang yang sudah sepakat berinvestasi dalam proyek proving ground hingga MRT.

Kerja sama dengan Korea Selatan juga akan dilakukan, sedangkan komunikasi dengan India dan negara-negara Timur Tengah diklaim berlangsung baik.

"MRT East-West itu ada Jepang sama Inggris. Fase 4 antara Fatmawati-TMII itu Korea Selatan yang sedang membuat proposal, MoU sudah ditandatangani. Januari 2023 Menteri Transportasi mereka akan datang dan itu akan kami lakukan," jelas Budi.

Budi juga mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi kerja sama dengan Bank Dunia untuk pembangunan proyek LRT di Bandung dan Medan. Proyek ini ditargetkan dimulai pada akhir 2023.

Kerja sama lain antara pemerintah dengan Bank Dunia juga dilakukan untuk pengadaan tambahan satu pelabuhan ferry dan kapal ro-ro, khusus di NTT dan Maluku.

Di lain sisi, Budi mengatakan sudah menawarkan pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat kepada operator-operator internasional, mulai dari Swiss, Denmark, hingga India.

Budi menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Kemenhub untuk menggarap proyek di sektor-sektor konektivitas dan infrastruktur.

"Satu konsep Bapak Presiden Jokowi adalah, kami selalu diingatkan, 'Please, Indonesia sentris', tidak Jawa sentris, tidak Sumatra sentris dan ini memang kami upayakan agar pembangunan itu merata dari Sabang-Merauke," pungkas Budi.

Bahkan secara ekstrem, Budi menuturkan 30 sampai 35 persen anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dialokasikan khusus untuk Papua. Hal ini karena jangkauan dari dan ke titik-titik wilayah Papua dibutuhkan melalui jalur udara.

[Gambas:Video CNN]

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Viral Monopoli Taksi Halim, Lebih Mahal dan Kena Surcharge Bandara******

Sebuah utas yang mengeluhkan harga taksi di Bandara Halim Perdanakusuma mendadakviral. Pembuat utas tersebut, Sylvi Kartika, menceritakan terbatasnya pilihan kendaraan dari bandara Halim. Dalam cuitannya, Sylvi mengungkapkan hanya ada tiga opsi kendaraan yaitu taksi Puskopau, Grab Puskopau, dan Gojek Puskopau.

Sylvi menyebut kisaran harga dari bandara ke rumahnya jika menggunakan Blue Bird berkisar Rp60 ribu hingga Rp80 ribu. Namun, saat menggunakan Grab Puskopau ia harus membayar Rp118 ribu. Belum lagi, ia diminta membayar biaya tambahan atau surcharge bandara.

"Semua yang ada Puskopau ini harganya mark-up. HLP-rumah gueitu kisaran Rp60an ribu-Rp80an ribu. Grab gue(harganya) Rp118 ribu. Udahgitu penumpang disuruh bayar lagi surchargeRp15 ribu," ujarnya melalui akun twitter @sylvkartika, dikutip Selasa (27/12). CNNIndonesia.comtelah mendapatkan izin untuk mengutip utas tersebut.

Sylvi menilai jika memang tujuan mark-upongkos taksi ini untuk maintenancebandara, semestinya pihak bandara membebankan biaya tersebut kepada maskapai. Jika demikian, maka biaya tersebut sudah termasuk di dalam tiket pesawat yang dibeli penumpang.

[Gambas:Twitter]

Meskipun ia mengakui surchargejuga berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, namun menurutnya masih terdapat opsi taksi lain seperti Blue Bird dengan harga yang normal.  

Sylvi pun mempertanyakan kenapa penumpang harus membayar surchargedan alasan tak ada Blue Bird di Bandara Halim. Jika alasan yang diberikan oleh Bandara Halim masuk akal, ia tak keberatan untuk menerima biaya tersebut.

"Keluhan gueini cuma keluhan warga yang mau pelayanan publik itu lebih baik, bukan berarti gueharus jalan keluar dulu. Kita punya KPPU yang mengatur tentang monopoli usaha, katanya negara hukum. So let's use that as the basis," tutur Sylvi.

Sejauh ini, CNNIndonesia.comtelah menghubungi VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Cin Asmoro selaku operator pengelola Bandara Halim. Namun, pihak terkait belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]