beraniqq

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Lahan pertanian yang indah

Demi Arus Mudik Lancar, Jasa Marga Operasikan Tol Jogja******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM) mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jalan Tol Jogja-Solo) Segmen Kartasura (akses Gerbang Tol Colomadu) sampai Jalan Sawit sepanjang 6 Km.

Corporate Communication & Community Development Group Head, Lisye Octaviana, mengatakan, pengoperasian secara fungsional tanpa tarif ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

"Jalur Fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Segmen Kartasura-Jalan Sawit ini secara resmi dibuka pada Sabtu, 15 April 2023, pada pukul 07.00 WIB," ujar Lisye dalam keterangan resmi, Minggu (16/4).

Sementara, untuk kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan roda 4 golongan 1 non bus dan non truk. Sednagkan kendaraan-kendaraan berat belum diperbolehkan melewati tol fungsional tersebut.

Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah sebesar 40 Km/Jam. Suchandra menambahkan, akses masuk jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo berjarak sekitar 700 meter dari Gerbang Tol Colomadu Jalan Tol Solo-Ngawi.

"Pada periode arus mudik, jika sebelumnya pengguna jalan yang menuju arah Yogyakarta harus belok kiri menuju Jalan Nasional Solo-Semarang ke arah Tugu Kartasura, kali ini pengguna jalan bisa lurus untuk masuk ke jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo melalui Flyover Ngasem di STA 0+600," jelasnya.

Lalu selanjutnya pengguna jalan akan melewati jalur fungsional sepanjang 6 Km dengan waktu tempuh 3-8 menit dan keluar ke Jalan Sawit untuk menempuh perjalanan sepanjang 800 meter dan masuk kembali ke Jalan Nasional Solo-Yogyakarta.

"Dengan rute jalur fungsional ini, pengguna jalan dapat menghindari kepadatan yang kerap terjadi di Tugu Kartasura sekaligus memperpendek perjalanan dari Akses/Gerbang Tol Colomadu menuju Klaten," imbuhnya.

Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan, menyampaikan jalur tol fungsional ini hanya akan dioperasikan satu arah pada periode arus mudik dan satu arah pada arus balik.

Pada periode arus mudik yaitu pada periode 15-24 April, jalur fungsional ini akan beroperasi satu arah dari Kartasura menuju Jalan Sawit. Sedangkan untuk arus balik pada periode 25 April-1 Mei akan beroperasi satu arah dari Jalan Sawit menuju Kartasura.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Bea Cukai Bantah Turis Taiwan 'Dipalak' Saat Berlibur di Bali******

Direktorat JenderalBea Cukai Kementerian Keuangan membantah petugasnya memeras salah seorang turis asal Taiwan yang tengah berlibur ke Bali akhir pekan lalu. 

Sebelumnya, dilansir dari portal berita CTS, Kamis (13/4), turis asal Taiwan mengaku diperas oknum Bea Cukai usai mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan mengabari sopir yang akan membawa rombongan mereka. 

"Rasanya seperti mengeksploitasi turis. (Dengan cara ini) orang takut pergi, harus ada kantor Taiwan untuk mencari bantuan jika menghadapi situasi seperti ini," kata turis tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menegaskan pengambilan foto di area terbatas bandara yang diatur peraturan Permenhub Nomor PM 80/2017 bukan bagian dari kewenangan Bea Cukai.

Hatta menyebut kewenangan untuk melakukan repatriasi juga bukan merupakan kewenangan Bea Cukai.

"Dari keterangan tersebut, kami meyakini bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di Bea Cukai karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman sidik jari dan stempel/cap pada paspor," ujar Hatta melalui pernyataan tertulis.

"Namun, demikian kami tetap akan berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kemudian dapat mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dapat kami sampaikan pula, saat ini kami dalam proses berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei," imbuhnya.

Ketika diinterogasi dan dilakukan berbagai pemeriksaan, turis itu sudah mencoba menjelaskan alasannya mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar. Meski demikian, oknum Bea Cukai menolak penjelasan sang turis.

[Gambas:Video CNN]

sistem kehidupan tertinggi

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Sistem pembukaan kunci tertinggi

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Jalan Tol Palimanan******

Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Palimanan-Plumbon padat merayap akibat adanya penanganan kecelakaan di KM 193+600.

Pantauan dari CCTV PT Jasa Marga Sabtu (15/4) pukul 09.00 WIB, lajur A KM 193+600 tampak padat merayap. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan truk box.

Petugas Jasa Marga melaporkan kemacetan mencapai 1 km akibat penanganan kecelakaan tersebut.

Sementara itu, Jasa Marga melalui akun twitter resminya @PTJASAMARGA melaporkan jalan tol lainnya terpantau lancar. Tol Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi lancar, Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang lancar.

Kemudian Tol Purbaleunyi Dawuan - Padalarang - Pasteur - Cileunyi Lancar. Cileunyi - Pasteur - Padalarang - Dawuan lancar. Tol JORR E TMII - Cikunir - Cakung - Rorotan lancar. Rorotan - Cakung - Cikunir - TMII lancar.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang. Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakuan PPKM.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.
Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang. Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

[Gambas:Video CNN]