slot jp

Hukum pacaran

Sempat Tertekan, IHSG Diproyeksi Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (22/11) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham mulai membentuk koreksi jangka pendek. Namun, apabila IHSG tetap berada di atas 6.885, maka indeks akan melanjutkan fase uptrend menuju resisten 7.058.

"Berdasarkan indikator MACD (moving average convergence/divergence) menandakan momentum bullish," ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG melemah. Menurutnya, indeks saham terlihat kembali melalui rentang konsolidasi wajarnya.

Ia menilai minimnya sentimen membuat tekanan pada IHSG cenderung lebih besar dibanding peluang kenaikannya.

"Selain itu, masih terjadinya capital outflow yang tercatat secara ytd (year to date) turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi tertekan," inbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 7.012 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, BBNI, SMRA, TLKM, JSMR, UNVR, dan AALI.

IHSG ditutup melemah 33,09 poin atau minus 0,47 persen ke level 6.961 pada perdagangan Selasa (21/11) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,29 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

KPPU Selidiki 44 Pinjol Terkait Dugaan Monopoli Bunga Utang******

KPPUmenyelidiki 44 layanan pinjaman online (pinjol) yang menjadi terlapor dalam dugaan monopoli bunga utang.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebut kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada Rabu (25/10) lalu.

"Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelenggarapeer-to-peer (P2P) lendingsebagai terlapor atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga," kata Gopprera dalam keterangan resmi, Jumat (27/10).

Penyelidikan awal terhadap para anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ini dilakukan KPPU sejak awal November 2023. KPPU menyoroti penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman.

Mereka menilai penetapan aturan suku bunga AFPI diikuti seluruh anggota fintech yang terdaftar dalam asosiasi tersebut. Padahal, suku bunga yang diatur pada 2021 lalu tidak lebih dari 0,4 persen per hari.

"KPPU telah memperoleh satu alat bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan," tuturnya.

"KPPU juga menemukan bahwa tujuan pengaturan AFPI atas penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari biaya predatory lendingatau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat ketentuan bunga dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman," sambung Gopprera.

Gopprera mengatakan proses penyelidikan, termasuk pemanggilan para terlapor, akan berlangsung tertutup dan memakan waktu selama 60 hari ke depan. Kendati, ia tak menutup kemungkinan ada masa perpanjangan waktu penyelidikan hingga penambahan terlapor.

Ia menegaskan KPPU akan membuktikan apakah 44 pinjol yang menerapkan suku bunga seragam itu buah kongkalikong atau tidak. Menurutnya, setiap pelaku usaha P2P lending normalnya memberikan suku bunga lebih rendah dan variasi dari para pesaing.

Sebelumnya, Ketua AFPI Entjik S Djafar membantah dugaan kartel atau monopoli suku bunga pinjol yang dilakukan para anggotanya.

"Kalau kartel kan monopoli bunga. Menurut saya (monopoli bunga) itu kita melakukan aturan batas minimum. Kalau batas maksimum (0,4 persen) bukan kartel, justru customer protection yang kita lakukan. Jadi untuk memproteksi konsumen, maka tidak boleh lebih dari sini. Yang diuntungkan ya konsumen. Itu yang ada di aturan kita," tegas Entjik dalam Konferensi Pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Menurutnya, tuduhan monopoli bunga pinjol bisa berlaku jika AFPI menetapkan batas minimum di angka 3 persen-5 persen. Sedangkan ia mengklaim yang dilakukan asosiasi adalah menetapkan batas maksimum bunga 0,4 persen per hari.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Belanja Sekarang di Transmart, Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater******

Transmart kasih kemudahan nih buat pelanggan setianya berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan menggunakan Allo Paylater dari Allo Bank.

Dengan layanan ini, pelanggan Transmart dapat berbelanja dengan tenang karena bisa bertransaksi di awal kemudian melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%

Kalau belum punya Allo Paylater, tenang aja ya soalnya cara bikinnya gampang. Kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater. Prosesnya dijamin cepat dan mudah dan bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale.

Transmart Full Day Sale berlangsung seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Belanja dengan Allo Paylater jadi enggak khawatir lagi, karena bisa belanja sekarang bayar nanti plus dapat diskon 20 persen.

Segera kunjungi Transmart terdekat sekarang juga ya dan nikmati promonya ya!

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Kemenhub Ungkap Surya Airways Masih Proses Izin Operasi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons kabar maskapai baru Surya Airways yang akan beroperasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M Kristi Endah Murni mengatakan Surya Airways masih dalam tahap izin usaha. Maskapai baru itu belum bisa beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan.

"Saat ini, maskapai tersebut sudah memiliki Sertifikat Standar Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SS-AUNB), namun wajib memenuhi seluruh persyaratan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum beroperasi," kata Kristi dalam keterangan resmi, Jumat (20/10).

Pengurusan penerbitan AOC memakan waktu minimum 90 hari, tergantung dari kesiapan calon maskapai. Setelah itu, calon maskapai harus mengajukan izin rute serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penumpang kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Setelah itu mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang sudah ditetapkan, maskapai baru harus melampirkan sejumlah hal, di antaranya rute penerbangan, jadwal penerbangan, serta jenis dan tipe pesawat.

Kristi mengatakan maskapai baru harus melakukan kegiatan angkutan udara paling lambat 12 bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan. Kemudian menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada menteri.

"Melaporkan apabila terjadi perubahan, penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri," kata Kristi.

Maskapai baru bernama Surya Airways segera meluncur di Indonesia. Maskapai ini di bawah naungan PT Surya Mataram Indonesia

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Benny Rustanto, @bennyrustanto, Komisaris Utama Surya Airways dan Komisaris Raindo United Service.

Benny pun membagikan izin usaha yang diterbitkan pemerintah untuk penerbangan Surya Airways. Dalam dokumen tersebut, Surya Airways berdiri sebagai angkutan udara niaga berjadwal dalam dan luar negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo.

[Gambas:Video CNN]