halo138

Master Kustomisasi Mecha

Erick Thohir Ungkap Sebab PTDI Baru Bisa Bayar Gaji Karyawan Rp1 Juta******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada pemotongan gaji karyawan di PT Dirgantara Indonesia(PTDI).

Erick menjelaskan bahwa tunggakan gaji kepada karyawan di PTDI disebabkan karena adanya cash missatau pembayaran yang tidak masuk tepat waktu.

"Permasalahan gaji PTDI, ini saya laporan dari mereka loh ya. Jadi itu jelas tidak ada pemotongan. Dan ini sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena mereka ada cash miss. Ada pembayaran yang enggak masuk tepat waktu," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

"Jadi bukannya dipotong atau segala. Tapi mereka sudah bicara emang bertahap. Dan sudah bicara dengan daripada perwakilan karyawan," sambungnya.

Dia mengatakan telah menerima informasi dari direksi PTDI bahwa tunggakan gaji terjadi karena adanya klien yang belum membayar kewajiban mereka.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga sebelumnya menjelaskan alasan PTDI mencicil gaji karyawan terjadi karena ada penjualan pesawat yang belum dibayar.

"Kita tahu industri militer itu industri yang agak panjang. Jadi misalnya satu pesawat atau satu helikopter itu penjualannya panjang. Jadi ada yang pendapatan mereka terhambat," kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Sementara dari sisi kas, Arya mengatakan PTDI masih memiliki pengeluaran-pengeluaran yang perlu ditutupi. Ia mengatakan masalah penundaan gaji karyawan bisa diselesaikan bulan ini.

"Tadi kami sudah cek ke PTDI, mereka lagi nunggu pembayaran dari pemesan pesawat kayaknya. Barang sudah dikirim, pencairan belum," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald menjelaskan gaji karyawan tidak ada yang dipotong, hanya dibayarkan secara bertahap.

Ia membenarkan pencicilan gaji terjadi karena adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu meskipun kontrak telah ditandatangani dan efektif.

"Di antaranya bergesernya pembayaran dari DND Philippines karena terjadinya perubahan kepemimpinan di DND Philippines. Contoh lainnya adalah kontrak Modernisasi C130 TNI AU dan Pengadaan CN235 TNI AL yg telah ditandatangani. Saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari Pemerintah RI pada bulan Desember 2023 - Jan 2024," katanya, dikutip detikcom.

Kabar penundaan gaji karyawan PTDI diketahui lewat surat edaran dari manajemen bernomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023.

Surat itu menjelaskan penjualan persediaan material tidak terpakai (dead stock) dan penerimaan uang muka dari customer yang dialokasikan sebagai sumber pembayaran gaji sampai dengan saat ini masih berproses.

Sehingga, pelunasan pembayaran gaji bulan November 2023 yang direncanakan terjadi pada 15 Desember 2023 baru dapat dibayarkan maksimal Rp1 juta per karyawan.

"Kekurangan pembayaran gaji bulan November 2023 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Sistem yang paling kuat

Viral Bandara Sultan Hasanuddin Mati Lampu, Angkasa Pura Buka Suara******

PT Angkasa Pura I buka suara usai videoBandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang mengalami pemadaman listrik viral di media sosial.

Dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu, terlihat para calon penumpang yang akan berangkat umrah menunggu di area bandara dalam kondisi gelap gulita.

"Memang sempat terjadi mati lampu, karena sempat mengalami trip area. Namun hanya di basemen," kata General Manager PT. Angkasa Pura I, Taochid Purnomo Hadi, Jumat (15/12).

"Area basemen yang memang digunakan untuk flowpenumpang penerbangan umrah. Namun, tidak mengganggu kelistrikan seluruh bandara," ungkapnya.

Meski demikian, kata Taochid, kejadian pemadaman listrik di Bandara Hasanuddin Makassar itu tidak berlangsung lama.

"Tidak berlangsung lama hanya sekitar 10 menit saja dan hanya diarea basemen saja," imbuhnya.

Nona Junhuan

AirAsia Tunda Pindah Penerbangan Domestik ke Terminal 2 Bandara Soetta******

Perusahaan penerbangan Indonesia AirAsia menunda rencana relokasi seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Bantenyang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Desember 2023.

Saat ini, seluruh penerbangan domestik Indonesia AirAsia tetap akan beroperasi di Terminal 1A.

"Penundaan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan dan kenyamanan dalam memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik kepada seluruh penumpang Indonesia AirAsia yang melakukan rute perjalanan domestik," kata Direktur Operasi Indonesia AirAsia Wuri Septiawan di Jakarta, Sabtu (2/12) seperti dikutip dari Antara.

Indonesia AirAsia menyarankan seluruh calon penumpang dapat memeriksa email dan SMS untuk mendapatkan notifikasi terkait dengan jadwal penerbangan serta check-in dan mencetak kembali boarding pass melalui aplikasi airasia MOVE (dahulu airasia Superapp) atau situs airasia.com.

"Untuk informasi terkait lokasi dan pilihan transportasi dari dan menuju Terminal 1A, kunjungi situs web Bandara Internasional Soekarno-Hatta di soekarnohatta-airport.co.id," kata dia.

Dalam keterangan persnya pada Rabu (29/11), Indonesia AirAsia menginformasikan akan memindahkan seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2, pintu 1 dan 2 di Bandara Soetta mulai 6 Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine mengatakan perpindahan penerbangan Indonesia AirAsia ke Terminal 2 bertujuan untuk memberikan dan menjaga mutu pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan AirAsia di Indonesia.

"Terminal 2 dipilih sebagai lokasi baru untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan terbaik untuk penumpang setia kami. Terutama untuk meningkatkan kenyamanan penumpang saat melakukan interkoneksi penerbangan internasional dan domestik," kata Veranita saat itu.

Sementara, untuk penerbangan dengan rute internasional tidak mengalami perubahan dan masih tetap beroperasi di Terminal 2F Bandara Soetta.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Angkutan Umum di IKN Bakal Tanpa Sopir******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan transportasi umum di IKN Nusantara bakal dirancang tanpa sopir (driverless).

Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk 'IKN: Jembatan Kini dan Masa Datang' di Jakarta, Kamis (7/12).

Bambang mengatakan kendaraan umum di IKN Nusantara semuanya bakal dikendalikan dari command center.

Ia menyebut kelak rute kendaraan umum pun bakal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Artinya, tidak akan ada trayek khusus, semuanya bisa diatur dalam satu aplikasi.

"Saya (misalnya) mau dari (titik) A ke B, nanti rutenya itu juga dinamis. Jadi tidak akan tidak ada rute yang sia-sia," tutur Bambang.

Terpisah, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menyebut warga di Ibu Kota baru itu diwajibkan memakai transportasi umum dan kendaraan listrik.

Ketentuan itu lantaran IKN sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, termasuk mobilitas warga dan sejalan dengan konsep IKN yang dikembangkan menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan.

"Di sektor energi sudah menjadi KPI bagi IKN untuk menggunakan 100 persen renewable energy. Kemudian 80 persen dari mobilityakan menggunakanpublic transportation.Menggunakan 100 persen kendaraan-kendaraan listrik sampai dengan 2045," kata Myrna di Jakarta, Jumat (24/11).

Saat ini, kata dia, sedang dimulai persiapan transportasi massal murni listrik. Perlahan akan diterapkan secara bertahap pada area-area tertentu, diantaranya kawasan inti pemerintahan.

Sementara itu, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro mobilitymerupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

[Gambas:Video CNN]