rtp titi4d

Tuan kekaisaran terkuat

Awal Bulan Tiba, Saatnya Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale******

Awal bulan adalah saat yang tepat buat borong belanjaan. Jangan lupa belanjanya di Transmart, soalnya gelaran Full Day Sale balik lagi, hari ini, Minggu (1/10).

Di gebyar diskon ini, Transmart kasih diskon gede, yakni sebesar 50 persen dan tambahan diskon 20 persen. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir, ya. Tinggal datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Cus ke Transmart sekarang, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Saatnya borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Jalan menuju pagi berbintang

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Pembayaran super

Hasil Pertemuan CEO TikTok dan Luhut usai TikTok Shop Dilarang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang di Indonesia.

"Saya kira enggak ada masalah (investasi TikTok usai pelarangan TikTok Shop). Kemarin TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Luhut tidak menegaskan apakah kemarin yang dimaksud adalah Rabu (27/9) atau bukan. Namun, pertemuan terakhir Luhut dengan CEO TikTok Shou Zi Chew terjadi pada 15 Juni 2023 lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membenarkan pertemuan Luhut dan Bos TikTok Shou Zi Chew baru-baru ini. Namun, ia tak merinci tanggal pasti dan lokasi pertemuan tersebut.

"Iya betul (pertemuan Menko Marves Luhut dan TikTok Shou Zi Chew usai pelarangan TikTok Shop)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/9).

"TikTok menyampaikan komitmen untuk mematuhi aturan Pemerintah Indonesia. Itu intinya," tambah Odo soal isi pertemuan tersebut.

Terlepas dari kapan pertemuan tersebut, Luhut menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok. Ia menekankan langkah pemerintah saat ini adalah memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

Pelarangan social commerceseperti TikTok Shop Cs tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang resmi diundangkan pada 26 September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memantau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Pasar tekstil yang kerap disebut terbesar di Asia Tenggara ini saat ini lesu imbas dari social commerceseperti TikTok Shop. 

Di pasar ini, Zulhas mengaku di-curhati oleh salah seorang pedagang suvenir. Dari pedagang ini, Zulhas tahu bahwa harga yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah hingga hampir separuhnya.

"Jadi ini di grosir beli harganya Rp7 ribu, TikTok bisa jual Rp4ribu, separo," kata Zulhas.

"Enam bulan pelanggan (tanah abang) habis. Habis itu dia naikkan ke harga normal," kata Zulhas di Tanah Abang, Kamis (28/9).

Terkait persaingan yang tidak sehat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megeluarkan sejumlah larangan seperti melarang e-commerce menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau sekitar Rp1,5 juta. Selain itu barang dari luar melalui e-commerce juga harus punya sertifikasi halal dan kelayakan untuk dijual.

Zulhas  tak melarang barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat e-commerce. Namun ada batas minimum harga barang yang dijual, juga sertifikasi Halal atau kelayakan barang yang dijual.

"Makannya diatur US0 kemudian kita atur-atur lagi yang impor itu harus sama-sama yang di sini kalo makanan ada POM-nya, halal atau tidak kalaubeautyharus ada jaminan aman," kata Zulhas. 

Lihat Juga : TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi

Ia menjelaskan barang-barang impor yang masuk lewat TikTok Shop itu tak memiliki sertifikat layak. Bahkan jika yang dijual itu makanan, tak memiliki sertifikat halal.

"Tidak ada sertifikat layak, kalau makanan halal tidak ada sertifikat halal atau tidak, berbahaya (barangnya) atau tidak, kan mestinya ada," tuturnya.

Ia menilai praktik perdagangan itu tak adil karena tidak melalui aturan yang sesuai. Terlebih, kata dia, barang-barang seperti kain batik hingga makanan seperti pisang goreng juga masuk ke Indonesia lewat TikTok Shop.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Zulhas mengaku tak ingin penjual di dalam negeri seperti UMKM tergerus oleh barang-barang murah yang berasal dari luar negeri.

Ia menjelaskan UMKM di dalam negeri memiliki rantai pasokan yang panjang dalam menjual produk. Artinya, banyak sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

"Jadi, satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan," tuturnya.

Arus balik 2002

Pemerintah Akan Blokir Media Sosial Bandel Usai Dua Kali Peringatan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan media sosial yang melanggar aturan pemisahan e-commerce akan diblokir, usai diberi dua kali peringatan. 

Pemblokiran itu sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

"Tentu kalau melanggar ada peringatan satu, peringatan dua, dan pada saatnya nanti Kominfo tentu bisa memblokir," kata dia di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa praktik berjualan di jagat maya harus dipisah antara sosial media dengan e-commerce. Sehingga tidak boleh lagi ada yang namanya social commerce. 

Kendati demikian apabila pihaknya menemukan ada praktik social commerce, maka Kemendag akan menyurati hingga dua kali, kemudian akan diteruskan kepada Kemenkominfo untuk diblokir.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, seperti di antaranya pedagang tekstil di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya masih memantau situasi sepekan ke depan, untuk menutup toko daring TikTok Shop.

"Kemendag kasih waktu sepekan bagi TikTok untuk tutup dan pisahkan e-commerce dari media sosialnya. Kominfo.lihat dulu perkembangan sepekan mendatang," ujarnya, dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/9) malam.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

BI Catat Modal Asing Kabur Rp7,7 T dalam Sepekan Ini******

Bank Indonesia (BI) menyebut aliran modal asing Rp7,77 triliun keluar dari Indonesia dalam sepekan ini, yaitu pada 25 September hingga 27 September 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan triliunan modal asing itu keluar paling banyak lewat penjualan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7,86 triliun. Namun, masih ada modal asing yang masuk via Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 25 September-27 September 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,77 triliun. Terdiri dari jual neto Rp7,86 triliun di pasar SBN, jual neto Rp2,07 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp2,16 triliun di SRBI," rincinya dalam keterangan resmi, Jumat (29/9).

Di lain sisi, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 28 September 2023 menjadi 91,84 basis point (bps). Angka ini naik dibandingkan catatan per 22 September 2023 sebesar 87,69 bps.

Sedangkan imbal hasil (yield) SBN 10 tahun naik ke 6,92 persen per hari ini. Lalu, yieldsurat utang AS (US treasury) 10 tahun naik ke level 4,575 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutup Erwin.

[Gambas:Video CNN]